*LAPGIAT AKSI UNJUK RASA OLEH AGDLN (ALIANSI GERAKAN DRIVER LINTAS NUSANTARA) DI DEPAN GEDUNG NEGARA GRAHADI SURABAYA.*




Surabaya, infojatim.com - Motto Berani Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap.

Aksi Unras yang diikuti oleh sekitar  kurang lebih 300 orang di depan Gedung Negara Grahadi Jl.Gubernur Suryo No.07 Surabaya dengan Penanggung Jawab Sdr. Supriyono dan Subandi dengan Titik Kumpul Jl.Kalianak Timur 239 Surabaya dengan Rute aksi Jl. Kalianak - Jl. Demak - Jl. Dupak - Jl. Pahlawan - Grahadi. Pada hari Jum.at 3 Juli 2020.

Dengan Agenda tuntutan terkait kewajiban Rapid Test kepada para sopir yang akan keluar masuk Prov. Bali, dengan Biaya Rapid Test ditanggung oleh para sopir, yang besarnya bervaritif antara Rp. 250 - Rp. 400 ribu,  " Ujarnya, ".

Dari Elemen Driver yang tergabung dalam Massa Aksi Unjuk Rasa adalah sbb :
1. SPTN (Serikat Prngemudi Truk Nusantara)
2. KSN (Konfederasi Serikat Nasional)
3. EKS LT Surabaya
4. KDRB Korwil Susi
5. PSTI (Persatuan Sopir Truk Indonesia)
6. Pasopati Jatim
7. SSB
7. RST Putra Jatim
8. Sepasopati
9. KBDI Surabaya
10. SBTPI (Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia)
11. RSTI Korwil Jatim
12. PSST Reborn
13. Driver Lintas Nusantara Korwil Surabaya.
14. KDM
15. PDSI Jatim
16. Driver Community Seduluran Selawase
17. Seduluran Tanpo Pamrih Baik Hati

Kegiatan  Massa Aksi tiba di depan Gedung Negara Grahadi, dengan menggunakan mobil truk, bus elef dan mobil pribadi, bendera merah putih, bendera organisasi, dan spanduk bertuliskan diantaranya sbb :
a. Aliansi Gerakan Driver Lintas Nusantara
b. Gratiskan Rapid Test untuk rakyat Indonesia.
c. Komunitas Driver Tanah Mojopahit bersatu, Dukung penghapusan Biaya Rapid Test
d. Tolak biaya Rapid Test, betapa indahnya kalau kita saling menghargai dan mengerti, jangan egois dan tidak perduli.
e. Hapus biaya Rapid Test bagi jasa angkut logistik.


Selanjutnya Massa Aksi melakukan orasi  dengan tuntutan sbb ;
*Meminta kepada pemerintah Propinsi Jatim untuk mengratiskan biaya Rapid Test kepada para pengemudi, karena biaya Rapid Test sangat membebani para pengemudi,  " Ujar, " dari pendemo saat  melakukan orasi demo.

* Meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk membantu menghapus biaya Rapid Test yang di bebankan kepada para pengemudi. Karena para pengemudi sangat terbebani dengan biaya Rapid Test yang sangat mahal, sementara para pengemudi dengan pekerjaan yang sangat berisiko tertular, karena tujuan dan selalu bersinggungan dengan orang banyak, " Pungkasnya, "

*Kami para pejuang transportasi menolak Rapid Test berbayar, kami sebagai driver pendapatan berkurang drastis selama pandemi Covid-19, jika harus di bebani dengan biaya Rapid Test. Pendapatan para driver untuk makan anak istri saja masih kurang untuk menutupi kebutuhan sehari hari.

* Selama ini kami sudah cukup menerima setiap kebijakan pemerintah Propinsi tapi kami sudah tidak tahan lagi, oleh karena kami minta Gubernur cabut kebijakan Rapid Test berbayar, jika tidak kami akan turun dengan jumlah massa yang lebih besar, " Ucapnya, ".

*Dari 22 orang perwakilan Massa  Aksi diterima  di Ruang Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Posko Covid-19 Provinsi Jawa Timur, Gedung Negara Grahadi oleh Sdr Nyono (Kadishub Provinsi Jatim), Sdr Budi Santoso (Kasatpol PP Provinsi Jatim), drs. Ec. Jonathan Judianto, M.MT (Ka Bakesbang Provinsi Jatim), dan Kompol Anggi Saputra Ibrahim (Kapolsek Genteng).

*Adapun perwakilan massa aksi Andrian (Armos), Hari Mulyawan (PSTI), Suharnowo (SSDC), A. Nur Rochim (Sepasopati), Eko Didik (KDLB), Supri (KSN Jatim), John (Driver Banyuwangi), Dian (Driver Situbondo), Holid (FBPTI), Sunaryo (DLN), Dimas Bima (KBDI), Kang Hari (PSTI Jatim), Waskito (SPTN), Handoko (CSTIB), Teguh (MTL Mojosari), Hasan (XLT Surabaya), Syaiful (MTM), M. Romli (Plats Truk), Martopo (PML), Dian Eriyandi (DTM), Angga Ferdiansyah (PDSI Jatim) dan Damarjati (PGST).

Selanjutnya Penyampaian - Penyampaian aspirasi dari perserta mediasi di antaranya dari
* Sdr Jonathan Judianto (Kakesbangpol Jatim) yang Mewakili dari Gubernur Jatim juga menyampaikan bahwa Aspirasi / tuntutan Massa Aksi diterima, selanjutnya aspirasi dari para sopir trailer dan mobil box lintas Nusantara tersebut akan di sampaikan kepada Gubernur Jawa Timur, " Ucapnya, "

* Juga Sdr. Supriyono aspirasi dari para perwakilan Kendala utamanya adalah biaya Rapid pada saat masuk pulau bali dan kembali lagi ke pulau jawa, sopir tidak menolak rapid test biarpun sehari beberapa kali akan tetapi biaya harus di tanggung oleh negara.

* sementara Pemda Banyuwangi hanya akan menanggung biaya Rapid Test yang hanya ber KTP Banyuwangi, bagaimana sopir lainya di luar KTP Banyuwangi, dengan biayanya rapid test yang bervariasi yang merugikan para sopir, " Imbuhnya, ".

* Disini yang menjadi Problem para sopir bukan hanya di Bali saja akan tetapi seluruh keluar masuk kab/kota lintas provinsi, dan Para sopir meminta agar pemerintah provinsi jawa timur atau gubernur Jawa Timur mengratis biaya Rapid Test kepada sopir lintas nusantara, " Ujarnya, "

Adapun Hasil dari Mediasi dari Unras tersebut bahwa
* Aspirasi dari para sopir trailer dan mobil box akan segera di sampaikan kepada gubernur Jawa Timur,  juga Pemerintah provinsi jawa timur akan melakukan kordinasi dengan pemerintah provinsi bali, dengan pemerintah provinsi lain serta dengan pemerintah pusat, soalnya gubernur Jawa Timur bisa mengambil kebijakan sendiri karena kordinasi bukan saja interbel pemerintah provinsi jawa timur.

Dalam Penyelesaian permasalahan rapid test antar wilayah kab/kota lintas provinsi tidak bisa di selesaikan secara sepihak harus di selesaikan dengan pemerintah pusat karena antar provinsi, "Pungkasnya, ".

Dan Rencana pada Jum’at 10 Juli 2020, akan di agenda pertemuan/mediasi 20 orang perwakilan Sopir Aliansi lintas nusantara Jawa Timur, dengan ibu Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur).

Bahwa dari  Aksi Unras tersebut disebabkan karena adanya permasalahan mendasar yang dialami Driver Logistik khususnya yang akan keluar masuk Provinsi Lain khususnya Pulau Bali, dimana pemerintah setempat melakukan kebijakan seluruh masyarakat yang akan keluar masuk wajib melakukan rapid test, dengan biaya yang ditanggung secara mandiri yang besarnya variatif antara Rp 300 hingga 400 ribu.

Dalam Aksi Unras tersebut menuntut kepada Pemprov Jatim untuk menggratiskan biaya Rapid Test, sebagaimana respon DPRD Banyuwangi yang mendukung Rapid Test gratis khusus bagi warga Banyuwangi, sehingga diharapkan pemprov Jatim dapat mencontoh Banyuwangi dengan menggratiskan rapid test untuk masyarakat Jatim, " Ujar, " dari para pendemo.

Penulis Arifin S.Zakaria infojatim.com ( Pendiri Dan Penangung Jawab Redaksi)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pemakaman Jenazah Warga Desa Tebalo Kec Manyar Kab Gresik

  Gresik,   gresiknews1.com     - Motto Berani Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap.  Pemakaman jenazah Almh Dewi Jusniawati ( 44 tahun ...