1 April, Pajak Kendaraan Bermotor Disubsidi Pemerintah

Jakarta - Pemerintah menerapkan subsidi terhadap pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga 70 persen mulai 1 April 2015. Pemberlakukan subsidi pajak juga berlaku bagi pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dengan ketentuan tertentu.

Pemberlakuan subsidi pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014, di mana subsidi sebesar 70 persen diberikan dari nominal PKB dan BBNKB. Sementara itu, subsidi untuk angkutan umum barang adalah sebesar 50 persen dari nominal PKB dan BBNKB.

"Aturan pemberian subsidi ini mulai 1 April besok dengan ketentuan khusus," kata Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jawa Tengah, Hendri Santosa, di Semarang, Selasa 31 Maret 2015.

Adapun, ketentuan yang diberikan kepada wajib pajak ini antara lain, bagi angkutan umum orang dan barang adalah harus berbadan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum.

"Selain itu, harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum, serta buku uji kendaraan yang masih berlaku," ujar dia.

Hendri menjelaskan, perihal syarat badan hukum angkutan umum tersebut, di antaranya, pemilik angkutan umum orang dan barang wajib berbadan hukum Indonesia sesuai undang-undang.

Selanjutnya, angkutan yang dimiliki secara perorangan wajib diubah menjadi badan hukum selambat-lambatnya 31 Desember 2015.

Bagi pemilik angkutan umum orang dan barang yang masih dalam proses peralihan badan hukum akan diberikan subsidi secara penuh. Tapi, syaratnya, melampirkan surat keterangan dalam proses peralihan dari instansi terkait.

"Adapun surat keterangan untuk perseroan terbatas (PT) bisa dari notaris, Organda (Organisasi Angkutan Darat), dan Dinas Perhubungan. Untuk surat keterangan koperasi adalah Dinas Koperasi, Organda, dan Dinas Perhubungan," ungkapnya.

Terkait peralihan kepemilikan kendaraan bermotor, angkutan umum dan barang, Hendri melanjutkan, saat ini telah dibebaskan dari pengenaan BBNKB. Namun, aturannya masih digodok dalam waktu dekat.

"Itu sesuai usulan Organda. Peraturannya masih dalam proses," kata dia.

Mengenai aturan subsidi kendaraan bermotor dan angkutan, Hendri meminta agar Organda bisa segera menyosialisasikan hal tersebut kepada para pengusaha angkutan umum dan masyarakat.*irn*

Kejaksaan Jawa Timur Periksa La Nyalla Sembilan Jam

Surabaya - Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memeriksa Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp 20 miliar, Selasa, 31 Maret 2015.

La Nyalla diperiksa sejak pukul 10.00 hingga pukul 19.00. "Karena yang bersangkutan sebagai Ketua Kadin, tentunya kami perlukan keterangannya," ujar Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Febrie Ardyansah.

Menurut Febrie, La Nyalla ditanya seputar peran dua Wakil Ketua Kadin Jawa Timur yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring. Selain itu, La Nyalla juga ditanya tentang job description dua tersangka tersebut. "Selain dua hal itu, La Nyalla juga kami tanya soal penggunaan dana hibah," ujar dia.

Usai menjalani pemeriksaan, La Nyalla enggan berkomentar banyak. Dia meminta wartawan bertanya pada pengacaranya. "Ke pengacara saya saja," kata La Nyalla sambil meninggalkan kerumunan wartawan.

Pengacara La Nyalla, Ahmad Riyadh, menuturkan kliennya ditanya soal standar operasional sejak diangkat sebagai Ketua Kadin pada 2009 sampai sekarang. Selain itu, La Nyalla juga ditanya seputar bagaimana hak dan kewajibannya sebagai Ketua Kadin dan kepada siapa pendelegasian program dana hibah, siapa pembuat proposal kegiatannya hingga siapa pelaksananya. "Pak Nyalla ditanya sekitar 50 pertanyaan lebih oleh penyidik," kata Riyadh.

Menurut Riyadh, La Nyalla justru mencari-cari siapa yang mengambil dana hibah tersebut. Sebab selama ini dia membubuhkan tanda tangan ketika kedua tersangka tersebut telah membubuhkan tanda tangan penggunaan dana. "Pak Nyalla tidak sampai mengecek secara detail karena memang percaya dengan kinerja kedua orang tersebut," ujar dia.

Kasus dugaan korupsi dana hibah ini berawal dari kucuran Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kadin Jawa Timur pada tahun anggaran 2012 dan 2013 sebesar Rp 20 miliar. Namun jaksa menemukan data bahwa laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kemudian menahan Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur Bidang Usaha Kecil Menangah yang juga pengurus klub Persebaya Surabaya Diar Kusuma Putra dan Wakil Ketua Kadin Jawa Timur Bidang Energi Sumber Daya Mineral Nelson Sembiring.*irn*

IPW: Polisi Takut Pada La Nyalla Mattalitti, Wakil Ketua PSSI ?

Gresiknews1 - Polda Sulsel didesak agar segera melimpahkan BAP kasus yang melibatkan Wakil Ketua Umum PSSI La Nyalla M Mattalitti ke kejaksaan agar kasusnya bisa segera diadili. Di Polda Sulsel, La Nyala terkena dua kasus, pencemaran nama baik terhadap Kadir Halid dan penganiayaan terhadap Ryan Latif.

Dari penelusuran Indonesia Police Watch (IPW) ke Polda Sulsel, proses BAP kasus pencemaran nama baik yang dilakukan La Nyalla pada Maret 2014 sudah tuntas dan Wakil Ketua Umum PSSI itu sudah dijadikan tersangka sejak Nopember 2014 lalu. Tapi hingga kini BAP nya belum juga dilimpahkan Polda Sulsel ke kejaksaan. IPW mendesak Polda Sulsel agar melimpahkan BAP itu agar ada kepastian hukum dalam kasus ini.

Sedangkan dalam kasus penganiayaan yang dilakukan La Nyalla terhadap Ryan Latif, Polda Sulsel sudah memeriksa 20 saksi, termasuk saksi kunci Rusli RN. Kasus penganiayaan No LPB\142\III\2014\SPKT tgl 14 Maret 2014 dgn pelapor Ryan Latif itu hingga saat ini tidak kunjung tuntas.Meski kasus ini sudah berlangsung setahun, tersangkanya belum juga ditetapkan dan belum ditahan. Polda Sulsel tampaknya masih mengumpulkan bukti-bukti lain. Pihak Polda Sulsel yang ditemui IPW beberapa waktu lalu berjanji, jika bukti-bukti sudah lengkap BAP kasus penganiayaan ini akan dilimpahkan ke kejaksaan. Pihak Polda Sulsel kepada IPW mengatakan, mereka tidak takut kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum, wong Ketua KPK Abraham Samad saja mereka periksa dan dijadikan tersangka.

IPW berharap dua kasus yang melibatkan La Nyalla di Polda Sulsel, yakni pencemaran nama baik dan penganiayaan ini segera dituntaskan. Sebab dalam kasus penghinaan di Facebook saja, POLRI langsung menangkap tersangkanya, yakni Saut Situmorang.

Lalu kenapa dua kasus yang melibatkan La Nyalla di Polda Sulsel berjalan lamban. Polda Sulsel diharapkan bersikap profesional sehingga bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa semua orang di depan hukum sama. Tidak ada orang kuat yang kebal hukum dan jika seseorang melakukan pelanggaran hukum harus diproses ke pengadilan, termasuk Wakil Ketua Umum PSSI La Nyalla M Mattalitti.

Demikian dinyatakan Nata S Pane, ketua presidium Indonesia Police Watch (IPW), pada siaran pers 29 Maret 2015.*Ind*

Kapolres Gresik Memberikan Pemaparan di Sela Senam Polri

Dirut PDAM Bertindak Tegas

Kasus Tanah

Posted by Arifin Sulaiman Zakaria on 18 Januari 2015

Jalan Rusak

Posted by Arifin Sulaiman Zakaria on 20 Februari 2015

Bukti

Posted by Arifin Sulaiman Zakaria on 19 Januari 2015

Kesaksian Pemilik Tanah

Posted by Arifin Sulaiman Zakaria on 1 Februari 2015

Pengakuan

Posted by Arifin Sulaiman Zakaria on 1 Maret 2015

Evakuasi Tronton di Jalan Harun Thohir



Posted by Arifin Sulaiman Zakaria on 21 Maret 2015

GERAKAN 500 RIBU MASKER DAN PENCANANGAN GRESIK BERMASKER

  Gresik,   gresiknews1.com     - Motto Berani Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap.  Berbagai macam cara terus dilakukan untuk memutus ...