Kasus Pemalsuan Tanda Tangan Bupati Gresik Dilanjut

  • Rabu, 3 Agustus 2011 | 09:37 WIB
  • Dibaca: 11,430













Sambari Halim Radianto
GRESIK | GresikNews1 - Kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, untuk dokumen izin prinsip pembangunan perumahan di Bungah dengan cara discanner, ternyata tetap dilanjutkan penyelidikannya oleh internal Pemkab Gresik. Saat ini, Badan Pengawas Pemkab Gresik telah merampungkan laporan kasus tersebut.
Kepala Banwas, Bambang Sugati mengatakan, pihaknya telah merampungkan penyelidikan kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Bupati Gresik. Laporannya telah diserahkan ke Sekretaris Daerah (Sekda) M Nadjib, selaku atasannya. “Prosedurnya memang begitu, sebelum diterima pak Bupati harus melalui Sekda,” ujar Bambang di ruang kerjanya.
Ditanya hasil penyelidikan, Bambang dengan diplomatis mengatakan tidak etis untuk menyampaikannya, karena berkasnya sudah diserahkan ke Sekda. Hanya saja, menurut Bambang, sesuai dengan peraturan yang berlaku, bila ada PNS yang terlibat maka akan diberikan sanksi sesuai dengan tindakannya. Sanksinya mulai teguran, peringatan hingga pemecatan.
Sementara itu, penyidik Polres Gresik menyatakan pihaknya juga mengusut kasus ini. Saat ini, mereka tengah mengumpulkan data-data otentik terkait kasus tersebut. Sumber di Mapolres Gresik mengaku, telah menerima perintah dari Kapolres Gresik, untuk mengusut kasus tersebut. “Ada atau tidak ada laporan dari pemkab, kita akan tetap mengusut kasus ini. Sebab, kasus ini jelas sebuah tindak kriminal,” ujarnya.

Diduga Reklame Papan Nama Bermasalah

Jember| GresikNews1.
Diduga ada Mark Up Tiang PJU tidak sesuai kontrak sebagai berikut:
  1. Jl. M. Yamin, kontrak terpasang 58 terpasang 31 tiang PJU.
  2. Jl. Tawang Mangu, kontrak 43 terpasang 38.
  3. Jl. Lumba-lumba-Windu_Bandeng, kontrak 92terpasang 58 tiang PJU.
  4. Jl. Tidar-Mastrip, kontrak 92 terpasang 77 tiang PJU.
  5. Jl. Untung Suropati, kontrak 11 terpasang 5 PJU.
  6. Dalam RAB ketebalan tiang PJU 3mm & 3,3mm namun yang terpasang tebalnya kurang dari 3mm.

Bahwa selanjutnya LSM Gempar himbau KPK usut ribuan bekas tiang PJU terdahulu, dimana barang tersebut berada & jika barang tersebut dijual apakah hasil uang penjualan tersebut masuk Kasda?

Ir.MZA.Djalal, Bupati Jember saat itu yang notabane sebagai penangggung jawab pengolahan dana APBD, maka harus bertanggung jawab atas terjadinya dugaan korupsi dana proyek PJU tersebut, karenanya KPK harus periksa & tahan Ir.MZA.Djalal ( Bupati Jember nonaktif) sebagai tersangka kosupsi dana proyek PJU yang diduga rugikan Negara Rp.40M. Sebagai wujudnyata bahwa KPK komitmen terhadap pemberantasan korupsi diwilayah NKRI.

KORUPSI bisa menghancurkan moral bangsa, menghancurkan Demokrasi, menghancurkan pembangunan, menghambat Investasi, meracuni
Bersambung.
TIM

Pemakaman Jenazah Warga Desa Tebalo Kec Manyar Kab Gresik

  Gresik,   gresiknews1.com     - Motto Berani Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap.  Pemakaman jenazah Almh Dewi Jusniawati ( 44 tahun ...