Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan

Sebagian Warga Petisbenem Duduksampean Gresik Berupaya Keras Menggulingkan Kepala Desa Yang Kedua Kalinya Terpilih

GRESIK, gresiknews1.com   - Motto Berani Mengungkap Membantu Yang Belum. 


Dari sebagian Masyarakat Desa Petis Benem Kec.Duduk Sampeyan Kab Gresik berusaha keras untuk menggulingkan kepala desa yang kedua kalinya terpilih bersama LSM GENPATRA melakukan Unjuk Rasa Damai yang bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Gresik Jl.Pertama No.2 Kec.Kebomas Kab.Gresik yang diikuti sekitar 50 orang dengan penanggung jawab Sdr. Ali Candi (Korlap Aksi), pada hari Selasa 14 Juli 2020. 



Adapun masa aksi unjuk rasa berkumpul di depan Icon mall, selanjutnya masa aksi berjalan menuju kantor Kejaksaan dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan  sbb: 
* Kejaksaan yang tidak tegas bertindak atas keadilan tidak layak bertugas di Kota santri, dan kami warga Petis Benem terima kasih banyak pada Dinas PU yang obyektif menyatakan tanah negara aset daerah,terima kasih notaris yang menyatakan ada produk dari luar BPN kemana?  Pak Jaksa tolong diusut tuntas, " Ujar, " dari salah satu masa unjuk rasa. 



* Lurah harus bertanggung jawab atas tanah negara aset daerah yang ada di wilayah Petis benem 

Selanjutnya dari masa aksi unjuk rasa tersebut secara bergantian melaksanakan orasi pada intinya ; 
* Kejaksaan harus usut tuntas penjualan tanah negara di desa Petis Benem Kec Duduk Sampeyan Kab Gresik, dan sampai saat ini kejaksaan masih belum memproses penjualan tanah negara di desa Petis Benem Kec Duduk Sampeyan,  ada apa?,"  Ungkap, " dari para pendemo saat melakukan orasinya. 

Kalau dari tuntutan di atas tidak terpenuhi masa aksi akan mendatangkan masa lebih besar lagi.  




Sementara itu dari masa unjuk rasa  ditemui oleh Bpk.Dymas Adji Wibowo, SH (Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Gresik) dan menyampaikan sbb :
* Bahwa kasus penjualan tanah negara di desa Petis Benem Kec Duduk Sampeyan sudah di tindak lanjuti dengan kegiatan Puldata dan Pulbaket serta sudah melakukan permintaan keterangan dan meminta data data yang ada hubungannya dengan materi laporan pengaduan serta rencananya Minggu depan akan melakukan pemanggilan terhadap pelapor, " kata Dymas Adji Wibowo S.H. 



Juga apa yang disampaikan oleh  Sdr. Ali Candi (Korlap Aksi) bahwa intinya kita akan melakukan pengawalan terhadap perkara penjualan tanah negara di Desa Petis Benem Kec Duduk Sampeyan Kab Gresik sampai tuntas, " Ujar, " Korlap tersebut 

Dari masa aksi  Aliansi Masyarakat Desa Petis Benem Kec Duduk Sampeyan dan LSM GENPATRA akhirnya membubarkan diri dengan tertib dengan pengawalan aparat Polres Gresik




Dari aksi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Desa Petis Benem Kec. Duduk Sampeyan dan LSM Genpatra adalah untuk menuntut Kejaksaan Negeri Gresik Mengusut tuntas atas penjualan tanah negara yang berada di Desa Petis Benem Kec. Duduk Sampeyan Kab.Gresik



Penulis Arifin S.Zakaria gresiknews1.com  ( Pendiri Dan Penangung Jawab Redaksi)

Dirut Muda Felix Soesanto Tidak Mentaati Undang Undang

GRESIK gresiknews1 - Kamis ( 14/9/17 ) di gelar di PN  Gresik di ruang cakra ,sidang kasus dugaan perdata berkepanjangan tetkait tuduhan  pemalsuan membuat riwayat tanah yang dibuat oleh terdakwa Kepala Desa Prambangan Fariantono (48) warga Desa Prambangan Kebomas Gresik yang di laporkan oleh Felix Soesanto Dirut muda dari PT Benowo Sukses Sejahtera desa Prambangan kec Kebomas Kab Gresik.

Sidang yang diketuai majelis hakim I Putu Mahendra., SH.MH mengagendakan pembacaan Esepsi dari pihak Penasehat Hukum (PH) terdakwa.

Dalam sidang pembacaan Esepsi itu dihadiri puluhan keluarga dari terdakwa Fariantono Kades Prambangan Gresik ,dalam persidangan tsb dipantau langsung dari Aliansi Independen JKT .

Isi dalam surat Esepsi yang dibacakan oleh Penasehat Hukum terdakwa, Agus Setiono., SH menerangkan, bahwa menurut pasal 143 ayat (3) KUHAP surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

"Surat dakwaan dari JPU Pelimpahan dari  polda jatim sesuai Nomor : BP/104/V11/2017/Ditreskrimum yang ditanda tangani oleh penyidik Yudistira Midyahwan SH,S.I.K , M.Si dan I.G.K Suastika ,A,SH, M,H tidak memenuhi pasal dan batal demi hukum. Dakwaannya JPU tidak cermat tidak lengkap dan tidak jelas yang dituduhkan terhadap terdakwa Fariantono, Suliono dan Ayuni terkait membuat surat riwayat tanah," katanya.

Lanjut Agus, surat dakwaan JPU batal demi hukum, saya minta kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mencoret perkara ini, dan membebaskan terdakwa Fariantono dari segala dakwaan, imbuhnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Gresik Lila Prihasti., SH.MH dirinya tidak banyak berÄ·omentar panjang lebar ketika diwawancarai oleh wartawan terkait pembacaan Esepsi dari Penasehat Hukum terdakwa, dirinya hanya mengatakan, saya akan menanggapi srcara tertulis saja ya tanggal (28/9/17), katanya.

Selanjutnya dari kuasa hukum terdakwa Agus Setiono ,SH dan Moch Arifin S,H cs ketika diwawancarai oleh wartawan tentang bacaan dakwaan dalam sidang tsb banyak kejanggalan2 dalam tuduhan tsb . Untuk langkah berikutnya pengacara mengambil langkah2 agar penyidik untuk lebih jeli dan lebih cermat atas laporan tersebut. Pengacara dari terdakwa ingin menyelesaikan gugatan perdata dan pidana terlebih dahulu bahwa obyek lahan tersebut masih dalam proses perkara pekerjaan atau proyek di pergudangan tsb masih berjalan.

Penegak Perda Satpol PP Pemda Gresik enggan memberikan tindakan tegas untuk pemberhentian pekerjaan tersebut. Ketika di konfirmasi bpk Sutrisno selaku camat kebomas Gresik di ruang kerjanya pada jam 16.30 wib di dampingi oleh bpk Hartono selaku Krantim, komentar bpk camat sudah pernah di lakukan penyegelan dari kantor pusat Satpol PP. Rencana bpk camat kebomas Gresik beserta Krantim segera sidak dilapangan untuk kroscek kegiatan di pergudangan tersebut.

Bersambung......


Arifin s.zakaria bersama team

AHLI WARIS KASKAN CS MEMOHON PENYELESAIAN JUAL BELI LAHAN DIMASUKKAN PENJARA

GRESIK gresiknews1 - Selasa 12 september 2017 sidang gugatan perdata perkara nomor : 57/Pdt.G/2016/PN.Gsk. terkait kesimpulan yang diajukan sidang putusan dilanjutkan oleh PN gresik dihadiri oleh tim kuasa hukum penggugat dan para ahli waris Suliono sebagai anak dari ibu ayuni dan H.Abd Rokhim dewa sebagai saksi dipersidangan juga turut hadir mendengarkan pembacaan yang dibaca oleh bapak ketua majelis Bayu Soho Raharjo dan para hakim lainnya.

Dalam sidang tersebut dipantau langsung oleh beberapa awak media baik media elektronik ataupun media cetak, dan para ahli waris mendengar pembacaan atas kesimpulan tersebut yang dibuat tanggal 1 agustus 2017 baik penggugat dan tergugat.

Setelah pembacaan kesimpulan tersebut dari pihak ahli waris dan pengacara Agus Setiono SH pengacara dari ahli waris dengan penuh semangat karena pembacaan tersebut yang dibaca ketua majelis pihak ahli waris masih dapat melanjutkan tentang lahan yang belum terselesaikan senilai kurang lebih 7 milyar rupiah dengan rincian harga 2017 yang harus diselesaikan oleh pembeli atau tergugat. 

Ketika selesai persidangan dan dikonfirmasi oleh awak media kuasa hukum ahli waris menyatakan bahwa membuktikan memang benar yang dibaca oleh ketua majelis hakim di ruang sidang tersebut bahwa sisa tanah jual beli belum terbayar oleh Felix kurang lebih senilai 7 milyar.

Dan pihak ahli waris dari Kaskan yang bernama Suliono dan Cholis juga membenarkan apa yang dibacakan oleh ketua majelis hakim. Dengan adanya sidang gugatan perdata tersebut pihak dari Felix Susanto juga tim kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan tersebut sehingga ketua majelis memberikan selang waktu dalam tempo 14 hari tercatat mulai tanggal 14 september sampai dengan tanggal 26 september 2017 untuk membuat surat permohonan.

Sebagai saksi H.Abd Rokhim yang mengetahui terkait jual beli lahan tersebut kepada sodara Felix Susanto, H.Abd Rokhim sempat berkomentar kepada awak media "saya sempat digoncangkan menerima uang dari ahli waris menghambur hamburkan, bahkan ahli waris sempat saya di adu domba agar saya tidak mencampuri permasalahan tersebut" ujarnya.

Dan ketika dikonfirmasi ahli waris Kaskan cs atau Suliono berkomentar kepada awak media atas tuduhan kepada bapak H.Rokhim itu tidak benar, bahwa ada pihak yang mau mencemarkan nama baik H.Rokhim tersebut. Sampai saat ini H.Abd Rokhim masih tetap berupaya keras membantu ahli waris dengan sebenar benarnya demi kebenaran.

Ketika diwawancarai lanjut H.Rokhim terkait salinan BAP proses perkara dugaan pidana
1. Proses kades prambangan Fariantono dalam dugaan pemalsuan data
2. Proses sodara Suliono dan juga bu Ayuni itu juga banyak kejanggalan kejanggalan setelah diterimanya salinan BAP tersebut dari PN Gresik yang diterima oleh tim kuasa hukum Moch. Arifin SH tanggal 11 september 2017. BAP tersebut banyak kejanggalan yang dilakukan oleh oknum penyidik direskrimum Polda Jatim.

Bersambung.....


Arifin SZ Team

Kredit Macet, SPBU di Jalan Wahidin Disita Pengadilan Negeri Gresik

Gresik - Sejumlah anggota polisi, dan juru sita Pengadilan Negeri (PN) melakukan penyegelan SPBU 54.611.31 yang berada di Jalan Wahidin Sudiro Husodo, Kebomas Gresik, SPBU senilai Rp 7 miliar tersebut di sita lantaran pemilik tidak sanggup membayar kredit pinjaman ke Bank UOB Indonesia, Kamis (26/5/2016).

Menurut informasi yang dihimpun, SPBU milik PT Bintang Jaya Abadi dijadikan jaminan utang senilai Rp 8 miliar kepada PT Bank UOB Indonesia. Berdasarkan akta pemberian hak tanggungan (APHT) nomor 82/28/Kebomas/XI/2010 tanggal 29 November 2010.

Namun, setelah berjalan pemilik PT Bintang Jaya Abadi tidak bisa membayar angsuran kredit. Sehingga, terjadilah kredit macet. Oleh pihak Bank UOB Indonesia diperintahkan eksekusi lelang karena yang bersangkutan sudah tidak sanggup membayar.

Berdasarkan surat Eksekusi Lelang Perkara nomor 6/eks.Lelang/2016/PN.Gsk. Bangunan SPBU luas 3.820M2 sudah berganti tangan dari Luthfi Rakhmadi Subiyanto selaku Dirut PT Bintang Jaya Abadi (pemilik SPBU), ke PT Mutiara Harmoni Selaras selaku pemenang lelang.

Kuasa hukum PT Mutiara Harmoni Selaras Sugijanto, saat ditanya apakah SPBU tersebut akan digempur atau di opresikan kembali, "Nanti kami renovasi dan operasi lagi serta akan mengajukan proses perizinan baru ke pertamina," katanya di tempat eksaekusi.

Juru Sita Pengadilan Negeri (PN) Gresik, Rizky Wirianto SH menyebutkan eksekusi tersebut sudah sesuai prosedur. Sebelumnya, pihaknya telah melakukan teguran (Aanmanning). Namun, peringatan itu tidak diindahkan hingga akhirnya pihak pemberi kredit (Bank UOB Indonesia) melaksanakan lelang.

"Sesuai surat eksekusi lelang perkara, eksekusi dilakukan hari ini (Kamis)," ujarnya kepada media.

Setelah melalui tahap eksekusi lelang, SPBU senilai Rp 7 miliar itu akhirnya dimenangkan oleh PT Mutiara Harmoni Selaras. Sewaktu dilakukan eksekusi, seluruh barang-barang yang didalam SPBU dikeluarkan semua. Bahkan, tempat pengisian bahan bakar juga disegel termasuk diantaranya area SPBU ditutup dengan pagar bambu. arifin sz/team

Razia PNS Yang Keluar Kantor Saat Jam Dinas

Gresik - Penegakan disiplin PNS di Kabupaten Gresik gencar dilaksanakan. Kali ini, BKD Kabupaten Gresik melakukan penertiban dengan merazia PNS yang keluar saat jam kantor.

Setidaknya, saat sosialisasi penertiban ini mulai hari Selasa kemarin (24/5) sudah ada 7 PNS yang keluar kantor dan dicatat oleh BKD Gresik. "Mereka semuanya dicatat bukan pelanggaran karena mereka keluar membawa surat tugas" ujar Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD Gresik Oedi Margiantoninus melalui Kasubag Pemberitaan Driatmiko Herlambang.

Penertiban tak hanya berlaku untuk para PNS yang bertugas di lingkungan kantor Bupati Gresik. Para PNS yang ada diluar yang kebetulan masuk lingkungan Kantor Bupati Gresik dan melaksanakan tugas. Saat keluar kembali juga tak luput dari pemeriksaan. "Mau kemana pak ? mau Balik kantor pak, habis ngantarkan surat? Ada surat tugasnya ? tidak ada pak. Lain kali harus bawa surat tugas".

Percakapan ini berlangsung antara petugas Pemeriksa yaitu Sutrisno dari Satpol PP Gresik dengan salah seorang Pegawai pengantar surat dari BLH Gresik. "Sesuai perintah Bupati Gresik, untuk pelaksanaan razia disiplin PNS ini efektif diberlakukan pada awal Juni 2015. Untuk kali sebagai sosialisasi. Tapi bagaimanapun juga kami tetap mencatat mereka yang keluar kantor dengan surat tugas. Sedangkan yang tanpa surat tugas saya paksa untuk kembali" ungkap Oedi.

Pada hari pertama ini 7 PNS yang keluar dengan bermacam-macam keperluan, ada yang melaksanakan mengurus dokumen kantornya, pergi sakit dan ke dokter, pesan tiket pesawat untuk acara kantor dan ada yang beralasan menjemput anak dan membawa surat izin dari atasannya. "Razia ini akan terus dilakukan selepas jam istirahat, karena jam-jam tersebut jam 'rawan'" ungkap Oedi. sdm/arifin sz/team

Mabes Polri Mutasi Lima Kapolda, Boy Rafly Amar Jadi Kadiv Humas

Jakarta - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) memutasi sejumlah perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati) Polri termasuk lima Kapolda di Indonesia.

Mutasi tersebut tertuang dalam surat Nomor ST/936/IV/2016 tertanggal 14 April 2016, yang ditandatangani oleh AS SDM, Irjen Pol, Sabar Rahardjo, atas nama Kapolri, Jenderal Polisi Badrodin Haiti.

"Hari ini Mabes Polri mengeluarkan TR (telegram rahasia) mutasi lima Kapolda dan beberapa pejabat utama," kata Kepala Biro Penerangan Mabes Polri, Brigjen Pol, Agus Rianto di Jakarta, Kamis, 14 April 2016.

Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Noer Ali diganti oleh Irjen Pol Condro Kirono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Krops Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri.

Sementara itu, Noer Ali akan menduduki  Kepala Badan Intelejen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri. Sedangkan, posisi Kakorlantas Polri akan dijabat oleh Brigjen Agung Budi Maryoto, yang sebelumnya menjabat Kapolda Kalimantan Selatan.

Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Brigjen Pol Triwanto akan menjabat Kapolda Kalimantan Selatan, menggantikan Agung Budi Maryoto. Sedangkan, Kapolda DIY akan dijabat oleh Brigjen Pol Prasta Wahyu Hidayat.

Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Pudji Hartanto Iskandar dimutasi sebagai Pati Yanma Polri, alih status menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Perhubungan.

Sedangkan Kapolda Sulwesi Selatan akan dijabat oleh Irjen Pol Anton Charliyan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri.

Untuk posisi Kadiv Humas Mabes Polri akan dijabat oleh Brigjen Pol Boy Rafly Amar, yang sebelumnya menjabat Kapolda Banten. Jabatan Kapolda Banten akan diisi oleh Brigjen Pol Ahmad Dofiri.

Selain itu, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Bambang Waskito dimutasi, dan akan menjabat Widyaiswara Utama Sespim Polri Lemdikpol. Sedangkan jabatan Dirtipideksus Bareskrim Polri akan diisi oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Kombes Pol Agung Setya. (Divisi Humas Polri/Arifin sz/team)

Satpol PP tertibkan Baleho TKP Duduksampeyan

Gresik - Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gresik diketahui bersama, hari ini melakukan penertiban terhadap sejumlah baliho yang masa perizinannya dinyatakan habis. Selain Itu, baliho tersebut juga dianggap tidak sesuai penempatan, Selasa (05/04/2016).

Salah satunya di jalan raya Duduksampeyan Gresik tepatnya diantara prapatan arah masuk pasar Duduksampeyan Gresik. Ini tanggapan Satpol PP terkait hal itu.

Kasi Operasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tantribum), Agung Hendro Satpol PP Kabupaten Gresik mengatakan, upaya melakukan penertiban sejumlah baliho yang dianggap tidak memenuhi prosedur, memang sudah tugasnya mengambil tindakan. Namun, baliho tersebut memang sudah dipastikan masa perizinannya telah habis.

"Pajaknya sudah habis, tidak ada izin pajaknya. Kegiatan Penertiban reklame tersebut,dilakukan karena pemasangan tidak sesuai tempat semestinya" terang Agung Hendro Kasi Tantribum Satpol PP Kabupaten Gresik ketika dihubungi lewat selulernya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, sebelum melakukan penertiban dengan cara memotong dan membuang baliho tersebut, pihaknya terlebih dahulu melakukan peringatan kepada pemilih baliho tersebut. Sebab, dimungkinkan pihak pemilik dapat menertibkan sendiri maupun memperbaiki dan memperpanjang izin jika masa izinnya habis. arifin sz/team

Korlantas Independen Mabes Polri lakukan Sidak Se-Jatim

Gresik - Satuan Lalu Lintas (Sat-Lantas) Polres Gresik terus berupaya menjaga keselamatan, kenyamanan dan ketertiban pengguna jalan di wilayah Kabupaten Gresik, Kegiatan yang bertempat di jalan raya Ambeng-ambeng, Duduksampeyan Gresik ini merupakan survei lapangan agenda kunjungan kerja dari Mabes Polri, kegiatan tersebut bertema 'Menuju Indonesia Tertib, Bersatu Keselamatan Nomor 1'.

Kemarin, Kapoda jawa timur  Irjen Pol Anton Setiadji Bersama Perwira tinggi lainnya juga telah mengunjungi Mapolres Lamongan, Kedatangannya merupakan rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah Polres di jawa timur.

Dalam pengecekan survei tersebut, Kasat Lantas Polres Gresik AKP Anggi Saputra Ibrahim beserta Kanit Laka Ipda Jumingan beserta jajaran ikut serta mendampingi tim survei dari Subdit Korlantas Polri Brigjen Indro Agus beserta Kasubit AKBP Eko Widodo.

AKP Anggi Saputra Ibrahim, beserta para jajaran Kepolisian memantau langsung situasi pembangunan jalan raya Ambeng-ambeng, Kecamatan Duduksapeyan Gresik. Pemantauan dilakukan di beberapa titik rawan, demi memastikan kelayakan jalan di Wilayah Kota Gresik.

"Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau jalan yang rusak agar segara dilakukan perbaikan supaya tidak menjadi penyebab terjadinya kecelakaan," jelas AKP Anggi kepada wartawan, Kamis (24/3/2016).

Kegiatan ini juga di hadiri rombongan dari Dishub jatim beserta Kabupaten, Mentri PU, Provinsi dan Kabupaten, serta jajaran Kepolisian. arifin sz/team

Mutasi Jabatan Kembali Dilakukan Polres Gresik

Gresik - Kepolisian Resor (Polres) Gresik kembali melakukan mutasi jabatan beberapa Kapolsek dan bagian perlengkapan untuk penyegaran serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Rabu (23/3/2016).

Kepala Polisi Resor (Kapolres) Pesisir Selatan, Sumbar Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ady Wibowo, menjelaskan mutasi jabatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparat Kepolisian di wilayah hukum Gresik.

"Tugas jabatan ini untuk meningkatkan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat," kata Kapolres Gresik AKBP Ady Wibowo.

Beberapa Kapolsek yang mengalami mutasi, yaitu Kapolsek Manyar AKP Muljono digantikan AKP Frihamdeni Kapolsek Jenu, Kabupaten Tuban.

Sedangkan AKP Muljono dipindah tugas dibagian sarana dan prasarana (Sarpras) Polres Gresik.

Kapolsek lainnya yaitu AKP Arief Rasyidi yang sebelumnya Kapolsek Tambak, Pulau Bawean dipindah tugaskan menjadi Kapolsek Sangkapura di Pulau Bawean.

Sedangkan AKP Tulus yang sebelumnya Kapolsek Sangkapura ditugaskan menjadi Wakapolsek Driyorejo.

Sementara Kapolsek Tambak digantikan Iptu Winaraji yang sebelumnya Kepala Seksei (Kasi) Pengawas Polres Gresik. (arifin sz/team)

BNN Kota Dan BNN Jatim ungkap narkoba modus baru

gresiknews1.com-surabaya,Para bandar narkotika jenis shabu tak pernah lelah guna memasukkan serbuk kristal ke kota surabaya,dari informasi yang di dapat,  BNN kota dan BNN jatim bersinergi mengungkap jaringan internasional.

  
 

Terdakwa Kasus Sengon, Amini Keterangan Bos PT BIM

GRESIK – Sidang kedua dalam perkara pembakaran tanaman sengon di atas lahan seluas 10 hektar di Desa Jatirembe, Kecamatan Benjeng, Gresik Oktober 2014 kini telah memasuki agenda pemeriksaan para saksi. Tokoh masyarakat Desa Jatirembe H Achmad Zeini (74) yang menjadi pesakitan dalam perkara tersebut, didakwa Jaksa Penuntut Umum Kejari Gresik, telah mengakibatkan kerugian sangat besar pemilik lahan.     

Seperti diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, Mansur SH dalam dakwaannya menyebutkan, terdakwa telah menyulut api hingga mengakibatkan kebakaran besar di atas lahan perkebunan milik PT Bumi Indah Makmur (BIM). Atas kelalaiannya itu terdakwa diancam dengan hukuman penjara maksimal selama 5 tahun sesuai pasal 188 dan 406 KUHP yakni tentang perusakan barang milik orang lain.

Agenda sidang yang memasuki tahap pemeriksaan para saksi itu menghadirkan Direktur PT BIM, Mujid Ridwan dan tiga orang karyawannya bernama Muhaji (54), Miftahudin (46) dan Saichan (47). Sedangkan H Achmad Zeini tampak didampingi dua penasihat hukumnya.

Pada agenda persidangan, giliran empat orang saksi dari pihak PT BIM didengar keterangannya. Mereka adalah Mudjid Ridwan (49), direktur PT BIM ditambah tiga orang karyawannya, masing-masing Muhaji (54), Miftahudin (46) dan Saichan (47). Sementara terdakwa H Achmad Zeini didampingi dua penasihat hukumnya.

Kepada majelis hakim yang diketuai Supriyanto SH, Mudjid mengungkapkan, 24 ribu batang sengon yang ditanam di atas lahan seluas 10 miliknya hangus terbakar pada 16 Oktober 2014. Akibatnya ia menderita kerugian sebesar Rp2,5 miliar. Kerugian itu dihitung dari biaya operasional, dimulai dari pemerataan lahan seluas 10 hektar, lalu biaya pembelian bibit Sengon, pemupukan hingga biaya tenaga kerja selama 3 tahun. "Tanaman Sengon yang terbakar sudah berumur sekitar 2 tahun," katanya.

Pihaknya, Lanjut Mudjid, juga sudah menempuh jalan musyawarah dengan terdakwa yang difasilitasi Kades Jatirembe. Sayangnya upaya itu tidak membuahkan hasil karena terdakwa hanya mau mengganti kerugian sebesar Rp.125 juta. Sementara PT IBM meminta ganti rugi Rp.70 ribu/batang. "Jelas kami menolak karena nilai ganti ruginya tidak sesuai," katanya.

Kesaksian lain diungkapkan Mudjid Ridwan menyebutkan, sebenarnya hari pertama saat H Achmad Zeini membakar jerami yang dibakar setelah panen juga ikut menghanguskan sedikitnya 30 tanaman sengon milik PT IBM.

"Waktu kebakaran hari pertama pihak kami hanya merugi sekitar 30 tanaman Sengon karena ikut terbakar. Saat itu kami tidak mempersoalkannya. Cukup kami mengingatkan terdakwa agar tidak lagi melakukan pembakaran damen (jerami). Kalaupun ada rencana pembakaran sisa hasil panen agar memberitahu biar  pihak kami ikut berjaga," ungkap Mudjid.
    
Celakanya saran Mudjid tak diindahkan oleh terdakwa. Keesokan harinya terdakwa tetap membakar jerami lagi meski saat itu cuaca sangat terik dan angin berhembus kencang. Benar saja, api pembakaran jerami ikut menjilat tanaman sengon milik PT IBM disebelahnya yang hanya dibatasi pematang sawah. Selanjutnya api kian berkobar menghanguskan tanaman sengon lainnya.

Keterangan yang diungkapkan Mudjid dalam persidangan itu rupanya juga diamini oleh seluruh saksi yang hadir termasuk terdakwa. Arifin



Pembunuh Yakop Piter Diringkus Satreskrim Polres Gresik

GRESIK - Pelaku pembunuhan pada 17 September 2015 terhadap Yakob Piter Tri Indiatmoko (54), warga Perumahan Gresik Kota Baru (GKB), Jalan Bintan 41 Gresik yang juga karyawan PT Petrokimia Kayaku Gresik akhirnya tertangkap Minggu dini hari.

Tim Buser Satreskrim Polres Gresik menangkap seorang yang diduga pelakunya bernama M Aris alias M Fredi alias Hanafi di tempat persembunyiannya di kawasan Pasar Turi, Surabaya.

Saat ditangkap di Terminal Bunder, Hanafi yang diketahui merupakan warga Kecamatan Camplong, Sampang, Madura itu berusaha melarikan diri, sehingga petugas menghadiahi lima timah panas di kakinya. Ia juga ternyata merupakan residivis kambuhan spesialis pembobol rumah.

Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan satu pisau lipat yang baru dibelinya di Alun-alun Gresik. "Tersangka murni melakukan pencurian seorang diri. Tersangka dalam melakukan aksinya terlebih dulu menggambar situasi sekitar mangsa nya," terang Kapolres Gresik AKBP Ady Wibowo, Minggu sore (27/09).

Kepada polisi, tersangka mengakui perbuatannya. Barang bukti lain yang berhasil diamankan polisi adalah satu jaket, satu celana panjang, satu topi, dua pasang sandal, dua tas cangklong, dua pisau lipat dan tiga handphone. Dan satu besi motif pagar patah akibat panjatan pelaku saat akan masuk ke rumah korban. Pasal yang disangkakan tersangka yaitu pasal 365 ayat 3 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara.

Seperti diberitakan sebelumnya, karyawan PT Petrokimia Kayaku Gresik, Yakob Piter Tri Indiatmoko tewas bersimbah darah setelah dadanya ditikam tiga kali oleh pelaku yang menggunakan pisau lipat. Pada saat itu, korban memergoki pelaku yang mencuri ponsel di rumah korban. Arz tim

Kasus Pembakaran Tanaman Sengon Akan Ditindaklanjuti

Kejanggalan dalam penanganan kasus dugaan pembakaran tanaman sengon oleh pemilik lahan, Mujid Ridwan pria asal cerme itu melapor polisi yang bernomor : LPB/1352/XI/2014/UM/JATIM, dan sepertinya akan segera menemukan titik kejelasan. Sebab, Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Zulbachri Bahtiar, ketika dikonfirmasi terkait kasus tersebut, dirinya menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti berkas kasus pelimpahan yang menurut hasil pemeriksaan polisi dinyatakan P21 itu.

"Kami akan segera menindaklanjuti berkas kasus pelimpahan yang diterima kasi pidum kejari Negeri Gresik sejak tanggal 2 september 2015 itu, sesuai aturan yang berlaku" tegas Kajari Gresik.

Berkas kasus hasil pemeriksaan Polisi yang telah lama dinyatakan P21 dengan laporan polisi nomor : LPB/1352/XI/2014/UM/JATIM dan laporan
surat perintah penyidikan polisi nomor : Sp.Sidik/934/XI/2014/Ditreskrimum, yang bertanggal 18 November 2014 yang sekarang dilimpahkan Kejaksaan Negeri Gresik dan diterima oleh Kasi Pidum Kejari Negeri Gresik sejak tanggal 2 September 2015 lalu.

Sesuai surat pemberitahuan kejaksaan tinggi jawa timur surabaya nomor: B-3363/0.5.4/Epp.1/072015, tertanggal 02 juli 2015 perihal perkara pidana Sdr.H.ACH ZEINI sudah lengkap dan dinyatakan P21.

Senada dengan Kajari Gresik, Mansur S.H, selaku jaksa penuntut umum (JPU)nya juga menegaskan, bahwa pihaknya akan segera memperhatikan berkas kasus pelimpahan tersebut.

"Akan segera kami tindak lanjuti berkas kasus pelimpahan tersebut" kata JPU

Meski terjadi pelarangan penayangan berita ini oleh jaksa penuntut umum (JPU), Mansur S.H, ketika dikonfirmasi awak media ia mengatakan kasus ini akan segera diperhatikan.

"Gak usah ditulis, berkas kasus pelimpahan tersebut. Akan segara kami perhatikan" Ungkap Mansur S.H, selaku JPU nya.

Seperti diketahui sebelumnya, pihak korban sebenarnya sudah berulangkali melakukan mediasi, sayangnya upaya itu gagal karena tidak adanya kesepakatan. Buntutnya kasus itupun terus ditindak lanjuti oleh polisi hingga pemberkasannya dinyatakan P21 oleh Kejaksaan Negeri Gresik.

"Kebakaran itu sudah menghanguskan tanaman sengon seluas 10 hektar dengan rincian 24.706 batang, sedangkan kerugiannya kurang lebih 2 miliar. Saya menuntut keadilan yang sebenarnya dalam kasus ini. Tentunya saya juga membutuhkan rekan-rekan Pers untuk terus mengawal kasus ini," pungkasnya.

Bersambung
ARZ team

Saling Klaim Tanah Negara, Warga Medokan Resah

SURABAYA - Tanah negara beserta isi fisiknya yang beralamatkan di medokan semampir timur dam, sejak tahun 2013 sebenarnya, adalah tanah negara dan di kelola warga yang menggantungkan hidupnya sebagai petambak dan petani.

Muchayat (almarhum) pada medio tahun 2013 pernah mengajukan hak kepemilikan ke BPN disertai surat yang tertuang pada no 593/03/436.11.16.7/2013 dari lurah dan menurut informasi dari warga setempat,BPN tidak pernah mengeluarkan surat kepemilikan, hanya sebatas mengajukan surat kepemilikan.                                   
Sepeningal Muchayat maka tanah negara tersebut wajib kembali ke negara dan di berikan kepada masyarakat yang bersedia mengelola atau menempati,konteks tersebut di atas, mengacu pada UUD pokok agraria no.5 tahun 1960.

Di tahun  2015,tanah negara yang di kelola warga secara tiba-tiba di klaim milik BS yang di dampinggi kuasa hukum indra sidarta dengan berdasar surat kuasa petok D no. 286, 299, 301305, 306 persil 45.                                                                         
BS beserta kroni kroni nya melakukan pemasangan pagar (panel)  pada malam hari namun, aktivitasnya di cegah oleh warga yang sempat membuat suasana sedikit panas.

Menurut salah satu warga yang namanya tidak mau untuk di sebutkan,mengatakan,''berdasar petok D yang di keluarkan pada tahun 1978 dan 1979 itu telah di bekukan sampai sekarang dan wajib kembali ke negara. masih menurut beberapa warga yang mengiyakan,

''bahwa selama Muchayat (almarhum) megajukan hak kepemilikan, warga sudah mengelola dan menggantungkan hidupnya dari petambak dan petani.''

ia menambahkan,''warga sudah mendapat rekom dari Gubernur yang di tujukan kepada walikota guna dapat diterbitkan nya surat PBB dan SPOP menuju kepemilikan namun, hingga saat ini surat masih terhenti atau tidak di indahkan oleh walikota sehingga terkesan rekom Gubernur agar menguap dan hilang begitu saja.''                                                                                       

Di sela-sela penantian warga yang cukup lama kini muncul insiden lain yaitu, BS dan PT SAC saling meng klaim kepemilikan tanah negara yang sudah lama di kelola warga.Atas insiden ini di duga secara tidak langsung adalah wujud rekayasa hukum guna dijadikan alat menggusur atau melakukan eksekusi agar warga bisa terusir.                                                                                          
Di waktu yang lain, wartawan masih kesulitan mendapatkan informasi yang jelas dari humas PN surabaya, sedangkan Burhanudin salah satu staf kehumasan saat di temui mengatakan,'' siapapun boleh mengajukan hak kepemilikan atas tanah negara asalkan dia mengelola atau menempati .''

sedangkan proses hukum nya saat ini masih berjalan ketika pihak PT SAC siang tadi memberi jawaban atas gugatan BS serta sidang akan di lanjutkan pada tanggal 22 september 2015. Met

Komisi Kejaksaan Sorot Dugaan Pelanggaran Jaksa

SEMARANG - Kasus korupsi dana hibah di Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur mendapat perhatian serius terlebih setelah adanya dugaan pelanggaran oleh Jaksa yang menanganinya. Demikian diungkapkan Anggota Komisi Kejaksaan RI, Indro Sugiarto saat melakukan diskusi dengan para aktivis di Semarang, Jawa Tengah Kamis (17/9).

Kata Indro, pelanggaran oleh jaksa diantaranya dugaan suap, mengulur waktu penyusunan tuntutan dengan tujuan bernegoisasi dan masih banyak lagi lainnya yang bisa memperburuk citra Korp Adiyaksa tersebut.

"Kita akan menurunkan tim investigasi ke lapangan setelah diyakini adanya masalah ini. Namun terlebih dulu akan dilakukan pengkajian tindakan lebih lanjut," katanya.

Nantinya, lanjut Indro, Komisi Kejaksaan RI membuat terobosan untuk memberi kanal kepada pihak yang tersangkut pekara yang sudah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan maupun rumah tahanan. Bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum, Komisi Kejaksaan akan mendirikan pos pengaduan di Lapas dan Rutan.

Menurut Indro, para tahanan itulah yang biasanya menjadi target jaksa. Modus yang biasa terjadi, kata Indro, seorang jaksa mengambil tahanan di rumah tahanan keluar dengan alasan untuk pemeriksaan. Padahal, kata Indro, saat tahanan bertemu dengan jaksa itulah terjadi negosiasi.

Sumber : LSM Jarak

Pergoki Maling Malah Tewas Terbunuh

GRESIK - Warga Gresik Kota Baru, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik digegerkan dengan peristiwa terbunuhnya salah satu warga di Jalan Bintan 41. Korban bernama Tri Indriatmoko (Moko) yang tewas dengan tiga luka tusukan dan sayatan benda tajam. Dugaan sementara modus operandi peristiwa itu adalah perampokan.

Kepada wartawan, paman korban bernama Hengki Purnomo, mengungkapkan, saat itu istri korban, Yustina Ariani menemani anaknya tidur di kamar lantai dua. Sementara korban yang diketahui bekerja di PT Petrokimia Kayaku itu tidur sendiri di ruang tamu lantai bawah dekat pintu utama. Mendengar suara gaduh dari arah lantai satu, Yustiana bergegas turun mendatanginya. Namun terlambat ia justru menemukan suaminya sudah terkapar bersimbah darah

"Seketika itu Yustiana berteriak meminta tolong, dan warga langsung datang membawa Moko ke Rumah Sakit Semen Gresik," terang Hengky.

Namun sayang, lanjut Hengky, nyawa korban tidak tertolong setelah berada di rumah sakit akibat lukanya yang sangat parah. "Setelah otopsi selesai, jenazah Moko akan dimakamkan di Jogja. Dan keluarga kami nanti akan pindah ke Yogya, karena di sini tidak aman," kata Hengky.

Sementara itu, Polres Gresik tampak menaruh perhatian khusus terhadap kasus itu. Dari TKP polisi mengamankan dua pasang sandal, tas, pisau lipat bergagang biru serta sarung tangan.

"Kami tetap menaruh perhatian serius dalam kasus ini. Setelah kami berhasil mengidentifikasi barang bukti, fokus selanjutnya membiru pelaku," kata Wakapolres Gresik Kompol Indra Mardiana, usai olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah korban.

Dari hasil olah TKP dugaan sementara menyebutkan pelaku beraksi seorang diri naik ke lantai dua melalui pagar depan, kemudian masuk dalam rumah lewat jendela dan turun ke lantai satu melalui tangga. Pelaku yang sudah mendapat telepon seluler (Ponsel) akan kabur, tapi pemilik rumah memergokinya dan akhirnya terjadi perlawanan dan berujung penusukan. Arifin

Maksud Hati Ingin Membesuk Teman Apa Daya Malah Tertangkap

GRESIK-Alih-alih ingin membesuk temannya di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B, Gresik, Suudi Lesmono malah ditangkap petugas. Pria berusia 37 tahun itu tertangkap tangan membawa sabu-sabu yang sengaja diselundupkan untuk penghuni rutan   di Jalan Raya Cerme tersebut.

Warga Desa Iker-iker Geger itu beralasan ingin menjenguk temannya, Abdul Azis (40), warga Desa Lebanisuko, Wringinanom bernama Aziz yang ditahan di rutan itu.

Na'as bagi Suudi karena petugas rutan secara ketat memeriksa dirinya dan semua pengunjung yang masuk. Suudi tak mengira jika petugas juga menggeledah saku celana yang dikenakannya. Alhasil petugas menemukan satu bungkus sabu. Seketika Suudi langsung diamankan petugas rutan dan langsung diserahkan ke Polres Gresik untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

"Awalnya, makanan yang dibawa Suudi aman dari pemeriksaan. Setelah saku-saku pakaian diperiksa, ditemukan sabu. Seketika itu, tersangka langsung dibawa ke ruangan petugas untuk dimintai keterangan," kata Kasi Pelayanan Rutan, Anis Handoyo.

Kepada polisi, Suudi mengaku sabu tersebut akan diserahkan ke Abdul Azis. Azis pun langsung digaruk petugas tanpa kecuali. Azis dan Suudi akhirnya menyebut Yuli Subagio (32), warga Dusun Bendil, Menganti. arifin

Kasus Pembakaran Tanaman Sengon 'Membias'

GRESIK-Sungguh ironis, ketika hukum tak lagi ditegakkan oleh penegak hukum. Demikian yang terjadi dalam kasus dugaan pembakaran tanaman sengon yang ditangani Kejaksaan Negeri Gresik. Meski pelimpahan berkas kasus hasil pemeriksaan Polisi telah lama dinyatakan P21 oleh Kejaksaan Negeri Gresik, namun anehnya hingga kini tak kunjung disidangkan.

Tak heran jika banyak kalangan menduga adanya kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut sampai dengan munculnya isu penyelesaian dibawah tangan. Sementara pemilik lahan sengon, Mujid Ridwan, yang menjadi korban hingga kini terus menuntut keadilan.

Kepada Infojatim.com, Pria asal Cerme, Kabupaten Gresik itu mengatakan, berkas kasus telah dinyatakan P21 dan diterima Kasi Pidum Kejari Negeri Gresik sejak tanggal 2 September 2015. Namun anehnya tak satu orangpun yang ditahan.

Seperti diketahui sebelumnya, pihak korban sebenarnya sudah berulangkali melakukan mediasi, sayangnya upaya itu gagal karena tidak adanya kesepakatan. Buntutnya kasus itupun terus ditindak lanjuti oleh polisi hingga pemberkasannya dinyatakan P21 oleh Kejaksaan Negeri Gresik.
"Kebakaran itu sudah menghanguskan tanaman sengon seluas 10 hektar dengan rincian 24.706 batang, sedangkan kerugiannya kurang lebih 2 miliar. Saya menuntut keadilan yang sebenarnya dalam kasus ini. Tentunya saya juga membutuhkan rekan-rekan Pers untuk terus mengawal kasus ini," tegasnya. Arifin z team

Ganti Rugi Terbakarnya Tanaman Sengon Kian Membias

GRESIK-Pertemuan yang membahas ganti rugi terbakarnya 24.706 tanaman sengon pada Oktober 2014 lalu antara H. Amad Zen dan PT Bumi Indah Makmur belum menemui titik temu.

Meski telah melibatkan sejumlah perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat, namun realisasi dari berita acara yang ditanda tangani kedua belah pihak tanggal 7 November 2014 lalu itu kian membias. Pertemuan itu sendiri bertempat di Desa Jatirembe, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik.

Seperti diketahui, dalam pertemuan sebelumnya  H. Ahmad Zen menyatakan sanggup memberikan ganti rugi sebesar Rp. 103.000.000 (seratus tiga juta Rupiah) yang akan diberikan paling lambat 31 Desember 2014. Sayangnya hingga kini belum ada kepastian dari pertemuan yang dilakukan beberapa kali tersebut. Arifin z team.

Merasa Dilecehkan, Kadis Pendidikan Gresik Lapor Polisi

GRESIK-Aksi demonstrasi yang digelar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menuntut dihapuskannya praktik pungli di sekolah negeri berbuntut hingga ke jalur hukum. Kali ini Kepala Dinas Pendidikan Gresik, Mahin S.Pd. MM melaporkan HS warga Jl Ikan Kerapu Selatan Kelurahan Sidokumpul ke Polres Gresik karena diduga mencemarkan nama baik.

"Benar saya sudah melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baik saya ini ke Polres Gresik," tegas Mahin, Minggu (6/9).

Seperti diketahui, kepada Infojatim.com di ruang kerjanya beberapa waktu usai menemui para pendemo Mahin mengatakan, dirinya terkejut melihat adanya tulisan diatas paving yang ditulis menggunakan cat semprot berbunyi (maaf) 'Mahin Bangsat, boikot sekolah'.

"Terus terang saya malu dan merasa tertekan dengan tulisan itu. Ini kok kesannya seperti ada dendam pribadi dan sudah diluar konteks tuntutan yang disuarakan," ujarnya.

Mahin juga sangat merasa malu ketika menghadiri undangan Bupati pada Pelepasan Jamah Haji di halaman Kantor Pemkab Gresik. Banyak orang yang melihat tulisan itu sambil sesekali memandang sinis ke arahnya. "Saya sangat malu, karena banyak orang menatap saya, dan saya juga tidak tahu bagai mana perasaan orang tersebut setelah membaca tulisan itu dan menatap saya," ungkap Mahin.

"Saya dan keluarga telah dilecehkan dan saya tidak akan mencabut kasus ini, sebab akibat perbuatan HS, keluarga saya tertekan. Kami tahu mereka melakukan aksi demo, dan itu sebuah kewajaran, tetapi jika dengan corat coret yang sifatnya pembunuhan karakter apalagi di halaman Pemkab Gresik, adalah hal berbeda" katanya.

Sebenarnya, lanjut Mahin, dirinya tidak sampai hati melaporkan HS. Bahkan pihaknya juga datang ke rumah HS untuk minta klarifikasi seputar permasalahan itu, tapi mengingat tidak adanya itikad baik dari HS maka, Mahin langsung melaporkannya kepolisian.

"Saya selalu menerima aspirasi dari manapun kalau hal itu memang baik dan sesuai perundangan serta norma. Demo bisa dengan tidak melecehkan dan mencemarkan nama pribadi meskipun saya adalah kepala dinasnya. Soal pungli sekolah kita akan segera mennyelesaikan, tetapi soal pelanggaran hukum yang menyangkut diri pribadi, akan saya selesaikan tanpa melibatkan kedinasan," tegasnya.

Kasatreskrim Polres Gresik, AKP Hari Poerwanto yang menangani kasus itu akan memanggil terlapor untuk dimintai keterangan. "Kita akan segera memanggil terlapor untuk dimintai keterangan," jelas‎nya. Arifin

Pandemi Belum juga Sirna, NH Zakatkita Bagikan Beras 100 Ton untuk Masyarakat Prasejahtera

GRESIK,  gresiknews1.com  -  Motto Berani Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap.  Pandemi Covid-19 yang hingga kini belum juga sirna, kia...