Berita Terbaru

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Subscribe

Berita Populer

Berita Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
JAKARTA gresiknews1.com - Bagi siapa saja yang menemukan pejabat penyelenggara negara yang terlibat dengan kasus korupsi , jangan ragu ragu  untuk melaporkan ke kantor Komnas LP-KPK  dan jangan pernah takut ancaman apapun.

Mari kita selamatkan ibu pertiwi dari bahaya korupsi diantaranya sbb:
1. Melakukan pengawasan / controling terhadap penyelenggara Negara , dan setiap kebijakan pemerintah, proses penegakan, dll (UU NO.28 Tahun 1999)

2. Menghimpun data, penelitian, pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan/ atau melanjutkan proses hukum kepada KPK/POLRI/KEJAKSAAN.

3. Mengawal program pemerintah yang pro rakyat hingga tepat sasaran.

4. Penyelidikan penggunaan anggaran APBN/APBD pada seluruh SKPD, PERPAJAKAN, PAD hingga LKPJ.

5. Controling terhadap pihak swasta sebagai pelaksana Undang undang.

6. Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan jobdes masing-masing.

Masyarakat secara individu maupun organisasi telah diberikan kewenangan penuh dalam melakukan peran sertanya dalam pengawasan terhadap penyelenggara negara yang jujur bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Dasar hukum:
1. Pasal 28f UUD Tahun 1945 tentang hak asasi manusia.

2. Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, kolusi dan nepotisme.

3. Undang undang No. 31 Tahun 1999 perubahan no. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak pidana korupsi.

4. Undang undang no. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan korupsi.

5. Perppu no.4 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang undang No.30 Tahun 2002.

6. Undang undang no.14 tahun 2008 Tentang Pelayanan keterbukaan informasi  publik.

7. PP. 71 Tahun 2000 Tentang tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pudana korupsi.

8. Undang Undang RI no. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana pencucian Uang.

9. Uu. No. 17 Tahun 2013 perubahan perppu no. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

10. Uu. No. 40 Tahun 1999 Tentang PERS               


Sarkomnas LP-KPK / Partner Arifin s.zakaria
KEEROM gresiknews1.com - Satgas TNI Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG Yonif Mekanis 512/QY Pos Kalimo menemukan ladang ganja di sekitar wilayah perbatasan RI-Papua Nugini.

Tanaman ganja yang berhasil diamankan sebanyak 14 batang, dengan tinggi 1 - 4 meter, berada pada lokasi 3 kilometer dari Pos Kalimao, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

Dansatgas Pamtas Yonif Mekanis512/QY Letkol Inf. Budi Handoko melalui Wadan Satgas Mayor Inf. Endra mengatakan, penemuan ladang ganja ini dilakukan 10 anggota ketika patroli rutin oleh Danpos Kalimo Sertu Juhair bersama anggotanya. 

"Jadi anggota melakukan patroli dari pagi dini hari, dan menemukan tanaman ganja itu. Selanjutnya disisir dan diketahui jumlahnya mencapai 14 pohon dan siap panen," kata Dansatgas, Kamis (4/1/2018)

Dia menduga, tanaman itu sengaja ditanam oleh warga Papua Nugini yang mendiami wilayah perbatasan. "Saya menduga mereka (warga PNG)  ini sengaja menanam ganja dilokasi itu, dan mungkin masih banyak lagi," katanya.

Barang bukti pohon-pohon ganja tersebut tadi sore langsung diserahkan ke Polres Keerom dan diterima oleh Kepala Urusan Pembinaan operasi satuan reserse narkoba, Ipda Syamsudin.

Penemuan ladang ganjar oleh pihak Satgas Mekanis 512/QY bukan kali pertama. Ini penemuan yang ke tujuh kalinya.  Sebelumnya, pada bulan Desember 2017 lalu juga ditemukan tanaman ganja siap panen.


Arifin SZ Team
JAKARTA gresiknews1.com - Dana desa memang sangat rawan bila tidak di kawal dengan serius dan maksimal, karena dana yang besar itu bila pengelolaanya tidak di imbangi dengan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) nya yang handal dikhawatirkan terjadi penyimpangan, memang mengucurkan dana desa itu penting tetapi tak kalah pentingnya adalah mempersiapkan SDM-nya ini agar dalam pelaksanaanya benar-benar sesuai dengan aturan Kyai,M.Muzakkin (Gus Zakky) Ketua umum JCW (Jatim Corruption Watch) Provinsi jawa timur yang juga ketua pusat BPAN RI (Badan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia) ini mendesak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk mewaspadai penggunaan dana desa tersebut. 

Menurutnya "Mewaspadai penggunaan dana desa adalah wajib dan perlu dilakukan oleh KPK lembaga anti rasuah ini jangan hanya fokus ke OTT (operasi tangkap tangan) saja sebab mewaspadai akan lebih baik karena itu bagian dari pencegahan korupsi. Banyaknya kepala desa yang yang akhir-akhir ini masuk penjara rata-rata adalah dikarenakan korupsi dan menyelewengkan dana desa apapun alasanya prilaku demikian jelas sebuah pelanggaran hukum, KPK agar segera memberikan bimbingan bekerjasama dengan instansi terkait" tuturnya saat ditemui awak media di Jakarta pusat (Rabo/20/12/2017). 

Lanjut pria yang juga pengasuh pondok pesantren khusus rehabilitasi sakit jiwa dan narkoba "Dzikrussyifa' Asma'berojomusti" di Lamongan ini
"Mendesak KPK untuk mewaspadai penggunaan dana desa adalah sebuah sikap kekhawatiran JCW, hal itu wajar-wajar saja karena bertujuan untuk melakukan pencegahan agar korupsi tidak merajalela dan uang negara benar-benar difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan rakyatnya" ungkapnya.

Pentingnya pengawalan dana desa sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah 2017 ini menggelontorkan dana desa lebih dari Rp 60 triliun. Darisana, KPK khawatir banyak pihak yang mencoba menyalahgunakan dana tersebut mulai dari kewenangan hingga dana itu sampai ke masyarakat.

KPK pun melakukan kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa agar implementasi UU Desa tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kajian ini untuk menghindari munculnya pihak-pihak yang mencoba untuk menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan sendiri atau golongan.

Hasil kajian KPK sejumlah potensi persoalan pengelolaan dana desa selama penyaluran tahap pertama di 63 kabupaten. Setidaknya ada 14 potensi persoalan. Salah satunya, persoalan regulasi. Ada perubahan aturan dari PP No 60/2014 menjadi PP No 22/2015 yang mengakibatkan formula pembagian dana desa berubah.

Di dalam Pasal 11 PP No 60/2014 formulasi penentuan besaran dana desa per kabupaten cukup transparan yakni dengan mencantumkan bobot pada setiap variabel. Namun pada PP yang baru yakni Pasal 11 PP No 22/2015 formula pembagian dihitung berdasar jumlah desa dengan bobot sebesar 90 persen. Sisanya 10 persen dihitung menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Dari contoh diatas KPK mengimbau agar patut diwaspadai dari hasil temuan KPK tersebut. Meski kebijakan tidak bisa dikriminalisasi, namun ketika pejabat negara tersebut mengambil kebijakan dengan sengaja menguntungkan orang lain atau melawan hukum maka bisa disebut korupsi.

Jadi kebijakan tidak bisa dikriminalisasi, tidak bisa kebijakannya (diusut) tetapi yang harus diusut hukum adalah yang membuat kebijakan itu. Itu ada unsur-unsur yang memenuhi kerugian negara dan melawan hukum, Kalau ada maka itu masuk wilayah Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3.

Disisi lain Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) Anwar Sanusi mengaku telah memberikan fasilitas terkait beberapa hal yang akan menjadi persoalan dalam proses pencairannya Dana Desa.

"Contohnya membuat RPJMDes kemudian APBDes. Kami ketika melakukan beberapa rapat koordinasi ternyata problematika ada disitu, banyak sekali daerah-daerah yang mungkin tadi kapasitas SDMnya belum terlalu terpenuhi" ujar Anwar.

Anwar mengatakan dari 74.093 desa itu ada 5 kepala desa yang memiliki Ijasah S3. Tingkat pendidikan kepala desa yang rendah menjadi persoalan untuk kebutuhan menyusun APBDes ini. Dari Kemendes, kata Anwar, juga akan membuka pelatihan Grand Master untuk para kepala desa.

"Jadi nanti kami akan melatih para trainer-trainer ketika tenaga pendamping desa mulai desember 2017 lah, mereka melakukan tugas dan fungsinya," ujar Anwar.

Adapun fasilitas pendampingan bagi tiap kepala desa, Anwar mengaku tidak bisa memaksakan 1 orang didampingi 1 pendamping. Sebab permasalahannya adalah anggaran negara tidak cukup untuk membiayai para pendamping tersebut.

"Keinginan kami satu desa satu pendamping, tapi berdasarkan kekuatan anggaran sampai saat ini akan sangat berat, sehingga sementara, 2 sampai 3 desa baru akan 1 pendamping," ujar Anwar. 

Jadi menurut Gus Zakky bila ingin sukses dalam penggunaan dana desa, Pengawasanya harus maksimal jangan hanya dibebankan pada KPK, Kepolisian dan Kejaksaan saja, tetapi semua elemen masyarakat  dan instansi terkait harus turut serta untuk mewaspadai terkait penggunaan dana desa tersebut agar dalam pelaksanaanya benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan harapan dan aturan yang ada" pungkasnya.


Arifin S Zakaria Team
Sumber SuaraJCW.news (KikiJCW)
JAKARTA Partner gresiknews1.com - Pada Hari Minggu, 17 Desember 2017 pukul 02.00 Wib. bertempat di sepatu roda silang monas, Jakarta Pusat, telah dilaksanakan Apel Pengamanan Dalam Rangka Pam Aksi Unras Bela Palestina Dengan Pengambil Apel Kapolda Metro Jaya Irjend Idham Azis dengan komposisi pasukan sebagai berikut :

A. Kodam Jaya
1. Pokko : 20 Org. 
2. Kodim 0501/JP BS : 45 Org Dpp Mayor Inf Dasim
3. Denma Brigif : 30 Org
4. Yonif Mek 201 : 70 Org Dpp Lettu Inf Sunarto. 
5. Yonif Mek 202 : 80 Org Dpp Kapten Inf Cening
6. Yonif Mek 203 : 100 Org Dpp Lettu Arh Arja 
7. Yon Kav 9 : 60 Org Dpp Lettu Kav Jesey 
8. Yon Arhanud 6 : 200 Org Dpp Mayor Arh Agung
9. Yon Arhanud 10 : 155 Org Dpp Lettu Arh Taufik 
10. Den Rudal 003 : 30 Org Dpp Lettu Arh Nanang 
11. Yonkav 7 : 85 Org Lettu Arh Putra 
12. Yon Armed 7 : 115 Org Kapten Arm Catur 
13. Kowad : 50 Org Dpp Kapten Caj Mega 
14. Pomdam Jaya : 35 Org Dpp Lettu Cpm Farid 
15. Den Intel : 30 Org Dpp Kapten Inf Imam 

Total Pasukan Kodam Jaya : 1.100 Org Dpp Dandim 0501/JP BS Letkol Inf Edwin Adrian Sumantha S.H

B. Polda Metro Jaya : Dpp 9.206  Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Roma Hutajulu. 

C. Total Pasukan Pam Aksi Unras Bela Palestina Di Wilayah Jakarta Pusat : 10.206 Org. 

D. Dislokasi Pasukan kodam Jaya. 
- Sektor Hotel Sriwijaya Jakpus ( 30 org ).
- 30 org Denarhanud 003 Dpp : Lettu Arh Nanang
- Sektor A9/Simpang Pertamina Jakpus ( 100 org ).
1) 85 org Yonarhanudse 10 Dpp : Lettu Arh Taufik 
2) 5 org dari Kodim 0501/JP Dpp : Kapten Inf Tatang
3) 5 org dari Pomdam Jaya Dpp : Sertu Zaenal 
4) 5 org Deninteldam Jaya Dpp : Serma Doris 

- Sektor Gereja Katedral Jakpus ( 30 org ).
- 30 org Yonkav 9/Sdk Dpp : Lettu Kav Jesey 
- Sektor Gereja Immanuel Jakpus ( 30 org ).
- 30 org Yonkav 9/Sdk Dpp : Lettu Kav saetero 

- Sektor Isneg ( 350 org ).
1) 100 org Yonmek 203/AK Dpp : Lettu Inf Arja 
2) 80 org Yonmek 202/TM Dpp : Kapten Inf Cening 
3) 70 org Yonarhanudse 6 Dpp : Lettu Arh Sujarwo 
4) 15 org dari Kodim 0501/JP Dpp : Mayor Inf Ketut 
5) 10 org dari Pomdam Jaya Dpp : Pelda Florindo
6) 5 org Deninteldam Jaya Dpp : Kapten Inf Imam 

- Sektor Istana Wapres RI Jakpus ( 100 org ).
1) 85 org Yonkav 7/PS Dpp : Lettu Kav Putra
2) 5 org dari Kodim 0501/JP Dpp : Mayor Inf Yahya 
3) 5 org dari Pomdam Jaya Dpp : Sertu Waswatu. 
4) 5 org Deninteldam Jaya Dpp : Lettu Arh Suharto 

- Sektor Patung Kuda Jakpus ( 100 org ).
1) 85 org dari Yonarmed 7 Dpp : Kapten Arm Catur
2) 5 org dari Kodim 0501/JP Dpp : Pelda Rohmad
3) 5 org dari Pomdam Jaya Dpp : Sertu Nengah 
4) 5 org Deninteldam Jaya Dpp : Lettu Inf Abraham 
5) 25 org Kowaddam Jaya 

- Sektor Dubes AS ( 300 org ).
1) 200 org Yonarhanudse 6 Dpp : Mayor Arh Agung 
2) 70 org Yonif Mek 201 Dpp : Lettu Inf Sunarto 
3) 15 org dari Kodim 0501/JP Dpp : Mayor Inf Ketut Budiyono 
4) 10 org dari Pomdam Jaya Dpp : Lettu Cpm Farid
5) 5 org Deninteldam Jaya Dpp : Pelda Yayan
6. 25 Org Kowad Dpp Kapten Caj Mega 

- Sektor Bundaran HI Jakpus ( 30 org ).
- 30 org Yonarmed 7/105 GS Dpp :  Lettu Arm Jimy 
- Sektor Sekneg Jakpus ( 30 org ).
- 30 org Denmabrigif.


Arifin S.Zakaria
sumber berita (Sarkomnas LPKPK)
JAKARTA gresiknews1.com  - Terkait dengan pemberitaan di berbagai media massa  yang menyatakan bahwa  Panglima TNI menyetujui kasus pidana oknum militer akan diselesaikan di peradilan umum adalah TIDAK BENAR. Demikian ditegaskan Kapuspen TNI Mayjen TNI M.S. Fadhilah di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (16/12/2017).

Lebih lanjut disampaikan Kapuspen TNI Mayjen TNI M.S. Fadhilah bahwa pemberitaan yang dilansir oleh beberapa media TIDAK BENAR dan sudah diplesetkan redaksionalnya. "Adapun penjelasan Panglima TNI yang sebenarnya adalah Kita yang jelas siapa yang salah kita adili, rasa ​keadilan harus ada. Kita sedang bicarakan masalah harmonisasi antara KUHPM dan KUHP biar​ tidak ada pasal yang double. Dihukum di ​umum dituntut di militer. Tapi pada dasarnya kita akan tegakkan (hukum)," kata Kapuspen TNI.

Kapuspen TNI Mayjen TNI M.S. Fadhilah mengatakan  bahwa sesuai pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa peradilan militer berkedudukan setara dengan peradilan umum berada di bawah Makamah Agung RI.  Sampai saat ini TNI telah memiliki perangkat hukum yang sudah mapan dan mampu mewadai serta menangani segala persoalan hukum secara tepat dan berkeadilan.

"Institusi TNI merupakan organisasi yang memiliki kekhususan  dalam pelaksanaan tugasnya (lec spesialis), Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer sampai saat ini masih berlaku dan belum ada perubahan sehingga tindak pidana yang dilakukan oknum TNI dilaksanakan di peradilan militer," ungkap Mayjen TNI Fadhilah.

Terkait wacana tindak pidana yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI di peradilan umum, Kapuspen TNI Mayjen TNI M.S. Fadhilah menjelaskan bahwa dalam prosesnya perlu dilaksanakan kajian khusus yang mendalam disertai dasar hukum yang jelas. Keberadaan peradilan umum dan peradilan militer sama-sama dijamin oleh konstitusi.

Kapuspen TNI mengatakan bahwa TNI sangat menjunjung tinggi supremasi hukum sehingga TNI akan selalu menempatkan hukum sebagai Panglima. Terhadap oknum prajurit TNI yang berbuat dan bertindak indiplisiner dan melanggar hukum, maka akan diberi sanksi dan tindakan tegas sesuai ketentuan hukum. Yakinlah bahwa apabila ada oknum prajurit TNI yang melakukan tindak pidana akan diadili sesuai ketentuan hukum yang berlaku. "Semoga dengan pelurusan melalui klarifikasi ini tidak terjadi bias dan menimbulkan interprestasi yang keliru di masyarakat," tutup Kapuspen TNI.


Arifin s.zakaria
sumber : puspenTNI (Sarkomnas LPKPK)
BALI gresiknews1.com - Acara Perss Release di Gedung Wisthi Sabha AP I lt 3 oleh Pihak Terkait erupsi Gunung Agung terhadap Kegiatan Penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai :

1. Kantor Otoritas Bandara Wil.IV
2. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
3. PT. Angkasa Pura I Bandara IGN Rai.
4. Airnav Indonesia Cabang Denpasar.

Disampaikan bahwa bandara dalam kondusi normal operasi. Belum secara langsung terdampak VA dibuktikan paper test NIL. 

Melalui data VAAC Darwin terpantau VA bergerak ke arah tenggara dengan kecepatan 10 kts. 

Ada 9 penerbangan yang membatalkan penerbangannya terkait antisipasi dampak VA (operator Jet Star, Virgin, KLM, Air Asia Malaysia).

Telah dilakukan ploting area oleh pihak Airnav Indonesia untuk menghindari sebaran VA di area jalur penerbangan. 

Telah dikoordinasikan oleh penyelenggara bandara penyediaan bus untuk ke moda lain yang terdekat (Terminal Ubung). 

VONA colour code RED. Hanya di area tertentu yg secara nyata VA  terdeteksi. Bukan berarti bandara harus tutup.

Untuk Bandara Lombok (LOP) jika secara langsung terdampak VA dibuktikan dgn Paper Test Positif dan data dari VAAC Darwin area Bandara LOP tertutup sebaran VA menggunakan ploting area maka Bandara LOP akan ditutup dengan menjalankan Standart Operation Procedure (SOP) masing2 operator yang terkait.

Pihak airlines yg membatalkan/menunda penerbangannya sesuai dengan standar 0perasinal prosedur (SOP) dari management masing2 operator. Bandara I Gusti Ngurah Rai, secara resmi masih beroperasi normal.


Arifin SZ Team
JAKARTA gresiknews1.com - Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu  keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental, fisik, intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara.

Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada  dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai system pembangunan desa. Saat ini, perangkat desa seluruh  Indonesia berbahagia pasca disahkannya Undang-Undang Desa.

Preseden tersebut mempertegas urgensi regulasi yang mengatur secara seksama tentang kesejahteraan desa. Lahirnya Undang-Undang Desa membawa peluang dan tantangan tersendiri. Bak dua sisi mata uang, antara harapan dan  tantangan tidak bisa dipisahkan. 

Anggaran 10% dari APBN tentu bukan  jumlah yang sedikit bagi pembangunan desa, maka dari itu pengaturan dan pengelolaan anggaran tersebut menjadi tantangan yang tidak bisa dipisahkan. Pendanaan yang bersumber dari pusat dan daerah tersebut diharapkan mampu dimanfaatkan dengan maksimal oleh masing-masing desa sesuai dengan RPJMDes, RKPDes dan APBDes. 

Potensi penyalahgunaan atau korupsi akan selalu ada. Belajar dari pengalaman, desentralisasi yang memberikan kewenangan yang berlebihan kepada tingkat lokal (grassroot) dinilai  sebagai suatu kebijakan yang tergesa-gesa. Terlebih merujuk pada ilmuan yang tergabung dalam International Crisis Group (ICG), menyebut kebijakan desentralisasi yang mulai di implementasikan tahun  1999 silam sebagai The Big Bang (Nugroho dalam  Irawati: 2010). Tentu harapannya Undang-Undang Desa yang baru ini wajib berada diluar kotak hitam kesalahan-kesalahan otonomi tingkat lokal sebelumnya.

Pengalokasian  dana desa yang cukup besar pada setiap desa yang dimulai tahun 2015 harus dikelola secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan, mengacu  kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini menempatkan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan  desa. 

Besarnya tanggung jawab pengelolaan keuangan tersebut memerlukan peningkatan kapasitas atau kemampuan kepala Desa dan perangkat desa mengenai pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa harus harus belajar accounting karena kepala desa nanti akan menjadi pejabat pembuat komitmen. 

Disamping itu, nantinya kepala desa dapat mengambil  kebijakan-kebijakan secara mandiri dalam mengelola potensi pembangunan desanya tanpa didikte oleh kepala daerah atau pemerintah pusat seperti yang berlangsung selama ini. Oleh sebab itu, setiap kepala desa wajib menguasai akuntasi atau minimal pembukuan agar pemakaian dana tersebut bisa dipertanggung jawabkan. 

Jika dari sisi data akuntasi tidak valid dikhawatirkan akan banyak kepala desa yang tersandung kasus korupsi. Jangan sampai kepala desa masuk penjara karena ketidak mengertiannya dalam mengelola keuangan. Di samping itu,perlu diadakannya bimbingan teknis untuk aparat pemerintah desa mulai dari kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa dan semua staf atau kepala urusan sampai dengan lembaga yang ada di desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemerdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan bahkan diperkenalkan pula system pelaporan berbasis manual dan IT. Pembinaan  dan bimbingan ini melibatkan pemerintatan kabupaten, provinsi dan  pemerintah pusat.

SESUAI dengan amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis.

Maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan dan pelaksanaan administrasi desa akan berjalan lebih rasional, tidak hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Pasca  kenaikan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menjadi Undang-Undang  Nomor 6 tahun 2014, eksistensi desa tampak memperoleh kedudukan sederajat dengan entitas pemerintah daerah. Secara historis, posisi desa  sebenarnya pernah sederajat lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979,  bahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965. Pasca reformasi 1998,  pengaturan soal desa seakan turun derajatnya lewat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang ditindak lanjuti lewat peraturan daerah  masing-masing.

Dengan harapan besar yang disandarkan pada Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi desa dibayangkan tumbuh kembali sebagaimana masa sebelum tahun 1979. Namun, otonomi desa justru mengalami penyusutan akibat ekspansi otonomi daerah. Desa dan semua perangkatnya berubah menjadi mesin birokrasi yang  efektif dalam menjalankan semua kebijakan rezim berkuasa secara top down.


Arifin SZ Team
JAKARTA gresiknews1.com - Dunia gempar atas ramainya pemberitaan bahwa Setyo Novanto melarikan diri dari kejaran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), apa kata dunia terhadap pandangan pemimpin negeri ini, jika setiap ada masalah hukum lalu melarikan diri seperti Setyo Novanto, sang politikus dari partai berlambang pohon beringin Golkar(Golongan Karya)ini, 

KETUA BPAN RI (Badan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia) Prof.Dr.K.M.Muzakkir,M.padi,MH. mensoroti, bahwa melarikan diri dari masalah hukum yang seperti dilakukan oleh Ketua DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Setyo Novanto ini jelas mempermalukan bangsa ini di mata dunia, melarikan diri dari masalah hukum adalah bukan sosok cermin pemimpin bangsa ini, Pria yang juga ketua umum JCW (Jatim Corruption Watch)Provinsi Jawa timur ini memaparkan,Seharusnya Setyo Novanto berani hadapi dengan gentel,jika dirinya ada masalah hukum dengan KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi), apapun resiko hukumnya harus dihadapinya,bukan justru melarikan diri seperti ini,itu namanya tidak menghargai institusi lain,bagaimana seorang ketua DPR yang memproduk Undang undang dan representasi dari rakyat indonesia kemudian menghadapi hukum dengan KPK lalu caranya seperti ini, prilaku ini sama saja dengan mempermalukan bangsa ini di mata dunia, apa kata dunia kalau setiap pemimpin di negeri ini bermasalah dengan hukum lalu melarikan diri seperti Setyo Novanto ini, yang sangat tragis lagi adalah bila hukum di politisir dengan para elit politik dan para penguasa kebijakan untuk memenangkan kepentingan sepihak,baik individu kelompok maupun golongan, bila benar demikian, pasti negeri ini akan bertambah kacau,dan harga diri bangsa juga akan dipandang rendah dimata dunia karena pemimpinya dianggap tidak taat hukum,
Ucapnya,kamis,16/11/17.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Ketua DPR RI Setya Novanto.

Apa alasan KPK memilih menangkap Novanto?

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dasar penangkapan sesuai dengan ketentuan di Pasal 21 KUHAP, di mana di dalamnya terdapat syarat subyektif dan tersangka diduga kuat melakukan tindak pidana.
"Itu artinya dalam proses penangan KTP elektronik ini kami sudah memiliki bukti yang kuat," kata Febri di gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Karenanya, dalam penyelidikan kasus ini, setelah menemukan bukti permulaan yang cukup atau minimal dua alat bukti, KPK meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan.

Kemudian dalam proses penyidikan ini bukti-bukti tersebut semakin kuat.

"Sehingga ketentuan Pasal 21 bahwa yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana itu menurut pandangan kami sudah terpenuhi," ujar Febri.

Para penyidik mengantongi surat perintah penangkapan untuk Ketua Umum Partai Golkar itu. Akan tetapi, hingga saat ini, penyidik belum menemukan Novanto.

"Upaya persuasif sudah kami lakukan sampai dengan tengah malam ini. Tim masih di lapangan, pencarian masih dilakuan," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/11/2017) dini hari.

Febri menyebutkan, jika Novanto tak juga ditemukan, KPK akan memikirkan langkah selanjutnya.

"Kalau belum diitemukan, kami akan pikirkan lebih lanjut koordinasi dengan Polri untuk menerbitkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang). Pada prinsipnya, semua orang sama di hadapan hukum itu perlu diberlakukan," papar Febri.

Namun, Febri menegaskan, hingga saat ini belum ada status DPO yang diterbitkan terkait Novanto.

"Tapi itu alternatif yang akan kami koordinasikan dengan Polri," kata dia.

Penyidik KPK, lanjut dia, punya wakti 1x24 jam untuk memutuskan langkah selanjutnya. Febri mengimbau Novanto untuk menyerahkan diri.

"Belum terlambat untuk serahkan diri. Kooperatif lebih baik untuk perkara ini maupun yang bersangkutan. Kalau ada bantahan yang ingin disampaikan, bisa disampaikan ke penyidik," kata dia.

Kyai Muzakkin yang sering dipanggil Gus Zakky yang juga pimpinan pondok pesantren rehabilitasi sakit jiwa dan narkoba "Dzikrussyifa' Asma'berojomusti" di Lamongan Jawa timur ini,desak KPK agar tidak tebang pilih,segera tangkap Setyo Novanto,untuk di adili di pengadilan Tipikor(Tindak pidana korupsi),demi menjunjung tinggi supermasi hukum di negeri ini,pungkasnya.


Arifin SZ Team
Sumber berita : Gus Zakky
JAKARTA gresiknews1.com - Seiring dengan semakin meningkatnya nilai ekonomi tanah, menyebabkan banyaknya proses  peralihan hak yang terjadi di masyarakat, dan disarankan oleh pihak Lurah beserta stafnya untuk membuat suatu akta agar dapat memperoleh hak atas tanah pada Kantor Pertanahan.

Peralihan Hak Atas Tanah berdasarkan alat bukti berupa Girik dan atau akta sebagai Bukti Peralihan Hak yang belum didaftar. Dengan adanya suatu peralihan hak atas tanah seperti jual beli, hibah dan kewarisan ataupun akta-akta yang belum didaftarkan di Kantor Pertanahan yang sudah terjadi peralihan hak kepada orang lain dengan dasar perolehan girik ataupun yang didukung dengan Kutipan Letter C Kelurahan.

A. Peran Lurah Dalam Kaitannya Proses Peralihan Hak.

Disinilah peran serta Lurah sebagai pemegang Buku Letter C mempunyai peran yang penting yang berkaitan dengan proses peralihan hak atas tanah, disamping itu sebagai kepala wilayah dan dianggap sebagai seorang yang mengetahui kondisi dan status tanah.

Serta terhadap tanah-tanah milik adat yang terjadi peralihan hak seperti jual beli, hibah dan kewarisan ataupun akta-akta yang belum didaftarkan yang sudah terjadi peralihan hak kepada orang lain yang dasar perolehan dari girik ataupun yang tercatat pada Kutipan Letter C Kelurahan, untuk itu Lurah yang mempunyai tugas fungsi pelayanan kepada masyarakat untuk peran Lurah dalam hal ini adalah:

(a) Memberikan pelayanan dibidang pertanahaan yaitu membuat Riwayat Tanah/Surat Keterangan yang memuat asal-usul perolehan pemilik sejak tahun yang tercatat pada Kutipan Letter C Kelurahan sampai dengan perolehan yang dimiliki oleh pihak pemilik tanah, sebelum pembuatan riwayat tanah, Lurah/Kepala Desa mencocokkan Buku Kutipan Letter C dengan girik asal perolehan;

(b) Memberikan keterangan mengenai status tanah tersebut, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa atas tanah tersebut;

(c) Membuat Surat Keterangan/Riwayat Tanah dalam akta-akta yang belum didaftarkan pada Kantor Pertanahan yang sudah terjadi peralihan hak atas tanah, dengan merinci dari asal perolehan yang lama sampai dengan perolehan yang sekarang ini dimilik oleh pemilik tanah dengan melampirkan dokumen-dokumen seperti copy girik serta akta-akta asal perolehan tersebut;

(d) Memberikan copy Kutipan Letter C  Kelurahan untuk dilegalisir oleh Lurah/Kelapa Desa kepada pihak yang akan memohon pensertipikatan hak atas tanah;

(e) Mengajukan permohonan kepada instansi pemerintah diluar wilayah mereka, atas dasar pelayanan umum, mengenai permintaan Kutipan Letter C Kelurahan;

(f) Memberikan keterangan bahwa girik  tersebut terdaftar atau sesuai dengan Kutipan Letter C Kelurahan;

(g) Meneliti dan memeriksa, apabila terjadi peralihan hak seperti jual beli, hibah dan kewarisan khususnya bidang tanah milik adat;

Setiap terjadi peralihan hak atas tanah yang berdasarkan girik, sebelum dilaksanakan atau dilangsungkan suatu jual beli, hibah atau kewarisan terlebih dahulu harus dibuatkan:
(a) Membuat Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa;
(b) Pernyataan Tidak Dalam Sengketa;
(c) Kutipan Letter C Kelurahan yang telah dilegalisier oleh Lurah/Kepala Desa.

B. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Dalam kurun waktu 1961 hingga diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 ini telah terjadi banyak sekali kekacauan dan kesalahan-kesalahan dalampembuatan akta PPAT, bagimana pelaksanaan tugas dan PPAT tidak tertuang, mengenai kewenangan membuat akta tanah dalam daerah kerja PPAT, setiap terjadi pembuatan akta tidak dibayarkan uang balik nama lebih dahulu sebelum dibuat akta PPAT-nya ataupun tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.

Dengan telah dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, maka telah mengarah kepada ketertiban hukum keagrariaan, apalagi PPAT sudah dianggap Pejabat Umum dan akta-aktanya adalah akta otentik.

Akta PPAT merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan pendaftaran tanah, maka wajib sedemikan rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan dan pembebanan hak yang tanah milik adat yang masih dimiliki berupa girik, untuk pelayanan pembuatan akta dalam memperoleh hak atas tanah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, sebelum diajukan pendaftaran hak di Kantor Pertanahan, harus dibuatkan akta terlebih dahulu dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Adapun Persyaratan dan Prosedur Dalam Pembuatan Akta PPAT adalah sebagai berikut :

Persyaratan dalam pembuatan akta PPAT, atas perolehan girik, perolehan hak seperti jualbeli, hibah, kewarisan (akta-akta yang belum didaftarkan yang terjadi peralihan/yang dimutasikan ke girik).
a) Foto copy identitas pemilik tanah suami-istri, Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah;
b) Alat bukti kepemilikantanah berupa girik, akta peralihan hak seperti jual beli, hibah dan kewarisan (akta-akta yang belum didaftarkan yang sudah terjadi peralihan).
c) Surat Keterangan Warisan yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat setempat, Penetapan Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri tentang Pembagian Warisan;
d) Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat;
e) Surat Keterangan/Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat
f) Foto Copy Identitas KTP Pembeli dan Kartu Keluarga;
g) Foto Copy Identitas semua ahli waris;
h) Foto Copy Surat Kematian;
i) Foto Copy SPPT-PBB tahun berjalan serta bukti pelunasan;
j) Bukti Pembayaran Pajak SSP dan BPHTB.

Dengan persyaratan tersebut diatas, telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997, Pasal 24 ayat 1 huruf k, tentang hak-hak lama dibuktikan dengan bukti tertulis.

Adapun pelaksanaan pembuatan aktanya oleh PPAT, diatur dalam pasal 101, PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, secara garis besarnya adalah :
a) Dihadiri oleh kedua belah pihak/jika ahli waris semua harus hadir/adanya surat kuasa secara notariil, dalam melakukan perbuatan hukum;
b) Meneliti dokumen-dokumen sebagai alat bukti kepemilikan sebagaimana telah diuraikan diatas;
c) Pembacaan akta dihadapan para pihak/semua ahli waris/kuasa notariil dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sekaligus penandatangan.
d) Harus hadir 2 (dua) orang saksi untuk memberikan kesaksian, mengenai kehadiran para pihak dan keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukan dalam akta.
e) Mengesahkan akta sekaligus  memberikan salinan kepada pihak penghadap, dan serta mendaftarkan akta tersebut ke Kantor Pertanahan untuk memperoleh hak atas tanah.

Setelah bukti peralihan hak berupa akta itu disahkan seharusnya diajukan permohonan hak ke kantor pertanahan, tetapi kenyataannya setelah memperoleh akta itu masyarakat menganggap bahwa mereka memiliki hak atas tanah dan tidak melakukan pendaftaran ke kantor pertanahan. Hal ini dikarenakan biaya untuk pemrosesan sertipikat mahal dan membutuhkan waktu yang lama.

Saran dari penulis untuk lebih memperkuat hak atas kepemilikan tanah tersebut agar dilanjutkan dengan proses permohonan dan pendaftaran hak atas tanah ke kantor pertanahan.


Arifin SZ Team
Sumber berita WASEKJEN KOMNAS LP KPK
JAKARTA gresiknews1.com - Bahaya Korupsi di negeri ini sangat memprihatinkan, Korupsi adalah awal bencana terbesar di Negeri ini. Meski sebagian besar para koruptor sering mengucapkan di bibir sangat peduli masyarakat dan cinta tanah air. Korupsi adalah perbuatan buruk yang telah mengakar di negara Indonesia yang sulit diberantas. Tindakan tidak terpuji ini dapat mengganggu dan berdampak dalam semua segi kehidupan manusia. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dalam bahasa Latin korupsi berasal dari corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya: memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); penggelapan dalam jabatan; pemerasan dalam jabatan; ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara) atau menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua instansi pemerintahan sangat rentan dengan praktek korupsi,hanya beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat berjamaah yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas/kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain, ini yang patut disayangkan,kira-kira apa yang salah dinegeri ini, ataukah memang salah urus, sehingga tak henti-hentinya korupsi ini semakin hari tambah semakin parah,merajalela diberbagai lini kehidupan dan instansi pemerintah,jika kondisinya negeri tetap demikian,jangan harap bisa menjadi negeri yang adil, makmur,dan sentosa, karena korupsi adalah  awal bencana terbesar.


Arifin SZ Team
Sumber berita Prof.Dr.K.M.Muzakkin,M.pdi,MH.
- Ketua Pusat BPAN RI
(Badan Penyalamat Aset Negara Republik Indonesia).
-Ketua Umum JCW(Jatim Corruption Watch)Provinsi Jawa Timur.
JAKARTA gresiknews1.com - Perbedaan peran kewenangan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan selaku Penyelidik dan Penyidik, karena dalam UU diatur bahwa kepolisian bisa berperan sebagai penyelidik dan penyidik (KUHAP Pasal 1 Ayat 4 dan PP No. 27/1983); jaksa bisa berperan sebagai penyelidik dan penyidik pada kasus tipikor (UU Kejaksaan No. 7/1995); KPK pun bisa berperan sebagai penyelidik dan penyidik untuk kasus tipikor (UU No. 30/2002), apa yang membedakannya? 

Dan bagaimana mekanisme kerjanya?

Mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"), pejabat polisi negara RI adalah bertindak sebagai penyelidik dan penyidik perkara pidana

pasal 4 jo pasal 6 KUHAP). Jadi, polisi berwenang untuk menjadi penyelidik dan penyidik untuk setiap tindak pidana.

 Adapun kewenangan kejaksaan Meeettt pagi rekan rekan pejuang anti korupsi LP KPK diseluruh tanah air

Perbedaan peran kewenangan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan selaku Penyelidik dan Penyidik, karena dalam UU diatur bahwa kepolisian bisa berperan sebagai penyelidik dan penyidik (KUHAP Pasal 1 Ayat 4 dan PP No. 27/1983); jaksa bisa berperan sebagai penyelidik dan penyidik pada kasus tipikor (UU Kejaksaan No. 7/1995); KPK pun bisa berperan sebagai penyelidik dan penyidik untuk kasus tipikor (UU No. 30/2002), apa yang membedakannya? 

Dan bagaimana mekanisme kerjanya?

Mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"), pejabat polisi negara RI adalah bertindak sebagai penyelidik dan penyidik perkara pidana

pasal 4 jo pasal 6 KUHAP). Jadi, polisi berwenang untuk menjadi penyelidik dan penyidik untuk setiap tindak pidana.

 Adapun kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ("UU Kejaksaan"). 

Berdasarkan pasal 30 UU Kejaksaan, kejaksaaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan kejaksaan ini contohnya kewenangan yang diberikan oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, 
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dan 
UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU KPK"). Penjelasan Umum UU Kejaksaanselanjutnya menjelaskan bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Jadi, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam UU.

Sedangkan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), kewenangannnya diberikan oleh UU KPK. Berdasarkan pasal 6 UU KPK, bertugas untuk  melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 
Pasal 11 UU KPK selanjutnya membatasi bahwa kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang:

1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Kategori perkara sebagaimana disebutkan di atas juga dipertegas dalam Penjelasan Umum UU KPK. Jadi, tidak semua perkara korupsi menjadi kewenangan KPK, tapi terbatas pada perkara-perkara korupsi yang memenuhi syarat-syarat di atas.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

3. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

WASEKJEN KOMNAS LP KPK melakukan penyidikan disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ("UU Kejaksaan"). 

Berdasarkan pasal 30 UU Kejaksaan, kejaksaaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan kejaksaan ini contohnya kewenangan yang diberikan oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, 
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dan 
UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU KPK"). Penjelasan Umum UU Kejaksaanselanjutnya menjelaskan bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Jadi, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam UU.

Sedangkan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), kewenangannnya diberikan oleh UU KPK. Berdasarkan pasal 6 UU KPK, bertugas untuk  melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 
Pasal 11 UU KPK selanjutnya membatasi bahwa kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang:

1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Kategori perkara sebagaimana disebutkan di atas juga dipertegas dalam Penjelasan Umum UU KPK. Jadi, tidak semua perkara korupsi menjadi kewenangan KPK, tapi terbatas pada perkara-perkara korupsi yang memenuhi syarat-syarat di atas.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

3. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia


WASEKJEN KOMNAS LP KPK / PARTNER Infojatim.com /LSM KPK
JAKARTA gresiknews1.com - Lagi-lagi media digemparkan dengan pemberitaan bahwa KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi) resmi menetapkan lagi Setyo Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP untuk yang kedua kalinya atas dugaan tindak pidana yang dilakukan secara berjamaah beberapa waktu yang lalu.

Ketua Pusat BPAN RI (Badan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia) Kyai M.Muzakkin mempertanyakan, ada apa dengan Setyo Novanto, hampir terlupakan mengapa berapa kasus yang di alamatkan padanya selalu lolos dari jeratan hukum, inilah yang jadi pertanyaan publik selama ini, dan harus jadi bahan evaluasi bagi KPK dan para penegak hukum lainya dinegeri ini.

Pria yang juga Ketua Umum JCW (Jatim Corruption Watch) Provinsi jawa timur ini mengatakan, bisa juga karena faktor kelemahan KPK itu sendiri makanya lembaga anti rasuah ini dapat dikalahkan dalam praperadilan beberapa waktu yang lalu,mungkin juga karena benar-benar posisi Setyo Novanto tidak bersalah,sehingga status tersangkanya dapat ditanggalkan karena telah di batalkan oleh hakim pimpinan sidang, bahwa penetapan tersangka Setyo Novanto di nyatakan cacat hukum.

Itulah faktanya keputusan yang ada, jadi untuk berikutnya apapun hasil dari keputusan pengadilan nanti, masing-masing pihak harus bisa menerimanya, publik juga harus mengawal agar para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya benar-benar sesuai dengan prosedur dan berkeadilan, paparnya, jum'at,10/10/17.

Kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP untuk yang kedua kalinya. Penetapan status tersangka ini disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK Jakarta (Jum'at 10/10/).

Memang sebelumnnya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) beredar di kalangan wartawan. SPDP itu diantarkan ke rumah tersangka pada 3 November 2017. Namun saat itu KPK belum memberikan keterangan resmi terkait penetapan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi yang menghabiskan uang negara trilyunan rupiah itu.

Adanya surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman. Di dalamnya menyebutkan, penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka Novanto sudah dimulai sejak 31 Oktober 2017.  

Novanto diduga melakukan korupsi bersama Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus, Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto. Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ini kali kedua KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Sebelumnya, pada 17 Juli 2017, KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam kasus yang sama. 

Setelah penetapan itu, Novanto selalu mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit. Dia sempat dirawat di RS Siloam Semanggi, sebelum akhirnya dipindahkan ke RS Premier Jatinegara. 

Novanto pun mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim Tunggal, Cepi Iskandar dalam amar putusannya menyatakan penetapan tersangka Novanto oleh KPK tidak sah. Dia pun bebas dari jerat hukum,tapi akhirnya hari ini resmi ditetapkan lagi menjadi tersangka yang ke dua kalinya, tentu publik juga ingin mengetahuinya, ada apa dengan ini semua, maksudnya terhadap kasus Setyo Novanto ini ?pungkasnya.


Arifin SZ Team
Sumber berita : suaraJCW.news (Gus Zakky).
Gresiknews1.com - Senin tgl 23 Oktober 2017 pkl 22.30 wib .bertempat di Kantor kodim 0502/JU ( Sub Gar jakut).
Telah diamankan Tentara gadungan berpakaian PDH  Pangkat Letnan jendral dengan data sebagai berikut:
Nama : Heriyanto .
Ttl        : jakarta 06 -- 06 --1975.
Jenis kelamin laki laki .
Agama : Kristen .
Alamat : Jl Cilincing bakti VII rt 07/06 .
Kel Cilincing Kec .Cilincing .Jakut .

Barang bukti telah di amankan : 
1). Baju PDL TNI pangkat Mayjen TNI.
2) 1 setel PDH  pangkat Letjen TNI.
3). 1.setel Pangkat Bintang 1 PDL .
4). 1 setel pangkat bintang 2.
5). Sangkur king cobra dan baret kostrad  + emblem kostrad  dan emblem infantri.
6). Bet mabes TNI.
7).2 hp merek nokia dan politron.
8).Buku tab simpedes an hariyanto , KTP DKI pekerjaan TNI.
Kronologis ; 
Pkl 19.30 wib yang bersangkutan melaporkan kehilangan ayam  ke koramil 05 /Cilincing.oleh piket diterima dan ditanyakan Bpk dinas dimana , di jawab dinas di mabes TNI cilangkap.selanjutnya oleh piket serda iwan diarah ke polsek cilincing.oleh petugas polsek yang bersangkutan perintah lepas jaket.

Diketahui yang bersangkutan berpangkat mayor jendral  selanjutnya piket polsek kordinasi kepiket koramil untuk dilaksanakan pengecekan status TNI nya, setelah di cek ulang yang bersangkutan masyarakat Sipil  menggunakan Uniform TNI ( TNI gadungan ).
Selanjutnya pkl 21.00 wib oleh piket diserahkan ke Subgar jakut untuk dimintai keterangan & proses lebih lanjut.


ARZ Team
TANGERANG gresiknews1.com - Dugaan adanya pok Teroris di Desa Kampung Baru Cibayana Rt. 23 Rw. 03 Desa Cikasungka Kelurahan Solear Kabupaten Tangerang dan penemuan senjata Reflika jenis campuran.

Pada hari Senin Tgl 23 Oktober 2017 pkl 16.30 WIB di Kp. Baru Cibayana Rt. 23 Rw. 03 Kel. Solear Kab. Tangerang Telah ditemukan Senjata Reflika Jenis Campuran yang di duga pemilik atas nama Koni (Pandatang yang baru datang dari Padang).

Jenis-jenis Senjata Reflika Sbb :
1. 1 Cuk jat Minimi 
2. 2 Cuk jat Ak jenis
3. 1 Cuk jat Stayer
4. 2 Cuk jat M16
5. 3 Cuk jat Angin.
6. 1 Ransel Serbu
7. 3 Tas Senjata laras Panjang.
7. 2 Gulung kabel
8. 1 Buku catatan, berikut Faktur2 jual beli Emas dan Kwitansi Sewa Exafator.
9. 1 Buku Alqur'an dan terjemamahannya.

Pada Hari Senin Tanggal 22 Oktober 2017 Pkl 01.00 WIB danramil 20 Cisoka Kapt Inf. Rahmat mendapat laporan dari warga, An.Ibu Ike Nurzanah, (40 Thn, Islam,Janda) tentang adanya Senjata di Kp. Baru Cibayana Rt. 23 Rw. 03 Ds. Cikasungka.
Kemudian Danramil memanggil Babinsa Wilayah Cika Sungka, Sertu Joko dan Koptu Dayat untuk mempelajari tugas dan matbar lalu berkoordinasi dengan Anggota Unit Inteldim.

III. Pkl 07.00 WIB Danramil mendapat laporan dari 2 anggota Babinsa yg melaksanakan matbar untuk kebenaran info tsb, kemudian 2 personil babinsa di perintahkan untuk melaksanakan Pamtub Di area Lokasi bersama Anggota Unit Intel Dim 0506 Tgr.

IV. Pkl 11.00 WIB Danramil Menerima laporan dari babinsa, bahwa Ibu yg memberikan info mengirimkan Foto kepada Babinsa tentang kebenaran senjata2 tsb benar2 berada di rumah.

V. Pkl 13.00 WIB Danramil 20 Cisoka membrifingkan anggota untuk melaksanakan pengecekan/pembersihan rumah dan Berkoordinasi dengan Rt, Rw Dan melaporkan Kpd Komandan Kodim 0506 Tgr, tentang kebenaran info Tsb, dan langsung melakukan pengecekan kerumah, namun pemilik rumah sedang keluar dengan posisi Rumah terbuka dan melihat beberapa senjata terpajang di dinding tembok, lalu Danramil memerintahkan babinsa mengecek se-isi Rumah bersama Pak Rt, Rw Setempat dan melaporkan ke Komandan Kodim 0506/Tgr.

VI. Pkl 14.30 WIB Komandan Kodim 0506 Tgr, Tiba di Lokasi.
Pkl 15.30 WIB Danrem 052 Wkr, Tiba dilokasi.
Pkl 16.30 WIB Pemeriksaan dan  Pembersihan selesai.

1. Hasil Temuan pembersihan berupa barang bukti, saat ini dibawa ke Makodim 0506 Tgr, Untuk di lakukan  pengembangan.
2. Indikasi masih adanya Pok Teroris di Desa Kp. Baru Cibayana Solear Kab. Tgr.
2. Perlunya antisipasi dan kewaspadaan di wilayah tersebut, mengingat daearah Kp. Baru Cibayana Solear sudah termasuk perbatasan Bogor.


ARZ Team
JAKARTA gresiknews1.com - Sudah saatnya penanganan korupsi di negeri ini dibentuk pasukan husus,yaitu Densus Tipikor(Detasemen husus tindak pidana korupsi),pentingnya dibentuk ini agar kinerja KPK bisa bertambah merata ke berbagai daerah di nusantara ini,

Ketua Pusat BPAN RI(Badan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia), Kyai Muzakkin,
mendesak agar pemerintah segera bentuk Densus Tipikor(Detasemen khusus Tindak pidana korupsi) mulai dari tingkat pusat hingga desa, diharapkan agar kinerja penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini bisa teratasi hingga daerah,ucapnya.

Pria yang juga ketua umum JCW(Jatim Corruption Watch) Provinsi Jawa timur ini mengatakan,"sebenarnya sudah lama sejak zamanya Abraham Samad dulu inisiatif ini ada,namun karena adanya kendala,sehingga muncul tenggelam,dan baru kali ini kencang disuarakan kembali,karena banyaknya respon masyarakat dan dukungan dari semua pihak,Muzakkin mendesak pada pemerintah agar segera membentuk Densus Tipikor tersebut,karena dengan terbentukanya Densus Tipikor jelas akan membuat peran KPK,Polri,dan Kejaksaan semakin kuat dalam menangani pemberantasan korupsi di negeri ini.

Gus Zakki panggilan akrabnya sehari-hari, menjelaskan dengan adanya Densus Tipikor maka semakin banyak pihak yang memburu koruptor. Jika tugas tersebut terlaksana dengan baik, pihaknya yakin hanya pelaku korupsi yang dirugikan,dan para koruptor pasti dengan mudah dibekuknya",paparnya saat ditemui di depan gedung KPK Jakarta,kamis,12/10/17.

"Kita berdo'a, insyaallah dengan izin Allah,bila pemerintah serius bahwa Densus Tipikor  dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat kinerja KPK,Polri,dan Kejaksaan, dalam pemberantasan korupsi, tentu semua pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi akan lebih baik dan maksimal," tegasnya.

Febri Diansyah juru bicara KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi) menanggapi hal itu,merasa senang,karena pasti sangat membantu dalam melakukan pemberantasan korupsi yang di lakukan oleh KPK selama ini, KPK disamping melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan korupsi, KPK diberikan tugas untuk melakukan koordinasi dan supervisi. Dalam konteks pelaksanaan tugas tersebut, kata Febri, "komunikasi dan kerjasama telah terjalin sejak lama dan semakin kuat sampai hari ini", paparnya.

Diketahui sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Densus Tipikor merupakan rekan kerja KPK. Dia menyebut dengan adanya Densus, KPK justru bisa fokus pada kasus-kasus besar. Sementara, Densus akan bergerak membantu memberantas kasus korupsi di daerah hingga tingkat desa.

"Saya berpendapat dengan adanya Densus ini teman-teman KPK bisa fokus ke masalah yang besar sedangkan densus bisa fokus kepada wilayah-wilayah, sampai ke desa," kata Tito di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10).

Jadi, bila inisiatif ini sudah mendapatkan dukungan dari semua pihak,tidak ada  asalan untuk tidak segera dibentuk yang namanya Densus Tipikor itu, karena jelas keberadaanya pasti akan sangat membantu sekali dalam pemberantasan korupsi di indonesia,
menurut Kyai Muzakkin yang juga pengasuh pondok pesantren khusus rehabilitasi sakit jiwa,pecandu narkoba,mantan preman dan anak jalanan "Dzikrussyifa' Asma'berojomusti" di Lamongan ini,
"Harapanya agar Densus Tipikor segera di bentuk,demi menyelamatkan negeri ini dari keterpurukan",demikian pungkas Muzakkin dalam mengakhiri pembicaraanya,


Arifin Sz Team.
Gresiknews1.com - Jakarta 30/9/17   Impor senjata api dan amunisi yang di impor oleh PT Mustika Duta Mas dan akan Distribusikan Ke Korps Brimob Polri.

I. Fakta-Fakta
Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 Pukul 23.30 WIB bertempat di Gudang UNEX Area Kargo Bandara Soekarno Hatta Telah tiba impor senjata Api dan Amunisi yang diimpor oleh PT. Mustika Duta Mas yang akan didistribusikan ke Korps Brimob Polri dengan menggunakan Pesawat Charter model Antonov AN-12 TB dengan Maskapai Ukraine Air Alliance UKL-4024, Dapat dilaporkan sbb :

a. Pesawat charter model Antonov An-12 TB dengan maskapai Ukraine Air Alliance UKL 4024 dengan data pengirim ; Arsenal JSCO 100 Rozova Dolina STR, 6100 Kazanlak Bulgaria, dengan alamat penerima ; Bendahara Pengeluaran Korps Brimob Polri Kesatriaan Amji Antak Kelapa dua Cimanggis, Indonesia. Pesawat tersebut memuat senjata api dan amunisi yang diimpor oleh PT. Mustika Duta Mas untuk didistribusikan ke Korps Brimob Polri.

b. Adapun urutan kegiatan antara lain:
1. Pkl 23.30 WIB Pesawat Landing di Bandara Soekarno Hatta,
2. Pkl  23.45 WIB Unloading barang mulai.
3. Pkl 01.25 WIB Unloading barang selesai, barang digeser ke Kargo Unex.

c. Adapun data barang sbb :
1. Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46mm sebanyak 280 pucuk. Dikemas dalam 28 box (10 pucuk/box), dengan berat total 2.212 kg.
2. Amunition Castior 40mm, 40x 46mm round RLV-HEFJ with high explosive fragmentation Jump Grenade, dikemas dalam 70 box (84 butir/box) dan 1 box (52 butir), total 5.932 butir (71 box) dengan berat 2.829 kg.

d. Hingga saat ini rekomendasi Kabais TNI terkait ijin masuk impor barang tersebut belum diterbitkan, meskipun sudah diajukan berdasarkan Surat Dankorps Brimob Polri kepada Kabais TNI Nomor B/2122/IX/2017 tanggal 19 September 2017.

e. Pihak Korps Brimob Polri tidak akan mengambil barang tersebut sebelum terbit rekomendasi dari Bais TNI dan Proses Kepabeanan selesai, dan saat ini barang diendapkan di Gudang UNEX Area kargo Bandara Soekarno Hatta menunggu rekomendasi dari Bais TNI.

II. Selama kegiatan berjalan tertib dan aman, perkembangan situasi akan dilaporkan pada kesempatan pertama.  


Arifin s.zakaria Partner Team
MALANG gresiknews1 - Pada Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 16.45 WIB,  bertempat di Jl Raya Kertanegara Desa Girimoyo Kec. Karangploso Kab. Malang telah terjadi kecelakaan lalulintas yang disebabkan oleh Truk Tronton ( pengangkut bego / Katrol) mengalami rem blom mulai dari Depan Ruko Jl Kertanegara Desa Girimoyo s.d Depan Perum Palm Regensi ( Jl. Raya Kendalsari Desa Ngijo) sehingga mengakibatkan 3 orang meninggal dunia.

1. Adapun kronologis kejadian sebagai berikut :

a. Pukul 16.45 WIB Truk Tronton ( pengangkut Bego / Katrol) berjalan dari barat ( Jl Kertanegara Desa Girimoyo) menuju arah timur (Pertigaan Karanglo Kec. Singosari) tiba - tiba mengalami rem blong di Depan Ruko Jl Kertanegara sehingga mengakibatkan kecelakaan beruntun dan menabrak antara lain :

1) Sepeda Motor
2) Sepeda Motor Honda Beat Nopol N 3164 GQ.
3) Mikrolet Nopol N 1801 UG.
4) Sepeda Motor Yamaha Mio N 5520 G.
5) Sepeda Motor Honda Beat Nopol N 5976 GA.
6) Panther Nopol N 1996 AW.
7) Rumah Bapak Munir (56 Tahun) dan Rumah Sdr. Samsul Arif (45 Tahun) Dusun Kendalsari Rt 01 RW 08 Desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang

b. Pukul 16.50 WIB Personel Polsek Karangploso, Koramil 0818/28, Satlantas Karanglo,  Relawan RAPI Kec. Karangploso dan Masyarakat tiba di TKP untuk menolong korban dan mengatur lalulintas karena mengalami kemacetan total.

c. Pukul 16 55 WIB dilaksanakan evakuasi korban kecelakaan lalu lintas dari TKP menuju RS Prasetya Husada dan Puskesmas Karangploso.

d. Pukul 18.30 WIB Kendaraan yang mengalami kecelakaan diderek dari TKP menuju Satlaka Polres Malang Jl Mondoroko Kec. Singosari Kab. Malang.

e. Pukul 19.00 WIB Lalu lintas di TKP lancar.

2. Adapun kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut :

a. Personel :

1) Meninggal Dunia :
(a) Ibu Warsiti, umur 45 Tahun, alamat : Dusun Kendalsari RT 07 RW 08 Desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang.
(b) Sdr. Suwanto, umur 30 Tahun, alamat : Dusun Takeran RT 05 RW 07 Desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang.
(c) Sdri. Wiwin, umur 30 Tahun,  alamat Dusun Kendalsari RT 04 RW 08 Desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang.
(d) Kernet Truk ( identitas belum diketahui).

2) Korban luka - luka :

(a) Sdr. Agus, umur 35 Tahun, alamat Dusun Kendalsari RT 04 RW 08 Desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang (kritis).
(b) Sdri. M.Nisa, umur 25 Tahun,  alamat Dusun Kendalsari RT 02 RW 08 Desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang .
(c) Sdr. Arifin,  umur 25 Tahun,  alamat Dusun Lowoksari RT 01 RW 05 Desa Ngenep Kec. Karangploso Kab. Malang.
(d) Sdri. Silvi, 23 Tahun, alamat Dusun Lowoksari RT 01 RW 05 Desa Ngenep Kec. Karangploso Kab. Malang.

b. Material :

1) Truk Kontainer rusak berat.
2) Mikrolet Nopol N 1801 UG rusak berat.
3) Isuzu Panther Nopol N 1996 AW rusak berat.
4) 3 unit SPM Rusak berat (5520 G.
N 5976 GA dan 1 unit rusak ringan Nopol N 3164 GQ.
5) Dua unit Rumah rusak bagian depan yaitu Rumah Bapak Munir (56 Tahun) dan Rumah Sdr. Samsul Arif (45 Tahun) Dusun Kendalsari Rt 01 RW 08 Desa Ngijo Kec. Karangploso Kab. Malang.


ARZ Team 
JAKARTA gresiknews1 - Perkembangan rencana aksi 287 Jihad Konstitusional (ex Presidium 212) di wilayah Jakarta dlm rangka menyampaikan tuntutan ke Mahkah Konstitusi (MK) terkait Perpu No.2 Thn. 2017 (perubahan Atas UU no.17 thn.2014 ttg ormas) sbb :

1. Fakta-fakta

a. Rencana aksi. Aksi Damai dengan melibatkan berbagai elemen & Ormas Islam untuk menolak Perppu No. 2 tahun 2017 tentang ormas. 

b. Rencana pergerakan Massa akan berkumpul di Masjid Istiqlal pada pukul 11.00 WIB dimulai dengan melaksanakan sholat Jumat dilanjutkan dengan longmarch dari Masjid Istiqlal keluar Jl. Perwira-belok Kanan-masuk Pintu Monas Timur Laut-Tugu Monas-Pintu Monas Barat Daya-Patung Kuda-Mahkamah Konstusional untuk melaksanakan orasi dan direncanakan selesai pukul 18.00 WIB.

c.Tema aksi berdasarkan konferensi pers Korlap Aksi 287 hanya mengusung tema penolakan terhadap penerbitan Perppu No.  2 tahun 2017 tentang ormas. 

d. Kemungkinan Elemen yang tergabung, yaitu GNPF MUI, Alumni 212, Alumni 313, FPI,  Gema PTDII,  Tokoh Pemuda mushola Gambir, Jamaah Masjid Jami An Nawir,  LPI, Remaja Masjid Al Utama, Majlis Taklim Duri Kosambi, Gema Muslim, Forum Masyarakat Lenteng Agung, Jamaah Masjid Al Munawar, Jamaah Masjid Al Huriah, Jamaah Masjid Al Anwar, Jamaah Pemuda Salafiah, FMGUB, Forum Umat Jihad, Eks HTI,  FORKAMMI dan santri Ponpes Darul Fikri. 

e. Tokoh2 yg diperkirakan ikut serta sbb:
- Ust. Slamet Ma'arif (Ketua Presidium Alumni 212)
- H. Daud Poli Raja (Korlap)
- Hasri Harahap (Wakil PA 212)
- Ustad Muhammad Bukhori Muslim
- Prof. Dr. Amin Rais (Penasehat PA 212)
-  Ustad Sukma (Jubir alumni 212)

f. bahwa akses menuju istana akan disekat dgn pembatas utk mengantisipasi kemungkinan adanya massa yg bertindak diluar Skenario.

2. Berkaitan dgn hal tsb di atas & Prediksi serta potensi kerawanan, maka disampaikan analisa sbb :

a. Estimasi Massa sejumlah 5.000 - 8000 orang. 

b.Situasi & kondisi selama pelaks Aksi 287 cenderung kondusif mengingat telah adanya komunikasi dari pihak Keamanan dgn Pihak Korlap peserta aksi agar aksi dpt berlangsung tertib & aman.

c. Perkiraan potensi kerawanan :

- Dengan Pelibatan massa yang cukup besar dapat menimbulkan potensi aksi anarkis apabila ditumpangi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga msg2 korlap akan sulit mengendalikan para peserta demo. Namun sampai saat ini belum ditemukan adanya potensi mengarah tindakan anarkis.

- Rencana longmarch yang dilaksanakan dapat menimbulkan gangguan arus lalu lintas di sepanjang rute yang dilewati, tidak menutup kemungkinan massa akan banyak tergalang dikarenakan giat tsb setelah pelaksanaan shalat Jumat dan start dr Mesjid Istiqlal.


Partner info Evan Napitupulu JKT

MALANG infojatim - Produsen Beras UD Widodo yg beralamat di Jln. Sultan Agung Ds Pringu Kec. Bululawang pada hari Senin Tgl 5 Juni 2017 Siang digrebek Tim Satgas Pangan Polres Malang.

Dalam pengerebekan Tim Satgas menemukan sejumlah jerigen berisi bahan kimia didalam gudang produksi seluas 70 meter x 30 meter. Jerigen2 tersebut berisi Pestisida, Tawas dan Insektisida. Bahan kimia tsbt dicurigai untuk pemutih beras limbah yg tak layak di Konsumsi.
Dalam pengerebekan proses pengolahan beras limbah yg dicampur bahan kimia sedang berlangsung.

Dalam hal ini pemilik Beras UD Widodo diamankan dan dijerat UU Pangan Nmr 18 Tahun 2012 Pasal 133 hingga Pasal 139 dengan Hukuman penjara 7 tahun hingga  denda Rp 100 miliar.

Tim Satgas Pangan akhirnya Menyegel 140 Ton Beras Siap Edar milik UD Widodo
Menurut Keterangan Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung yg memimpin Tim Satgas Pangan dari keterangan Winarso pemilik pabrik, beras limbah berasal dari jombang kemudian diproses secara Kimia serta dikemas menjadi beberapa merk antara lain merk Jagung Emas dan Tomat, " ujar Kapolres.

Dalam sehari UD widodo bisa memproduksi beras Kimia sebanyak 28 sampai 30 Ton , dan dipasarkan daerah Malang Raya , Surabaya , Pangkalan Bun Kalteng dan Banjarmasin Kalimatan Selatan.

Dalam hal ini Tim Satgas membawa sempel baik beras yg uda jadi dan Bahan Kimia untuk diuji dilabfor. ( Adt).
Merk beras yang memakai Bahan Kimia adalah: 
1. Jagung Mas
2.Beras Maju
3. Dewi Kunti
4. Empat Mata Merah
5.Empat Mata Biru
6.Empat Mata Hujau
7.Lele
8. Cendrawasih
9. Tomat
10. Dua Jago.
Jangan pakai beras itu soalnya hbs disita polisi karena Makai bahan campuran tawas dan kimia


Aida R Team
Malang,(gresiknews1.com) - Sebanyak 450 orang prajurit Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgaspamtas) RI-PNG dari Yonif Mekanis 512/Quratara Yudha antusias mengikuti pembekalan pengetahuan jurnalistik yang disampaikan Wakil Kepala Penerangan Kodam (Wakapendam) V/Brawijaya Letkol Inf Heriyadi bertempat di Aula Makoyonif 512, Jl. Kesatrian No.1 Malang, Rabu (8/3/2017) pagi.

Pembekalan pengetahuan jurnalistik yang dilakukan di Pendam V/Brawijaya tersebut diikuti oleh Perwira Pertama (Pama) , Bintara dan Tamtama yang disiapkan untuk berangkat tugas.

Untuk menjaga citra dan reputasi positif TNI dimata rakyat/dunia dalam dunia media pemberitaan diharapkan setiap prajurit TNI dapat tumbuh naluri sebagai insan penerangan. Diharapkan juga kepada para prajurit agar dapat lebih bijaksana dalam berseluncur di dunia maya. “Think Smart dalam bersosial media,” ujar Wakapendam.

“Kadang kegiatan satuan yang positif lewat begitu saja. Sayang juga kalau gak diketahui publik, makanya kita tumbuhkan naluri dan semangat publikasi,” jelas Letkol Inf Heriyadi didepan ratusan prajurit Satgas yang hadir.

Letkol Heriyadi menjelaskan, dalam menyikapi semakin masifnya berita-berita bohong (hoax) yang dapat menyebabkan perpecahan, membahayakan persatuan dan kesatuan, kebhinneka tunggal ikaan, dan munculnya radikalisme, menurutnya perlu upaya-upaya dari semua prajurit untuk menyikapi media sosial ini dengan pembelajaran, kedewasaan, penuh kehati-hatian.

“Prajurit harus cerdas, pandai memilah dan memilih berita yang positif dan bermanfaat. Tidak boleh terpengaruh oleh berita yang tidak benar. Jangan mudah percaya terhadap berita bohong. Percaya saja kepada komandan satuanmu masing-masing,” tegasnya.

Menurutnya, tantangan tahun 2017 semakin kompleks, salah satunya adalah semakin masifnya penggunaan Sosmed untuk menyebarkan berita hoax.

“Penyebaran informasi dan berita-berita bohong melalui media sosial dapat menyebabkan perpecahan, membahayakan persatuan dan kesatuan. Berita-berita seperti itu juga mengancam kebhinekaan dan semakin kuatnya gerakan radikalisme,” tuturnya.

Ditambahkan Wakapendam, dalam menghadapi era kekinian dimana sangat terbukanya dunia informasi publik, prajurit harus mampu membuka mata, pikiran untuk membangun kesadaran dan menggali potensi agar dapat menjadi prajurit yang up to date.

Namun demikian, lanjutnya, sebagai prajurit harus dapat memahami dan mematuhi aturan bersosial media yang telah ditentukan oleh Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), salah satunya prajurit harus tetap berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, Bertindak sesuai hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi Pancasila.

Juga tetap bersikap sopan santun, pikirkan kualitas yang diposting bukan kuantitas serta tetap memberikan citra yang baik dimata masyarakat.

Kegiatan pembekalan pengetahuan jurnalistik ini, selain penuyuluhan dari Wakapendam juga di isi dengan penerangan makalah penulisan berita oleh Tim dari Pendan V/Brawijaya serta Materi Teknik Fotografi yang disampaikan oleh Serka Karnoto.

Dalam materi pembuatan penulisan release, Tim, menjelaskan dalam penulisan berita berupa Press Release, harus mengandung unsur 5W+1H yang merupakan teori dasar dalam sebuah penulisan berita jurnalistik. Sedangkan untuk Teknik Fotografi disampaikan mengenai cara membidik foto yang baik untuk menghasilkan gambar yang memiliki sense of art.

Diakhir kegiatan pengalaman tentang jurnalistik kepada jajaran Yonif 512, Wakapendam berharap setiap prajurit dapat mengambil ilmu yang diberikan dalam pembekalan singkat ini, dan nantinya ilmu tersebut harus diaplikasikan dalam penugasan.

“Hidup itu belajar, bahkan setiap detik saat kita melihat sesuatu itu terjadi sebuah proses pembelajaran. Jadi jangan ragu untuk menggenggam dunia melalui gadget yang kalian miliki,” pungkas Letkol Heriyadi.ARZ