BUDE KARWO BANGGA TP PKK JATIM SEBAGAI PERCONTOHAN TINGKAT NASIONAL

GRESIK - Hj. Nina Kirana Sokekarwo (Bude Karwo) merasa bangga karena Tim Penggerak PKK (TP PKK) Jawa Timur menjadi percontohan di tingkat  nasional terkait pendampingan terhadap ibu hamil yang beresiko tinggi.

 

Hal itu dikatakannya seusai memimpin pelantikan dan serah terima jabatan Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dewan Kerajinan Nasional Derah (Dekranasda) se-Jawa Timur periode 2016-2021. Termasuk ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Gresik Hj. Maria Ulfa Sambari Halim Radianto.

 

Dirinya dilantik bersama dengan 16 istri kepala daerah yang secara fungsional merupakan Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda di masing-masing Kabupaten/kota di Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (18/02/16).

 

Berbeda dengan palantikan dan serah terima jabatan Bupati dan walikota kemarin yang pelaksanaannya dibagi menjadi 2 gelombang, pelantikan TP PKK sekaligus Deskranasda kali ini dilakukan secara serentak pagi tadi sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.30 WIB.

 

Ketua TP PKK Jawa Timur, Hj. Nina Kirana Soekarwo megatakan bahwa  peran TP PKK sebagai mitra pemerintah sangatlah penting.  Disamping ikut membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, TP PKK juga sangat menjunjung tinggi netralitas pelaksanaan dalam mengawal pesta demokrasi 9 Desember lalu.

 

"Kami selaku ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur berpesan kepada para ketua Tim Penggerak PKK yang sudah dilantik agar ikut serta mensejahterakan masyarakat di wilayah masing-masing," ujar Hj. Nina Kirana Soekarwo.

 

Terkait Dekranasda dan perkembangan perekonomian yang semakin maju di Jawa Timur, terutama di sektor umkm, Hj. Nina Kirana Soekarwo juga menghimbau agar bersama-sama melakukan langkah konkrit untuk mengembangkan potensi lokal serta produk-produk daerah.

 

"Sebanyak 6,8 juta umkm di Jawa Timur mempunyai daya saing tinggi dan dapat menembus pasar luar negeri, oleh sebab itu peran dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) sangatlah penting," pungkasnya. 

 

Arifin SZ / Team

MENTERI PU DAN PERUMAHAN RAKYAT PASTIKAN PERESMIAN BGS PADA AGUSTUS 2016

GRESIK - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Basuki Hadimulyono memastikan pada Bulan Agustus 2016 Bendung Gerak Sembayat (BGS) diresmikan. Penegasan tersebut disampaikan setelah mendapat laporan resmi dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai(BBWS) Bengawan Solo (BBWS) Yudi Pratondo saat Basuki Hadimulyono mengunjungi Proyek pada Jum'at (19/2/2015).

 

Dihadapan Wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim serta rombongan Pejabat PU dan masyarakat proyek, Basuki Hadimulyono menyatakan proyek yang sudah mencapai 95% dibanguan untuk membebaskan masyarakat dari banjir dan kekurangan air saat kemarau. "Proyek ini dibiayai dana APBN sebesar Rp. 720 miliar dan dapat menampung sekitar 15 juta meter kubik" katanya.

 

Masih menurut Menteri, Proyek Bendung Gerak Sembayat dapat dimanfaatkan sebagai Irigasi yang mencapai 800 ha dan Irigasi pompa sampai 3500 hektar. Yaitu untuk mencukupi kebutuhan air bagi masyarakat, petani dan industry.

 

"Untuk mencukupi kebutuhan air masyarakat, iri BGS ini dapat dipakai sebagai air baku PDAM dengan besaran sampai 1250 liter/detik. Biar PDAM yang mengelola kami hanya menyiapkan" tuturnya.

 

Tentang upaya Pemerintah dalam pemanfaatan Sungai Bengawansolo ini, Basuki Hadimulyono mengatakan, sepanjang Sungai Bengawansolo hanya ada satu bendungan di hulu.

 

Sedangkan di hilir yang daerahnya ada sekitar 70 dibangun 4 bendungan yaitu Bendungan Karangnongko, bendungan Bojonegoro, Bendungan Babat dan Bendung Gerak Sembayat ini. "Dari keempat merupakan cadangan air yang luar biasa besar kalau dimanfaatkan" katanya.

 

Wakil Bupati Gresik Dr. Mohammad Qosim merasa senang atas apresiasi Pemerintah Pusat terhadap Kabupaten Gresik. Terutama dalam memanfaatkan BGS ini tak hanya sebagai sarana dalam memberikan kecukupan atas kebutuhan air masyarakat Gresik.

 

Tapi sudah dijanjikan kalau BGS ini akan dijadikan areal pariwisata. "Saya tadi meminta kepada pak Menteri agar ada landscape untuk dimanfaatkan sebagai pariwisata. Nantinya akan member nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat sekitar".

 

Sementara Kepala Balai Besar Wilayah Sungai(BBWS) Bengawan Solo (BBWS) Yudi Pratondo menjelaskan, lebar sungai yang dibendung adalah 160 meter dengan ketinggian tanggul kanan dan kiri 6,3 meter.

 

Sedangkan bentang batang bendungan yang berjumlah 7 buah dan berupa fix roll gate ini masing-masing berdimensi 20 meterX6,3 meter. "Meski kontraknya sampai Desember 2016, tapi kami pastikan akhir Juli sudah selesa dan Agustus sudah bisa diresmikan" tegasnya. 

 

Arifin SZ/ Team

Hati-Hati Penipuan Berkedok Penerima Kerja

GRESIK - Hati-hati bila putra putri atau sanak famili anda yang hendak mencari kerja tetapi melalui jalur kiri dengan syarat harus membayar jasa dimuka kepada seseorang yang mengaku bisa cepat memasukkan, atau lebih tepatnya mengaku orang dalam, lebih baik diurungkan saja. Pasalnya akir-akir ini bayak mereka yang diiming-imingi akan segera diterima namun pada kenyataanya tidak ada panggilan sama sekali.

 

Seperti yang di upload di salah satu Group sosial media Facebook (Gresik sumpek- red) dengan akun Okki Moduus Delapansatu, ia menguggah foto yang tertuliskan penipuan disalah satu perusahaan di Kabupaten Gresik dengan modus mengaku sebagai HRD dan telah berhasil menipu 25 orang pelamar kerja di perusahaan tersebut, "Kenal arek iki ta ngakune HRD PT KAS modus penipuan korban 25 orang byar 650 per anak belum dites blas ngilang," tulisnya dalam postingan tersebut.

 

Dalam postingan tersebut banyak netizen yang menghujat, dengan komentar yang beragam seperti komentar yang ditulis oleh akun, Kotaro Minami ia geram ingin memberi pelajaran kepada si penipu tersebut, "Kamplengi ae nek kecekel," komentar yang ditulis Kotaro.

 

Selain itu ada juga netizen yang prihatin dengan adanya modus penipuan yang merugikan, orang yang seharusnya dibantu mendapatkan pekerjaan malah di suruh mbayar, "PT. KAS iku perusahaan opo she lur kok sampek sakmunune wong2 pengen kerjo truz gelem dkongkon mbayar? Jenenge kerjo iku yo tenogoe awk dewe seng dbayar bukan awake dewe seng mbayar nang perusahaan tp yo emboh balik nang pribadi masing2 lur wes akeh kasus model ngene monggo digawe pelajaran kedepane.#opini,"  tulis akun Wendy Yudo Wicaksono di postingan tersebut.

 

Sampai berita ini diturunkan, ada 180 like dan 94 komentar dalam postingan facebook atas nama Okki Moduus Delapansatu tersebut.

 

Arifin SZ / Yudi Team 

Pakde Karwo Ingatkan Kepala Daerah Tetap Jaga Kekompakan

SURABAYA - Hal tersebut disampaikannya saat Pengangkatan Sumpah Jabatan dan Pelantikan serta Serah Terima Jabatan 17 Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota Masa Jabatan 2016-2021 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (17/02/16).

Ia mengatakan, dalam menjalankan pemerintahan, semua kebijakan harus dirumuskan bersama. Jangan sampai salah satu pihak menjadi lebih dominan. "Kerukunan dan kekompakan harus terus terjaga. Jangan sampai ada wakil yang merasa seperti bupati/walikota," kata Pakde Karwo sapaan akrabnya.

Selain menjaga kekompakan antara bupati/walikota dengan wakilnya, Pakde Karwo juga meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang baru dilantik untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan DPRD kabupaten/kota, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) kabupaten/kota, tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (tomas).

"Konsitusi kita mengatur bagaimana kepala daerah harus bersatu dan berkoordinasi yang baik dalam memimpin wilayah. Wajib bersatu koordinasinya antara kepala daerah dengan DPRD dan Forpimda kabupaten/kota," jelasnya.

Menurutnya, otonomi di setiap daerah harus berpusat pada Program Nawacita yang digulirkan pemerintah pusat. Otonomi berada di dalam kerangka pasal 18 UUD 1945, bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang.

"Artinya, otonomi adalah mengkreasikan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tidak keluar dalam kerangka undang-undang," ujar Pakde Karwo.

Ia mengingatkan, dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus menyatu dengan Nawacita. Sehingga sinergi dengan DPRD itu menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Nawacita yang dibuat Presiden hukumnya wajib disesuaikan dengan RPJMD Gubernur, RPJMD kabupaten/kota. RPJMD harus memuat apa yang dilakukan pemerintah lewat Nawacita. Kalau ada yang spesifik dibicarakan, tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota di Jatim yang ikut menyukseskan pembangunan di Jatim. Suksesnya Jatim berasal agregat program dan kebijakan yang dilakukan Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten/kota se-Jatim. Atas kerjasama dari semua bupati dan walikota, kondisi makro ekonomi baik dilihat dari pertumbuhan ekonomi Jatim tahun 2015 mencapai 5,44 persen, inflasi 3,08 persen.

Minta Optimalkan Lahan Produktif

Gubernur Soekarwo juga minta kepala daerah yang baru dilantik mengoptimalkan lahan produktif guna mewujudkan ketahanan pangan. Kedudukan Jatim sebagai penyangga dan provinsi yang memiliki kedaulatan pangan harus dibuatkan perda untuk lahan produktif.

 

Berdasarkan data, setiap tahunnya lahan produktif yang beralih fungsi sekitar 1.080 hektar. Meski luas lahan produktif berkurang, tetapi produktivitas mengalami peningkatan.

Sebagai contoh, pada tahun 2015 jumlah panen gabah kering giling di Jatim naik dari 13,02 juta ton menjadi 13,657 juta ton atau naik 650 juta ton. Dua komoditi pangan utama mengalami surplus yakni padi surplus 4,94 juta ton.

 

Angka tersebut mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk Indonesia sebanyak 43,3 juta jiwa dengan perhitungan konsumsi beras nasional sebanyak 114 kg/kapita per tahun. Selain padi, komoditi jagung juga surplus sebesar 3,4 juta ton.

 

"Sekitar 650 ribu ton kenaikan gabah kering giling di Jatim, dan ini paling tinggi se-Indonesia. Hal ini harus kita apresisasi. Sedangkan hanya kedelai yang mengalami defisit yakni sebesar 46,9 ribu ton," jelas Pakde Karwo sapaan lekatnya.

Lebih lanjut disampaikannya, kontribusi komoditas pangan Jatim sangat strategis terhadap nasional. Komoditas beras berkontribusi sebesar 19,76 persen kebutuhan nasional, jagung berkontribusi 40,37 persen kebutuhan nasional, gula berkontribusi 49,69 kebutuhan nasional, cabai rawit berkontribusi 32,53 persen kebutuhan nasional, daging sapi berkontribusi 21,40 persen kebutuhan nasional dan bawang merah berkontribusi sebesar 24,10 persen kebutuhan nasional.

Pelantikan 17 Kepala Daerah hasil dari pilkada serentak yang digelar pada 9 Desember 2015 dibagi menjadi dua gelombang. Pelantikan pertama digelar pada pukul 09.00 WIB-12.00 WIB dan Gelombang Kedua pada pukul 12.30 hingga 15.00 WIB. Seusai pelantikan, akan dilakukan pembekalan oleh Gubernur Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri pada pukul 19.00 WIB di Grand City Surabaya.

Sejumlah kepala daerah yang dilantik pada gelombang pertama yakni pasangan Bupati dan Wakil Bupati dari Kabupaten Sidoarjo yakni Saiful Ilah dan Nur Achmad Syaifudin, Kabupaten Banyuwangi yakni Abdullah Azwar Anas danYusuf Widiatmoko, Kabupaten Situbondo yakni Dadang Wigiarto dan Yoyok Mulyadi, Kabupaten Mojokerto Mustofa Kamal Pasha dan Pungkasiadi, Kabupaten Sumenep yakni Busyro Karim dan Ahmad Fauzi, Kabupaten Gresik yakni Sambhari Halim Radianto dan M. Qosim, Kabupaten Lamongan yakni Fadeli dan Kartika Hidayati, Kabupaten Jember yakni Faida dan Abdul Muqit, Kabupaten Trenggalek yakni Emil Elestianto Dardak dan Moch. Nur Arifin.

Kemudian untuk gelombang kedua sebanyak delapan pasangan bupati dan wakil bupati masing-masing dari Kabupaten Kediri yakni Haryanti Sutrisno dan H. Masykuri, Kabupaten Malang yakni Rendra Kresna dan Sanusi, Kabupaten Blitar yakni Rijanto dan Marhaenis Urip Widodo, Kabupaten Ponorogo yakni Ipong Muchlisoni dan Soedjarno, Kabupaten Ngawi yakni Budi Sulistyono dan Ony Anwar, serta pasangan Walikota dan Wakil Walikota dari Kota Surabaya yakni Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana, Kota Pasuran yakni H. Setiyono dan Raharto Teno Prasetyo dan Kota Blitar yakni M. Samanhudi Anwar dan H. Santoso.

 

Sumber : ( Humas Jatim )

Digagas, Festival Jembatan di Banjir Kanal Timur

SEMARANG - Kondisi Banjir Kanal Timur (BKT) yang kumuh menuai keprihatinan berbagai pihak. Karenanya, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP menantang perguruan tinggi untuk turut berpartisipasi 'resik-resik' sub sistem drainase Kota Semarang itu.
 
Tantangan tersebut dilontarkan Ganjar saat menjadi pembicara Rembug Gayeng III bertajuk "Mencapai Komitmen Banjir Kanal Timur" di Balairung Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Selasa (16/02/16). Ganjar menunjuk contoh upaya Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta untuk menciptakan terobosan "kampus kurator sungai" yang patut diacungi jempol.
 
"Yogyakarta itu pengalamannya menarik. Kampus yang dilewati sungai, jadi kurator sungai. Ini tantangan," tegas orang nomor satu di Jawa Tengah itu.
 
Tak hanya memprioritaskan kebersihan, Ganjar berharap fungsi wisata BKT pun dapat ditonjolkan. Dirinya bahkan menginginkan penyelenggaraan Festival Jembatan dengan mempercantik jembatan yang melalui BKT.
 
"Ayo, dalam rangka mangayubagya, kita membikin suasana Banjir Kanal Timur lebih colorful. Dengan apa? Aksi kebersihan, aksi pendekatan masyarakat, aksi membuat event. Saya ingin membuat Festival Jembatan," paparnya.
 
Ganjar mengandaikan, UPGRIS bisa terlibat dalam Festival Jembatan tersebut. Para akademisi mengerahkan mahasiswa, khususnya mahasiswa seni, untuk melukis jembatan di sekitar BKT.
 
"Misalnya, satu jembatan diminta oleh UPGRIS. Izin ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) atau kita (Pemprov). Pak, jembatannya mau saya hias. Kalau nggak boleh tak jalukke. UPGRIS jatahmu tiga bulan. Besok jatahnya Unnes misalnya. Itu pasti setuju pemkotnya karena (sungai) bersih," tandasnya.
 
Tantangan Gubernur Ganjar Pranowo disambut baik Rektor UPGRIS Dr Muhdi SH MHum. Pihaknya mengaku siap untuk mengerahkan para mahasiswa resik-resik BKT secara kontinyu.
 
"Kalau Pak Gubernur nantang untuk resik-resik (Banjir Kanal Timur), kami siap secara kontinyu mengikuti (arahan) Pak Gubernur. Setiap Jumat mahasiswa digilir untuk resik-resik. Karena Februari mahasiswa masih libur semester, kami siap mengerahkan mahasiswa awal Maret," ujarnya.
 
Sementara itu, Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Ir Hari Suprayogi MEng membeberkan, pihaknya mengeksekusi sebagian pembangunan BKT selama kurun waktu 3-3,5 tahun.
 
"Kita akan eksekusi selama 3-3,5 tahun selesai. Tapi ini baru dari Jembatan Majapahit sampai muara. Yang separuhnya ke hulu (masuk pekerjaan) berikutnya," jelasnya.
 
(humas jateng)

Tanda Tangan Perjanjian Kinerja Bukan Sekadar Simbol

SEMARANG  - Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP bersama seluruh kepala SKPD Jawa Tengah melakukan penandatanganan perjanjian kinerja serentak di Grhadika Bhakti Praja, Selasa (16/02/16).

 

Perjanjian kinerja dilakukan sebagai momentum membangkitkan semangat dan komitmen seluruh jajaran instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembangunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

 

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mengatakan dokumen perjanjian kinerja ini merupakan salah satu instrumen pokok dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah seperti diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, di mana perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian kinerja disusun secara berjenjang.

 

 

Gubernur atas nama pemerintah provinsi menyusun perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh gubernur. Pimpinan SKPD menyusun perjanjian kinerja yang ditandatangani pimpinan SKPD dan gubernur. Perjanjian kinerja juga disusun oleh pejabat eselon III dan IV yang ditandatangani pejabat yang bersangkutan dan pejabat atasan langsung.

 

Gubernur mengakui SAKIP di Jawa Tengah sudah bagus. Ini terbukti dari perkembangan hasil evaluasi implementasi pengembangan SAKIP Provinsi Jawa Tengah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang nilainya terus mengalami peningkatan dengan kategori B. Pada 2011 mendapat nilai 65,73, tahun 2012, 67,21, tahun 2013, 68,39, dan tahun 2014, 70,66. Bahkan pada 2015, nilainya mencapai angka 72,09 dan kategorinya naik menjadi BB.

 

Komponen SAKIP meliputi keselarasan RPJMD, Renstra SKPD, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Indikator serta Kinerja Utama. Selama ini, Jawa Tengah belum berhasil mencapai kategori A karena terganjal faktor Indikator Kinerja (IK) Program (eselon III) dan Kegiatan (eselon IV) yang belum terukur dan belum selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD, serta belum ada Indikator Kinerja Individu/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang mengacu pada IKU Organisasi. Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) belum menginformasikan tentang analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

 

Di samping itu, masih terdapat ketidakselarasan antara kegiatan dengan program dan peran yang diemban SKPD, e - SAKIP yang dibangun belum optimal, serta hasil pengukuran Perjanjian Kinerja (PK) belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment. Untuk memperbaiki kategori SAKIP, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan beberapa rekomendasi.

 

Antara lain melakukan perbaikan kualitas IK eselon III dan IV agar lebih terukur dan selaras dengan IKU di atasnya, memanfaatkan e-SAKIP yang telah dibangun dengan optimal, meningkatkan kualitas LkjIP dengan menginformasikan analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, melakukan evaluasi kinerja dengan menganalisa keterkaitan antara sasaran (output), hasil program (outcome) dengan peran yang diemban SKPD, dan membangun sinergitas dan kerjasama dengan seluruh kabupaten/ kota agar terwujud peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merata. Bahkan, gubernur menargetkan nilai LkjIP 2016 meraih kategori A.

 

"Setelah menandatangani perjanjian kinerja ini, setiap kepala SKPD harus lebih transparan dalam berkinerja, jujur pada diri sendiri masyarakat dan Tuhan. Ora main-main," tandasnya.

 

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Didit Nurdiatmoko mengingatkan, tanda tangan bukan sekadar simbol apa yang akan dilakukan pemerintah. Tetapi, hasil-hasil kinerja apa yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat.

 

"Setelah ini, saya mohon agar PK segera diteruskan dari eselon II ke eselon III, IV hingga staf dalam bentuk Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Sehingga, kinerja akan berjenjang mulai dari organisasi pemprov sampai dengan individu. Jadi jelas kinerjanya. Dari 15 atau 16 ribu pegawai Provinsi Jateng, itu jelas kontribusinya apa. Tidak ada lagi yang penting datang, presence," terangnya.

 

Mengenai nilai, Dodit mengatakan, nilai menggambarkan kualitas penerapan sistem manajemen kinerja di suatu pemerintahan daerah. Sehingga, yang dinilai bukan pada kinerjanya, tetapi bagaimana menerapkan sistem manajemen kinerja. Jika sistemnya baik, hasil-hasil kinerjanya pun diharapkan semakin baik.

 

"Belum tentu kinerja yang baik berasal dari sistem yang baik. Yang diinginkan adalah sistem yang baik, menghasilkan kinerja yang baik. Ini terkait apa yang disebut reformasi birokrasi," tandasnya.

 

Sumber : (humas jateng)

Setelah Resmi Dilantik, SQ Berjanji Akan Mengawal Gresik Lebih Baik

GRESIK - Sambari Halim Radianto - Mohammad Qosim (SQ) pasangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gresik hari ini dilantik Gubernur Jawa Timur, H. Soekarwo, di gedung Grahadi, Rabu (17/2/2016).

 

SQ dilantik bersamaan dengan 16 kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya,  hasil Pilkada serentak yang berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2015, tahun lalu. Pelantikan 17 kepala daerah dibagi menjadi 2 gelombang.

 

Gelombang pertama dilakukan pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB yang diikuti oleh Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Sidoarjo, Banyuwangi, Situbondo, Mojokerto, Sumenep, Lamongan, Jember serta Trenggalek.

 

Gubernur Jawa Timur, H. Soekarwo dalam sambutannya mengingatkan kepada kepala daerah yang baru dilantik agar selalu mentaati terhadap semua aturan yang berlaku.

 

Dia juga meminta kepada kepala daerah agar menjalankan program sesuai dengan kampanye yang dijanjikan dan juga mempelajari Rancangan Jangka Menengah (RJM), baik Daerah maupun Nasional.

 

Sementara Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto seusai pelantikan mengatakan bahwa dirinya siap mengawal Kabupaten Gresik dengan kerja keras dan penuh keikhlasan.

 

"SQ sebagai kepala daerah siap mengawal Gresik dan selalu berupaya bekerja sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Dan semoga Gresik lebih baik," pungkasnya.

 

ARZ  / Yudi Team.

Penanganan Banjir Pekalongan Ditarget Selesai 2018

Semarang - Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP menargetkan pada 2018, banjir dan rob yang bertahun-tahun menggenangi permukiman warga di sejumlah kelurahan di wilayah pesisir Kota Pekalongan dapat tertangani. Minimal satu wilayah yang selama ini langganan banjir, dapat menjadi percontohan daerah kota pesisir bebas banjir.
 
"Kota Pekalongan adalah wilayah kota yang penduduknya tidak terlalu banyak, maka cara memanage-nya harus khas kota, bukan khas desa. Pertumbuhan yang sangat pesat mesti diatur betul dan aturan harus ketat," terang gubernur seusai audiensi dengan Tim Penanggulangan Banjir Pekalongan di rumah dinas Puri Gedeh, Senin (15/02/16).
 
Menurutnya, daerah kota harus bercirikan kemajuan di berbagai bidang, baik teknologi, ekonomi kreatif, maupun potensi daerah. Namun jika semua telah tercapai tapi kawasannya tergenang banjir dan rob selama bertahun-tahun, maka tidak bisa disebut kota.
 
Untuk itu, berbagai upaya harus dilakukan untuk menanggulangi bencana alam yang telah berlangsung lebih dari lima tahun tersebut. Penanganan akan dimulai dari satu titik, kemudian diselesaikan sampai tuntas supaya tidak ada lagi permukiman warga di pesisir Kota Pekalongan yang tergenang banjir dan rob.
 
"Mudah-mudahan dalam dua tahun atau sampai 2018, area langganan tergenang banjir dan rob terselesaikan. Paling tidak Kelurahan Pasirsari menjadi pilot penanganan banjir," harapnya.
 
Selain itu, gubernur meminta agar pembersihan tanaman gulma yang menutupi hampir seluruh permukaan Sungai Bremi dan Meduri dilakukan setiap hari. Sebab, jika hanya setahun sekali seperti yang selama ini dilakukan Pemkot Pekalongan, maka banjir di Kota Batik akan semakin parah lantaran tidak sebanding dengan pertumbuhannya.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekalongan Ir H Marsudi Ismanto dalam paparannya menjelaskan, tahap pengerjaan tahun ini adalah penataan drainase dan pemasangan pompa. Seperti di Kelurahan Pasirsari, Pabean, Jeruksari, dan Kandang Panjang juga telah dipasang beberapa pompa untuk menyedot genangan air kemudian dialirkan ke laut.
 
"Dari delapan penanganan sub sistem drainase, yakni Sub Sistem Bremi, Bandengan, Pabean, Loji, Banger, Sibulanan, Banger Hilir, dan Banger Hulu, tiga di antaranya masuk prioritas penanganan," katanya.
 
Menurutnya, Sub Sistem Bandengan, Bremi, dan Loji mendesak ditangani karena kondisi saluran drainase di tiga sub sistem prioritas penanganan itu mengalami sedimentasi tinggi, mendapat aliran limbah batik, ditumbuhi tanaman enceng gondok dan dipenuhi sampah memenuhi permukaan sungai. Selain itu, rob yang masuk ke permukiman warga berasal dari alur Sungai Bremi dan Loji.
 
Lebih lanjut dia menjelaskan, penanganan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di tiga sub sistem tersebut antara lain dengan sistem polder, pompanisasi, peninggian tanggul sungai, reveretment dengan sandbag dan penanaman mangrove di sepanjang Pantai Bandengan dan Kandang Panjang, pembersihan enceng gondok, normalisasi Sungai Bremi, dan sistem polder dengan pompa dan long storage Sungai Sepucung.
 
Sumber : (humas jateng)

Tuntutan Inovatif Itu Wajib

SEMARANG - "Pak, mohon ada standarisasi kepemimpinan bagi para bupati/walikota di Jawa Tengah. Selama ini kok ada daerah yang kreatif banget, tapi di beberapa daerah (perkembangannya) gitu-gitu aja. Kalau satu daerah kreatif ya daerah lainnya harus kreatif".
 
Usulan itu dikemukakan oleh Budi, salah seorang warga Ambarawa, Kabupaten Semarang saat acara dialog interaktif Mas Ganjar Menyapa bertajuk 'Kepala Daerah Baru, Layanan Nomor Satu' di Rumah Dinas Puri Gedeh, Selasa (16/02/16). Dia memandang masih adanya ketimpangan dalam perkembangan beberapa daerah di provinsi ini.
 
Menanggapi usulan warganya, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP menegaskan dirinya memang menuntut kepala daerah di provinsi tersebut untuk menjalankan roda pemerintahan secara kreatif. 

Menurutnya, tuntutan itu merupakan hal lumrah mengingat inovasi di dalam pemerintahan daerah telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 
"Tuntutan inovatif itu wajib. Bukan hanya statement yang muncul dari teori harapan masyarakat, tetapi juga tertulis secara eksplisit di undang-undang pemda. Kepala daerah harus super inovatif, tetapi tetap ada koridor regulasi," tegas orang nomor satu di Jawa Tengah itu.
 
Ganjar meluruskan, inovasi sebenarnya tidak memiliki standar. Pasalnya, inovasi bergantung pada masing-masing individu. Maka, inovasi di dalam pemerintahan daerah, lanjutnya, dapat berimbas pada respons cepat kepala daerah untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. 

Selain itu, dia berpesan agar kepala daerah serius berkomunikasi dengan warganya. Kanal-kanal komunikasi harus digunakan secara sebaik mungkin.
 
"Bupati/walikota harus punya kanal komunikasi. Satu, merespon program-program yang telah dirancang berurutan. Kedua, quick response terhadap kasus-kasus. Jalan rusak, orang sakit, dan sebagainya," pesannya.
 
Sumber : (Humas Jateng)

Jangan Mimpi Persoalan Selesai Besok

Semarang – Kepala Desa dan jajarannya diminta menyusun strategi besar untuk membangun wilayahnya. Identifikasi seluruh persoalan yang ada, dan selesaikan secara terstruktur sesuai prioritas.
 
"Jangan pernah bermimpi persoalan selesai besok pagi atau bisa selesai sampai satu tahun. Tidak. Tidak akan selesai. Jadi, bapak/ ibu (kepala desa) harus memrogramkan ini dengan baik," tegas Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP, saat membuka Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah di Hotel Patra Jasa, Senin (15/02/16) malam.

Menurutnya, melalui program kegiatan yang terstruktur apik, setidaknya dalam tiga tahun baru dapat dirasakan kemajuan dan kegunaannya untuk masyarakat. Karenanya, diperlukan konsistensi dan keseriusan dalam membangun daerah masing-masing, demi terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang berdikari.
 
Ditambahkan, kemiskinan masih menjadi persoalan di Jawa Tengah, mengingat angka kemiskinan masih sekitar 4 juta jiwa. Sudah menjadi kewajiban pemerintah desa untuk ikut mengentaskan kemiskinan mengingat seluruh warga miskin berada dalam koordinasi desa. Terlebih, dengan banyaknya anggaran yang masuk ke desa, sebagai realisasi pemberlakuan Undang-undang Desa.
 
Karenanya, imbuh Ganjar, tata kelola pemerintah yang baik mutlak dilakukan. Pemerintah di level desa diminta mulai menerapkan tata kelola yang bersih, memberikan pelayanan prima, serta merespons cepat terhadap persoalan yang muncul. 

Tentunya, semua dilakukan dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki. Agar semua tahu dan tersampaikan dengan baik, sistem informasi desa segera dibereskan. Jangan bingung masalah software, sebab pemerintah provinsi yang akan menyiapkan programnya.
 
"Tinggal kita buka, sesuaikan dengan nomenklatur di masing-masing daerah. Alhamdulillah, sudah banyak desa yang punya website, melalui sosial media melaporkan kondisi daerahnya ke saya," katanya.
 
Transparansi, tutur gubernur, mutlak dikedepankan para kepala desa. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak bisa mengakses anggaran maupun pembangunan yang dilangsungkan.

Sampaikan kepada warga, seperti apa aturan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota, hingga desa. Buat konsensus, komitmen, dan kesepakatan bersama untuk membangun daerahnya. 

Jika memungkinkan, lakukan pengembangan desa sesuai potensi yang dimiliki. Bisa dari aspek wisata, one village one product (OVOP), Badan Usaha Milik Desa (BUM Des), dan sebagainya.
 
"Tapi, saya minta minimal pangan cukup. Cukupi pangan di desa. Pesan Pak Jokowi, duitnya jangan keluar. Ya mutar di desa," ujar mantan Ketua Komisi II DPR RI tersebut.
 
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala Bapermades Jawa Tengah, Dra Emma Rachmawati MHum mengatakan kegiatan rakor selama tiga hari tersebut akan diisi dengan pembekalan materi dari para pembicara yang mumpuni dan berkompeten. Seperti misalnya dari Kemendagri, perwakilan pemerintah desa, LSM, dan juga dari Apdesi.
 
"Nanti ada dari perwakilan Kebumen yang punya pengalaman bagus dalam mengimplementasikan undang-undang desa. Termasuk juga nantinya disini akan semakin dipadatkan pula hal-hal pokok yang sudah disampaikan bapak gubernur," katanya.
 
Emma menambahkan, kegiatan rakor tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung visi pemerintahan provinsi yaitu Jateng Berdikari sebagai wujud implementasi misi ke-6 RPJMD Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat. 

Karenanya, diperlukan peningkatan sarana prasarana dasar berbasis pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengawasan, sampai dengan pemeliharaan dan pengembangan. 

Sumber : (humas jateng)

Perkembangan Pilkada Serentak 2016

INFO JATIM - perkembangan rencana massa yg akan mendampingi Paslon Terpilih dalam Pelantikan Bupati/Walikota di Gedung Grahadi Surabaya pada hari Rabu 17 Pebruari 2016 sbb :

1. Kota Surabaya
- DPC PDI-P Kota Surabaya rencana akan mengerahkan -+1.500 orang pendukung Paslon Terpilih, titik kumpul DPC PDIP Jl Kapuas Tegalsari Sby longmarch ke Grahadi.

2. Kab. Sumenep
- Total jumlah rombongan yg akan mengikuti Cabup/Cawabup Terpilih sebanyak -+40 orang (keluarga, KPU, SKPD, Ketua Parpol Pendukung/Pengusung).

3. Kab. Jember
- Total jumlah rombongan yg akan mengikuti Cabup/Cawabup Terpilih sebanyak -+20 orang (keluarga, asisten dan Pam Wal).

4. Kab. Banyuwangi
- Total jumlah rombongan yg akan mengikuti Cabub/Cawabub Terpilih sebanyak -+24 orang (keluarga, Pj Bubati, SKPD, Sekda, Forpimda, Walpri).

5. Kota. Blitar
- Total jumlah rombongan yg akan mengikuti Cabup/Cawabup Terpilih sebanyak -+15 orang (keluarga, asisten dan Walpri)

6. Kab. Trenggalek 
- Total jumlah rombongan yg akan mengikuti Cabup/Cawabup Terpilih sebanyak -+24 orang (keluarga, DPRD, Sekda, Forpimda, Walpri).

7. Kab. Situbondo
- Total jumlah rombongan yg akan mengikuti Cabup/Cawabup Terpilih sebanyak -+50 orang (keluarga, asisten, DPRD, Kades/pendukung, Walpri).

8. Kab. Ngawi
- Total jumlah rombongan yg akan mengikuti Cabup/Cawabup Terpilih sebanyak -+24 orang (keluarga, asisten, DPRD, Forpimda, Walpri).

9. Kab. Ponorogo
- Total jumlah rombongan yg akan mengikuti Cabup/Cawabup Terpilih sebanyak -+45 orang (keluarga, asisten, DPRD, Forpimda, Walpri).

10. Kab. Gresik
- Total jumlah rombongan yg akan mengikuti Cabup/Cawabup Terpilih sebanyak -+50 orang (keluarga, asisten, Tim Sukses, Pengurus Partai Pengusung, DPRD, Forpimda, Walpri).

11. Kab. Malang
- Total jumlah rombongan yg akan mengikuti Cabup/Cawabup Terpilih sebanyak -+24 orang (keluarga, asisten, Tim Sukses, Pengurus Partai Pengusung, DPRD, Forpimda, Walpri).

12. Kab. Sidoarjo
- Total jumlah rombongan yg akan mengikuti Cabup/Cawabup Terpilih sebanyak -+20 orang (keluarga, asisten, Tim Sukses, Pengurus Partai Pengusung, DPRD, Forpimda, Walpri).

13. Kab. Kediri
- Total jumlah rombongan yg akan mengikuti Cabup/Cawabup Terpilih sebanyak -+25 orang (keluarga, asisten, Tim Sukses, Pengurus Partai Pengusung, DPRD, Forpimda, Walpri).

14. Kota Pasuruan
- Total jumlah rombongan yg akan mengikuti Cabup/Cawabup Terpilih sebanyak -+25 orang (keluarga, asisten, Tim Sukses, Pengurus Partai Pengusung, DPRD, Forpimda, Walpri).

15. Kab. Lamongan
- Total jumlah rombongan yg akan mengikuti Cabup/Cawabup Terpilih sebanyak -+25 orang (keluarga, asisten, Tim Sukses, Pengurus Partai Pengusung, DPRD, Forpimda, Walpri).

16. Kab. Blitar
- Total jumlah rombongan yg akan mengikuti Cabup/Cawabup Terpilih sebanyak -+10 orang (keluarga, asisten, Tim Sukses, Walpri).

17. Kab. Mojokerto
- Total jumlah rombongan yg akan mengikuti Cabup/Cawabup Terpilih sebanyak -+24 orang (keluarga, asisten, Tim Sukses, Walpri).

Total massa : -+2.000 orang

Arifin SZ/Team

Gus Ipul Berangkatkan 10.000 Peserta Pesta Sepeda 2016

SIDOARJO - Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf memberangkatkan 10.000 peserta Pesta Sepeda 2016 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Sidoarjo ke-157 di Jl. A. Yani, Kabupaten Sidoarjo, Minggu (14/02/16) pagi.

"Ayo semuanya, kita gowes bareng-bareng, kita meriahkan HUT Sidoarjo dengan olahraga supaya badan sehat, hati senang, umur panjang, dan lancar rejekine" kata Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim.

Rute Pesta Sepeda 2016 sekitar 30 kilometer, yaitu start dari Jalan A Yani - Jalan Gajah Mada - Jalan KH Mukmin - Jalan Diponegoro - Jalan Pahlawan - Jalan Suko - Jalan Lebo - Tulangan - Tanggulangin - Candi - Jalan Mojopahit -Jalan Mukmin - Jalan Diponegoro - Jalan Thamrin, lalu finish di Jalan Ahmad Yani.

 

Sehingga ada empat kecamatan yang dilalui oleh peserta, yakni Kecamatan Sidoarjo Kota, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Tanggulangin, dan Kecamatan Candi. Adapun doorprize utama adalah puluhan sepeda onthel, dua unit motor Yamaha Fino terbaru, dan grandprize uang tunai Rp 25 juta.

 

Guna menambah semangat para peserta, Gus Ipul menambahkan doorprize sebanyak 10 sepeda onthel. "Ben semangat, hadiahnya saya tambah sepuluh sepeda onthel" kata Gus Ipul yang langsung disambut tepuk tangan meriah serta antusiasime dari para peserta.

Usai memberangkatkan Pesta Sepeda, Gus Ipul bersama Forpimda Sidoarjo berkesempatan melakukan penanaman pohon di lapangan alun-alun Sidoarjo. "Tanam pohon ini manfaatnya untuk generasi penerus kita yang akan datang, mereka harus mendapatkan bumi yang lebih hijau di masa depan" katanya.

Sementara itu, Pj. Bupati Sidoarjo, Drs. Ec. H. Jonathan Judianto mengatakan, pihaknya mengapresiasi kegiatan Pesta Sepeda dan Tanam Pohon. "Peserta Pesta Sepeda ada yang datang dari luar Sidoarjo dan Surabaya, semoga kegiatan ini makin meriah dari tahun ke tahun" ujarnya.

Jonathan juga bangga rata-rata para peserta dapat menyelesaikan rute hingga finish. "Saya berharap, untuk kedepannya kegiatan seperti ini dapat terus digalakkan, pasalnya pesta HUT Sidoarjo ini untuk masyarakat. Acara HUT Sidoarjo itu tentu melibatkan masyarakat. Karena masyarakat-lah yang meningkatkan mutu Sidoarjo," pungkasnya.

 

Sumber : ( humas jatim )

Gus Ipul : Pemerintah Siapkan Bantuan Obat dan Makanan

SIDOARJO - Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan bantuan berupa obat-obatan dan makanan bagi masyarakat yang rumahnya tergenang oleh air. Hal tersebut disampaikannya dihadapan awak media di sela sela meninjau banjir di Jalan Raya Porong Sidoarjo, Sabtu (13/02/16).

Ia mengatakan, pemerintah akan menyiapkan dukungan logistik seperti makan dan minum hingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena bencana banjir. Pemprov Jatim bersama Kabupaten Sidoarjo juga akan menutup tanggul-tanggul sehingga dari beberapa desa banjir tidak semakin meluas.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul sapaan akrabnya meminta kepada masyarakat untuk tidak segan-segan berobat jika timbul gejala penyakit yang diakibatkan dari banjir.

 

Biasanya gejala yang ditimbulkan adalah gatal-gatal dan penyakit kulit lainnya. Sementara pemerintah akan mengirimkan bantuan berupa makanan sehingga masyarakat yang rumahnya terkena banjir bisa memperoleh bekal yang cukup.

"Kami meminta bantuan Pak Dandim dan Kapolres untuk mengerahkan anggotanya agar membantu meringankan beban masyarakat yang terkena banjir. Bantuan yang diberikan tersebut akan memberi manfaat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya," terangnya.


Selain itu, Pemprov Jatim menyiapkan dana yang cukup di dalam membantu masyarakat yang terkena dampak dari bencana. Terlebih seperti yang terjadi di Sidoarjo ini jumlah daerah yang terkena imbas dari banjir juga sangat besar, sekitar 48.000 KK dari 7 Kecamatan di Sidoarjo dengan area terdampak sebesar 150 ha.

"Pak Gubernur sudah menetapkan, bencana banjir di Sidoarjo ini sebagai darurat bencana. Oleh karena itu, Pemprov Jatim siap membantu masyarakat dengan dana kedaruratan. Sehingga yang ada kaitannya dengan kedaruratan dananya bisa dibantu oleh Pempov Jatim. Pemkab Sidoarjo juga memiliki dana yang sama. Jika dana keduanya digabung bisa meringankan beban masyarakat," ungkapnya.

Cara lain yang akan di upayakan Gus Ipul adalah menurunkan debit air banjir dengan cara melakukan penyedotan menggunakan pompa dan membaginya di DAM Surabaya seperti di alirkan di Kali Wonokromo dan Jagir. Disini terdapat 8 mesin penyedotan pompa dan akan di bantu oleh BPLS maupun milik Pemkab Sidoarjo.

 

Sumber : ( Humas Jatim )

Gus Ipul Launching Gerakan Peduli Tetangga dan Aplikasi “Tetangga”

SIDOARJO - Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf melaunching Gerakan Peduli Tetangga dengan semboyan "Gandeng Tangan Jaga Lingkungan" dan Aplikasi "Tetangga" di Hotel Sun City Sidoarjo, Sabtu (13/02/16) malam.

 

Peluncuran gerakan tersebut dihadiri sekitar 1.500 orang terdiri dari Ketua RT/RW se-kecamatan kota, lurah dan camat se-Kabupaten Sidoarjo. "Diawali dari Sidoarjo, ini pun hanya RT di satu kecamatan yang kita undang untuk sosialisasi gerakan ini. Gerakan Peduli Tetangga dimulai di Jatim, dan diharapkan bisa meluas ke berbagai wilayah lain di Indonesia," ujar Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim.

Ia mengatakan, gerakan ini digagas dari keprihatinan melihat kondisi nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia yang semakin terkikis. Hidup pertetanggaan tidak seakrab dulu, makin banyak orang yang hanya peduli pada dirinya sendiri, tidak peduli pada lingkungan sekitarnya.

Dicontohkannya, warga baru tahu dari televisi jika tetangganya digerebek karena sarang teroris, atau warganya yang kelaparan atau tidak bisa sekolah karena mendadak ramai di media sosial

Menurutnya, menjadi warga negara yang baik dimulai dengan menjadi tetangga yang baik. Bertetangga bisa menyelesaikan banyak masalah bersama. Para tetangga seharusnya saling mengenal, berkunjung dan aktif berkomunikasi. "Tidak ada yang bisa menjadi warga negara yang baik dan sukses, jika tidak baik dengan tetangga," kata Gus Ipul.

Gus Ipul berharap, Gerakan Peduli Tetangga ini dapat membangun kembali kesadaran bahwa bertetangga bukanlah soal kedekatan tempat tinggal. Gerakan ini juga ingin mengembalikan pertetanggaan ke posisi semestinya, serta menjadikan hubungan pertetanggaan bukan sekedar komunikasi sewaktu-waktu. Bukan sebagai tempat berkembang biaknya persoalan, tetapi sebagai tempat menemukan jalan keluar.

"Hubungan baik dengan tetangga kembali baik, semangat gotong royong dan kebersamaan kembali muncul. Mendekatkan yang jauh, dan membuat yang dekat pun semakin akrab dengan tetangga," katanya.

Lebih lanjut disampaikannya, konsep Gerakan Peduli Tetangga dengan basis membangun Indonesia Berbasis Rukun Tetangga akan mulai bisa diwujudkan. Indonesia akan maju jika para Warga Negara Indonesia saling bergandeng tangan dan menjaga lingkungan mulai dari yang terkecil.

Salah satu instrumen yang digunakan pada gerakan ini adalah media sosial bentuknya aplikasi "Tetangga" untuk HP, tablet, laptop, dan komputer. Sehingga dalam kesempatan itu, Gus Ipul bersama Eep Saefullah Fatah juga melaunching aplikasi "Tetangga". Bantuan aplikasi media sosial ini diharapkan dapat mempermudah, mempermurah, menyederhanakan, sekaligus mempercepat penggalangan Gerakan Peduli Tetangga.

Dengan aplikasi yang bisa diunduh dari playstore dengan keyword 'tetangga', katanya, warga bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di lingkungannya masing-masing. Penggunaannya pun sangat mudah seperti menggunakan facebook dan whatsapp. "Bila ada masalah di lingkungan tetangga bisa dideteksi, diatasi dan diselesaikan dengan cepat," jelas Gus Ipul.

Untuk sementara aplikasi ini hanya melayani warga yang tinggal di Sidoarjo karena sebagai salah satu kabupaten percontohan. Dan diharapkan nantinya, semua Ketua RT dan RW menjadi admin dari masing-masing lingkungannya.

"Aplikasi program Gerakan Peduli Tetangga ini tidak hanya khusus bagi pengguna smartphone, tetapi juga bisa handphone jadul, telepon rumah ataupun bagi yang sama sekali tidak memiliki telepon. Karena akan ada posko-posko di setiap daerah," katanya.


Untuk melayani warga yang menggunakan telepon rumah namun ingin bergabung menjadi member 'Tetangga', Gus Ipul yang menggagas aplikasi ini bersama pengamat politik Eep Saefullah Fatah telah menggandeng sebuah perusahaan IT untuk menyediakan call center.

"Program pribadi saya ini InsyaAllah akan bermanfaat bagi warga dan pemerintah. Karena ke depannya bisa menjadi i-Census dan semua untuk juga untuk Indonesia," ujarnya.

Gus Ipul memastikan sekali lagi jika program yang digalang tersebut untuk membuat komunikasi antarwarga terjalin baik dan informasi tentang masalah di lingkungan terdekat dapat diketahui dan menyebar secara cepat di antara warga.

Sementara itu, Pengamat Politik Eep Saefullah Fatah, Gerakan Peduli Tetangga ini terdapat empat agenda kerja yang dilakukan. Yakni pertama, membangun kesadaran bertetangga yang diwujudkan dalam bentuk memelihara lalu lintas komunikasi antar warga yang tinggal berdekatan, menyebarkan informasi lingkungan sekitar yang bersumber dari para warga.

Kedua, membangun kekuatan pertetanggaan diwujudkan dalam bentuk mendorong para warga untuk berhimpun dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersama guna membangun pertetanggaan yang guyub.

 

Pertetanggaan yang guyub sebagai cara untuk menyelesaikan masalah di lingkungan serta memperkuat kemitraan warga dengan pengurus RT/RW, pimpinan desa, kelurahan dan kecamatan.

Ketiga, memperluas kesempatan untuk maju melalui pertetanggaan yang diwujudkan dalam bentuk mendorong para warga untuk saling bantu, mencari cara yang tepat untuk memajukan lingkungannya, memasyarakatkan kembali gotong royong dari lingkungan yang terkecil.

Keempat, memfungsikan pertetanggaan melalui media sosial bernama "Tetangga". Khusus untuk warga yang tidak memiliki semua perangkat smartphone/HP, komputer, laptop, akan digalang posko-posko yang mudah dijangkau di lingkungan masing-masing.

Menurut Eep Saefullah Fatah, Gerakan Peduli Tetangga ini banyak sekali manfaatnya seperti masyarakat dapat saling berkomunikasi untuk saling peduli, menguasai informasi dan lingkungan untuk waspada, menyicil atasi masalah untuk menjaga lingkungan, menjaga komunikasi warga dan aparat untuk bermitra, dapat memasok informasi, tetangga saling peduli untuk menghadapi ancaman bersama, membiasakan kembali gotong royong.

 

Sumber : ( Humas Jatim )

Gus Ipul : Pemprov Siapkan Solusi Atasi Banjir Sidoarjo

SIDOARJO - Wakil Gubernur Jatim, Drs. Saifullah Yusuf mengatakan, ada dua solusi yang akan dilakukan terkait penanganan banjir di Sidoarjo, yakni solusi jangka pendek dan jangka panjang. Demikian disampaikannya saat berdialog dengan pengungsi korban banjir di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (13/02/16).

Menurut Gus Ipul, sapaan akrabnya, solusi jangka pendek diantaranya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat, baik sembako, obat-obatan atau peralatan evakuasi. "Saat ini yang terpenting adalah memberikan bantuan langsung ke masyarakat", ujarnya.

Selain memberikan bantuan langsung, solusi jangka pendek lainnya adalah membuka pintu air Jagir dan Wonokromo, serta menyedot genangan banjir menggunakan pompa. Menurutnya, hal ini dilakukan agar bencana banjir ini tidak semakin parah dan menyulitkan warga.

Selain solusi jangka pendek, diperlukan solusi jangka panjang agar bencana banjir ini tidak lagi terjadi ke depannya. Upaya jangka panjang ini diantaranya dengan pengerukan dan pembangunan infrastruktur, salah satunya pemasangan box culvert. Terkait hal ini, ia berjanji akan segera memanggil Dinas-Dinas terkait untuk segera merealisasikan pembangunan terutama pasca banjir.

Banjir yang menggenangi beberapa desa di Kecamatan Candi ini disebabkan curah hujan tinggi yang terjadi akhir-akhir ini, pasangnya air laut, serta hulu Sungai Brantas yang meluap.

Ia menambahkan, saat ini Gubernur Jatim sudah menetapkan bencana banjir di Kab. SIdoarjo ini sebagai darurat bencana, sehingga Pemprov Jatim dapat menggunakan dana tanggap darurat.

 

"Pemprov Jatim memiliki dana dan anggaran yang cukup untuk menanggulangi masalah banjir, jadi kami akan maksimalkan untuk mengatasi masalah banjir dan bantuan untuk masyarakat", ujarnya.


Dalam kunjungan ini, Gus Ipul menyempatkan untuk langsung meninjau lokasi banjir di beberapa Desa diantaranya, Ngampelsari, Pecabean, Klurak, dan Kalicabe. Ia menyempatkan berdialog dengan warga korban banjir untuk mendengar keluhan mereka.

 

Sebagian warga meminta bantuan sembako, obat-obatan, serta perahu karet untuk evakuasi. Medengar hal ini, Gus Ipul langsung berjanji untuk segera mengirim bantuan seperti sembako dll melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo.

Sementara itu, Camat Candi, Moh. Solikhin mengatakan bahwa, tahun ini merupakan banjir terparah yang melanda wilayahnya. Banjir yang sudah menggenang selama seminggu ini disebabkan antara lain tidak mengalirnya beberapa sungai di wilayah sekitar Candi dan Tanggulangin.

 

Oleh karena itu dibutuhkan normalisasi sungai dan pengerukan. "Yang paling penting saat ini yang dibutuhkan warga adalah sembako, obat-obatan dan perahu karet", tambahnya.

Dalam kunjungan ke lokasi banjir ini, Gus Ipul didampingi oleh pejabat terkait. Diantaranya, PJ Bupati Sidoarjo, Jonathan Judianto, Dandim Sidoarjo, Letkol Inf Sarwo Supriyo, Camat Ngampelsari Moh. Solikhin, serta perwakilan BPBD Sidoarjo.

 

Sumber : ( Humas Jatim )

Anda di sini Sabuk Pantai Siap Tangkal Rob Pesisir Utara Demak

Demak – Naiknya batas air laut yang diiringi penurunan permukaan tanah di sejumlah wilayah pesisir utara Demak, membuat perumahan warga yang berada di kawasan tersebut selalu terkena banjir rob.

 

Tak sedikit bangunan yang terendam hingga 15 tahun lebih, tanpa ada perbaikan infrastruktur. Seperti kediaman Warsipah dan Nasikin di Jalan Nyangkringan, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung Demak.

 

Rumah mereka bertahun-tahun berada di tengah-tengah hamparan banjir rob, tanpa akses dan dana untuk merehabilitasi rumah. Mereka pun sudah pasrah dengan kondisi yang terjadi.

 

Mengetahui kondisi tersebut, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP yang meninjau Desa Sriwulan, Rabu (10/02/16) menginstruksikan agar paradigma bantuan yang diberikan diubah. Sebab, kalau hanya dibantu dengan diurug dan ditimbun, persoalan banjir tidak akan selesai.

 

"Makanya 2016 kami menyiapkan Detail Engineering Design (DED) untuk mengatasi rob. Dan 2017 nanti mulai kita kerjakan," kata orang nomor satu di Jawa Tengah itu.

 

Secara teknis, Ganjar menjelaskan, hal utama yang harus dikerjakan adalah cara menahan agar air laut tidak masuk ke daratan. Untuk menahan abrasi gelombang air laut, dia berpendapat, idealnya dengan sabuk pantai atau seawall sepanjang 15 kilometer melewati garis pantai pesisir utara Demak.

 

Setelah air laut turun, langkah selanjutnya adalah melakukan reklamasi pantai dan melebarkan kawasan yang terkena abrasi. Sementara, untuk membantu warga miskin yang ada di sekitar kawasan tersebut, pemerintah akan melakukan intervensi dengan memberikan bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau membantu anak-anak dari keluarga miskin untuk tetap bisa sekolah.

 

Lurah Desa Sriwulan, Zamroni saat berdialog dengan gubernur mengatakan warga sebenarnya sudah diimbau untuk pindah ke tempat yang lebih baik. Namun mereka enggan dengan alasan sudah puluhan tahun tinggal di Sriwulan dan merasa betah.

 

"Bahkan pernah ada yang sudah pindah namun akhirnya kembali lagi kesini lantaran tidak kerasan ditempat yang baru," kata Zamroni.

 

Lebih lanjut Zamroni menjelaskan, di wilayah kelurahannya terdapat 4.500 kepala keluarga dengan total warga sebanyak 15 ribu penduduk. Mereka rata-rata berada di bawah garis kemiskinan dengan mayoritas pekerjaan adalah nelayan dan buruh serabutan.

 

Dalam roadshow tersebut, selain meninjau daerah yang terdampak banjir rob di Desa Sriwulan, Gubernur Ganjar Pranowo juga meninjau hasil kegiatan pembangunan rumah panggung (RTLH) di Kawasan Rehabilitasi Pesisir Desa Timbulsloko yang masih berada di kecamatan Sayung, Demak.

 

Sumber : (humas jateng)

Sejumlah Desa Di Kendal Belum Selesaikan LPJ Bankeu Provinsi

Kendal-Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kendal, Subaedi membeberkan sejumlah desa di wilayahnya belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan desa dari pemerintah provinsi tahun 2015.

 

Subaedi menyebut, desa yang belum menyelesaikan LPJ antara lain satu desa di Kecamatan Sukorejo, empat desa di Kecamatan Limbangan, empat desa di Kecamatan Weleri, dan tujuh desa di Kecamatan Cepiring.

 

"Kendalanya di SDM. Soalnya masih banyak perangkat desa yang belum paham dengan peraturannya. Ini lantaran soal bantuan anggaran serta dana desa masih baru dan sebelumnya belum pernah ada. Jadi masih pada bingung bagaimana pengelolaannya," katanya saat Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP meninjau penggunaan dana desa di Kantor Kepala Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Rabu (10/02/16).

 

Menanggapi hal itu, Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan, pemberian bantuan keuangan untuk desa dari pemerintah provinsi memang menjadi sarana latihan bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan, sebelum mendapat dana desa dari pemerintah pusat.

 

Terpenting, tandasnya, dana bantuan itu tidak untuk 'main-main'. Pengelolaannya harus transparan. Jika ada yang menyalahgunakan, pelakunya akan langsung ditindak dan dikenai hukuman.

 

"Saya sudah memperjuangkan agar kalian (perangkat desa) tetap mendapat penghasilan dari bengkok. Namun untuk yang ini (dana desa) tolong jangan ada yang berani utak-atik. Karena saya akan mengawasi betul, kalau sampai ada yang 'main' mengko tak gawakke jaksa karo polisi (nanti tak bawakan polisi sama jaksa," katanya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga meminta agar pada saat musyawarah desa digelar, melibatkan segenap masyarakat. Sehingga, aspirasi pembangunan desa menggunakan anggaran dana desa benar-benar tepat dan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat.

 

"Nantinya hasil dari rembugan warga itu ditempel di papan pengumuman agar masyarakat bisa tahu program pembangunan mana saja yang akan dikerjakan sesuai prioritas, atau kalau perlu dibuat sekalian website dan dipajang rencana pembangunannya. Pokoknya semua harus transparan," imbaunya.

 

Sumber : ( humas jateng )

 

Anda di sini Dulu Jalan Kebo, Sekarang Jalan Mulus

Kendal – Bengkel Sumber Makmur yang berlokasi di Jalan Trompo mendadak ramai pada Rabu (10/2) siang. Pasalnya orang nomor satu di Jawa Tengah yaitu Gubernur H Ganjar Pranowo SH MIP, singgah di depan bengkel itu.

 

Kedatangan Ganjar yang berhenti di depan bengkel bertujuan untuk meninjau pembangunan peningkatan jalan, rehabilitasi trotoar, dan saluran jalan yang berasal dari program bantuan keuangan provinsi tahun anggaran 2015.

 

"Aku isih kelingan, mbiyen kene ki (kaya) dalan kebo. Nganti pas lewat kene diuneni 'matane' karo warga (Saya masih ingat, dulu disini seperti jalan kerbau. Sampai pas lewat di sini dibilang 'matanya' sama warga) . Tapi sekarang jalannya sudah dicor bagus mulus," kata Ganjar saat berdialog dengan warga yang berkumpul di sekitar bengkel.

 

Dirinya mengatakan, ekspresi rakyat yang mrenges (tersenyum) saat mengetahui kondisi jalan sudah baik merupakan pengakuan bahwa pemerataan pembangunan, khususnya infrastruktur, benar-benar telah dilakukan.

 

Di Jawa Tengah, pembangunan infrastruktur jalan memang menjadi prioritas karena menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun daerah. Untuk Kabupaten Kendal sendiri, tutur Ganjar, mendapat dana bantuan pembangunan infrastruktur mencapai Rp 28,5 miliar.

 

"Kepada Bupati dan Wakil Bupati Kendal terpilih, saya minta untuk bisa memperbaiki infrastrukturnya. Yang berlubang harus segera ditambal biar tidak tambah parah. Termasuk kalau ada truk galian C yang lewat, mending itu jalannya diportal saja," katanya.

 

Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Kendal, Agung Setiawan mengatakan, pada 2016 ini, pembangunan betonisasi jalan masih meneruskan proses peninggian jalan di ruas Jalan Pemuda Kendal. Anggarannya dari bantuan pemerintah provinsi.

 

"Kita genjot secepat dan sebaik mungkin. Apalagi dari provinsi sendiri memberikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 28,5 miliar. Dengan rehabilitasi jalan ini setidaknya diharapkan jalannya bisa awet kurang lebih 10 tahunan," katanya.

 

Sumber : (humas jateng)

Operasi Pasar Bersama Wabup Gresik Untuk Meninjau Dan Mengecek Harga Sembako Dimasa New Normal Dan Membagi Masker

  Gresik,  gresiknews1.com     . - Motto Berani Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap.  Pandemi Covid - 19  pada saat ini belum juga sirn...