Tampilkan postingan dengan label Mojokerto. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Mojokerto. Tampilkan semua postingan

GELAR WISUDA SMAN 1 WRINGINANOM DIBUBARKAN POLISI KARENA MELANGGAR PROKES

Mojokerto, gresiknews1.com - Motto Berani, Transparan, Mengungkap, Membantu Yang Belum Terungkap. 



Saat gelar wisuda SMAN 1 Wringinanom Bertempat di Ballroom Ayola Sunrise Hotel Jl. Benteng Pancasila no.9 Mojokerto dibubarkan polisi karena tidak memiliki izin Satgas Covid - 19 Mojokerto Kota dan melanggar protokol kesehatan, Rabo ( 19/5/2021). 


Dimana setiap siswa yang mengikuti dalam wisuda tersebut diduga wajib bayar  400 ribu/ murid,  sebagai orang tua ikut prihatin dimana siswa siswa dalam mengikuti wisuda kelas XII angkatan XXIII tahun 2021 disuruh membayar Rp.400 ribu per siswa,  walaupun orang tua berupaya keras untuk mendapatkan uang agar anak - anak dapat untuk mengikuti wisuda tersebut walaupun dengan terpaksa cari Uang pinjaman kesana kesini,  " Ucap, " dari salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya .



Saat acara berlangsung yang terpantau oleh tim awak media,  siswa sudah banyak berkumpul di dalam gedung tersebut,  sebanyak  300 lebih siswa yang diwisuda dan ruangan penuh dengan  siswa yang di wisuda,  bahkan tidak memperhatikan prokes Covid - 19 acara tetap berlangsung. 




Adapun aturan pemerintah tidak bisa berkerumun ataupun kumpul kumpul karena Covid - 19 tidak diperhatikan oleh Kepala sekolah dan panitia acara tetap dilanjutkan wisuda tersebut dan acara dimulai jam 8 pagi. 


Kapolres Mojokerto Kota AKBP Deddy Supriadi memimpin langsung pembubaran acara tersebut. Panitia dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wringinanom Sukardi dibawa ke Mapolres Mojokerto Kota untuk dimintai keterangan.


Selanjutnya petugas gabungan dari TNI, Polri dan Pol PP Mojokerto Kota mendatangi lokasi gelaran wisuda di salah satu mal itu prosesi wisuda sedang berlangsung. Ratusan wisudawan yang memakai baju toga duduk hampir berimpitan tanpa mematuhi protokol kesehatan. 



Kapolres Mojokerto Kota AKBP Deddy Supriadi mengatakan,.Bahwa ada dua kegiatan wisuda yang tidak ada izin dari Satgas Penanggulangan Covid-19, " Ujar, " Kapolres Mojokerto Kota. 


Agenda tersebut  berawal dari pemberitahuan masyarakat ke Satuan Tugas Covid-19 dan kami lakukan penindakan tegas pembubaran tersebut, karena tidak ada sepengetahuan dan ada masyarakat berkumpul tidak diizinkan,”terang Deddy  ( Kapolres Mojokerto Kota)  di lokasi . 

Terpisah Kepala SMA Negeri 1 Wringinanom Sukadi belum bisa dikonfirmasi. Awak media ketika menghubungi seluler terdengar nada aktif tapi tidak direspon. Sedangkan, ketika di telepon  WhatsApp juga tidak direspon, 
Sampai berita ini diturunkan, Kamis ( 20/5/2021). 


Penulis ; Partner  Media 
Pendiri Penanggung Jawab Redaksi ; Arifin S.Zakaria

Berikan Arahan Pengamanan Pilkada di Mapolres Mojokerto Kabupaten, Wakapolda: Polri Jaga Netralitas di Pilkada Tahun 2020

Mojokerto, gresiknews1.com -Motto Berani Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap. 


Wakapolda Jawa Timur, Brigjen Pol Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, M.Si. didampingi Pejabat Utama Polda Jatim dan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis siang (1/10/2020). Memimpin langsung Rapat kesiapan pengamanan Pilkada Tahun 2020. Di Mapolres Mojokerto, Jalan Raya Gajah Mada Nomor 99, Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.


Selain dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Jatim, dalam kesiapan pengamanan pilkada serentak pada tahun 2020 ini. Juga dihadiri oleh, Kapolres Mojokerto Kabupaten, Kapokres Mojokerto Kota serta jajaran pejabat utama Polres Mojokerto Kota/ Kabupaten.

Dalam arahan Wakapolda Jatim Brigjen Pol Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, M.Si bahwa pelaksanaan pilkada serentak di 19 Kabupaten/ Kota di Jatim ini berbeda dengan Pilkada pada tahun tahun sebelumnya.


Perlu diketahui, bahwa pilkada tahun ini bersamaan dengan Pandemi Covid-19, dimana sampai saat ini Provinsi Jawa Timur, masih menduduki peringkat ke-2 di Indonesia penyebaran covid-19. Sedangkan Kabupaten Mojokerto dalam penyebaran covid-19 menduduki peringkat 14 di Jatim.

"Pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020, ini perlu disiapkan pengamanannya, selain itu pilkada tahun ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya. Karena saat ini dalam pandemi covid-19," kata Brigjen Pol Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, M.Si. saat berikan arahan kesiapan pengamanan pilkada, Kamis siang (1/10/2020).


Selain itu didalam tahapan Pilkada hingga pada hari pencoblosan 9 Desember 2020, anggota Polri diminta untuk menjaga netralitas dan tidak berpihak kepasa salah satu pasangan calon Walikota/ Bupati. Serta dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun, dilarang menjadi pengurus atau tim sukses dan serta dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan.

"Saya meminta agar anggota Polri menjaga netralitas di pilkada tahun 2020, dan jangan sampai ada yang menjadi pengurus atau tim sukses paslon," tambahnya.


Dalam kegiatan apapun didalam pilkada mulai dari tahapan pilkada maupun kampanye, tetap menjaga protokol kesehatan. Mengingat sampai saat ini masih di massa pandemi covid-19. "Semua harus mematuhi protokol kesehatan, karena kita masih di massa pandemi covid-19" pungkasnya.



Sumber Berita: Partner infojatim.com group 
Pendiri Penanggung Jawab Redaksi infojatim.com - gresiknews1.com group: Arifin S.Zakaria

Isak Tangis K2 pun Bersahutan di Kantor Dewan

GresikNews1, MOJOKERTO - Dengan kalimat yang makin pelan, Rini, salah satu honorer K2 di Kota Mojokerto, hanya bisa berucap dengan terbata-bata. Kalimatnya tak utuh dan hanya terdengar tangisan. Suara perempuan ini pun terhenti lama di gedung DPRD Kota Mojokerto. Dengan napas tesenggal, perempuan yang sudah 21 tahun mengabdi di SMAN 1 Mojokerto ini ingin sekali Pemkot memperhatikan kesejahteraan mereka setelah tak lagi bisa masuk CPNS.
Tangisan melalui pengeras itu makin membuat haru seluruh isi ruang sidang utama gedung dewan di Kota Mojokerto, Selasa (25/3/2014). Bersama 154 honorer K2 seluruh Kota Mojokerto, mereka menyampaikan aspirasi soal nasib K2 pascates CPNS akhir 2013. Audiensi ini dihadiri lengkap, baik oleh anggota dewan maupun Pemkot.
Selain Ketua DPRD Kota Mojokerto Mulyadi, Komisi I yang diketuai Deni Novianto sebagai mediator bersama tiga anggotanya juga hadir. Bahkan Sekdakot Budwi Sunu dan Kepala BKD Kota Mojokerto Agus Endri juga hadir dalam audiensi ini. Para K2 itu sebelumnya telah sabar menanti mulai pukul 10.00. Audiensi baru bisa digelar pukul 12.00.
"Saya sudah sejak 1993 jadi honorer. Gaji dari Rp 9.000 per bulan. Kemudian Rp 150.000 dan sekarang paling tinggi Rp 450.000. Bagaimana dengan hidup anak-anak kami. Ma...af.. Bapak-Bapak...," suara Rini dipenuhi isak tangis.
Seluruh isi ruang sidang utama dewan terhening beberapa saat. Yang terdengar hanya isak tangis Rini. Kondisi makin memprihatinkan dialami K2 dari laki-laki. Sebagai kepala rumah tangga dengan honor minim, jauh di bawah UMK Kota Mojokerto yang saat ini Rp 1,2 juta. "Tolong perhatikan nasib kami, kesejahteraan kami," ucap Rini pelan dan disambut tepuh tangan sekitar 155 K2 yang hadir.
Melihat kenyataan ini, baik Ketua dewan Mulyadi, Sekdakot Budwin dan Ketua Komisi I Deni menaruh empati. Deni merasakan ada keresahan usai 155 tak diterima CPNS. Sementara 81 K2 Kota Mojokerto diterima. "Kami akomodir dan perjuangan aspirasi teman-teman K2," kata Deni.
Rata-rata, gaji para K2 di Mojokerto adalah Rp 250.000. Ada yang sampai Rp 400.000 per bulan. Ini adalah honor. Mereka tak bisa sertifikasi karena mengaja di sekolah negeri dengan jam ajar yang minim. Sementara selain guru, ada juga pegawai teknis TU dan kelurahan juga digaji dengan nominal sama.
"Saya bekerja di kelurahan sudah 31 tahun. Berharap diangkat jadi CPNS. Tapi sekarang pupus harapan kami. Jika tidak diangkat, kesejahteraan kami diperhatikan. Honor saya Rp 250.000 per bulan. Oleh Pak Lurah kadang kalau ada rejeki ditambahi Rp 100.000," kata Hadi, staf K2 di Kelurahan.
Setidaknya, para K2 itu meminta kebijakan Pemkot untuk memperhatikan kesejahteraan mereka. Setidaknya bisa untuk menyambung hidup bersama keluarga. Apalagi pemerintah yang dipahami K2 akan mengangkat menjadi PNS.
Mendengar harapan itu, Sekda Pemkot Mojokerto Budwi Sunu berjanji memperjuangkan nasib K2. "Kami akan berjuang mengkaji kembali agar honor disesuaikan (dengan UMK) dan bisa diambilkan dari APBD. Soal diangkat jadi CPNS, sebaiknya ditunggu dan tak perlu berharap banyak. Sebab, saat ini semua K2 di seluruh Indonesia juga menunggu nasib," kata Budwi.
Kalangan dewan setempat mendukung rencana itu. Deni bahkan telah berhitung jika APBD Kota Mojokerto mampu meng-cover pos anggaran untuk gaji K2 hingga Rp 2,5 miliar. "Saya kira sangat mungkin APBD menyediakan anggaran Rp 2,5 miliar untuk gaji K2. Dengan kalkulasi Rp 1,250,000 perbulan APBD kita sangat memungkinkan untuk itu," katanya. ( ARZ )

5 Preman Meresahkan Masyarakat Diciduk Polres Gresik

Gresik,  gresiknews1.com  -  Motto Berani Transparan Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap. Kepolisian Resor Gresik terus memburu preman....