Tampilkan postingan dengan label korupsi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label korupsi. Tampilkan semua postingan

BUPATI JOMBANG TERJARING OTT KPK, TINGGAL BUPATI LAIN NUNGGU GILIRANYA

JAKARTA gresiknews1.com - Jombang yang mempopulerkan diri sebagai kota santri, dan gudangnya ulama' besar di jawa timur, saat ini gempar dan tercoreng dengan ditangkapnya operasi tangkap tangan (OTT) orang nomor satu dikabupaten Jombang ini oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) beberapa waktu yang lalu. 

Semua elemen masyarakat acungi jempol atas kinerja KPK yang luar biasa ini, termasuk Ketua BPAN RI (Badan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia) yang juga Ketua Umum JCWb(Jatim Corruption Watch) Provinsi Jawa Timur, Prof.Dr.K.M.Muzakkin,M.pdi,MH, (Gus Zakky) ini, "KPK harus kita suport bersama, KPK bekerja untuk memperbaiki negeri ini bukan menghancurkan karir bupati, sudah saatnya semua pejabat di jawa timur di OTT seperti Bupati Jombang ini, ini imbas dari banyaknya laporan elemen masyarakat ke penegak hukum tidak di tindak lanjuti, banyak aset negara yang hilang, banyak laporan korupsi yang menumpuk terhenti, sementara pejabat yang punya peran untuk menegakkan hukum tidak sedikit yang justru berkolaborasi dengan para koruptornya sendiri, dengan maksud agar tidak dihukum berat, agar dibebaskan, dll, dengan menggunakan dalih dan jual beli pasal, yang endingnya adalah transaksi haram dibawa meja.

Setelah Bupati Jombang kena OTT ini, jadikan pelajaran, karena jika tidak, Tunggulah giliran nasibmu wahai bupati-bupati dan pejabat lainya khususnya di jawa timur dan diseluruh indonesia pada umumnya, daftar namamu sudah ada di tangan KPK, semua tinggal menunggu bom waktu dan taqdir dari Allah Swt, sepandai-pandai membungkus bangkai, suatu saat akan tercium juga", tuturnya saat ditemui awak media di depan Gedung KPK Jakarta, (Sabtu,03/02/18).
Selain itu kata Gus Zakky yang juga Pengasuh Pondok Pesantren khusus Rehabilitasi Sakit Jiwa, Pecandu Narkoba, Mantan Preman dan Anak Jalanan,"Dzkikrussyifa' Asma'berojomusti" di Sekanor, Sendang agung Paciran Lamongan Jawa timur ini, menuturkan, "KPK melakukan OTT (operasi tangkap tangan) itu jelas sudah punya bukti dan dasar, KPK tidak sembarangan tangkap orang bila tidak punya data yang valid, dan mendapat laporan dari lembaga yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum.

JCW Provinsi Jatim adalah salah satunya diantara lembaga anti korupsi lainya yang getol dan selalu aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di Jawa timur ke KPK ini, bagi JCW bila sudah mendapat data yang valid pasti langsung dilaporkan ke KPK, dengan kerja sama yang baik dengan KPK dan penegak hukum lainya, alhamdulillah setiap laporan dari JWC selalu diperhatikanya" Ungkapnya dengan tegas dan lantang. 
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, sudah tiba di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus Partai Golkar ini terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik.

Pantauan di Gedung KPK, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Nyono datang sekira pukul 21.15 WIB mengenakan kemeja biru dongker. Bupati Jombang ini langsung masuk ke ruang pemeriksaan KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) malam hari ini.  "Ya benar ada kegiatan tim di lapangan sore dan malam ini," kata Febri saat dikonfirmasi, Sabtu (3/2/2018). 

OTT ini dilakukan lantaran Bupati Jombang Nyono diduga yang bersangkutan menerima sejumlah uang. "Ada dugaan penerimaan sejumlah uang," kata Febri.
Pungkasnya.


Partner Arifin SZ Team/Kiki JCW.

Gugatan Praperadilan La Nyalla, Akhirnya Dikabulkan

Surabaya - Gugatan praperadilan yang diajukan pemohon, Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Mahmud Mattalitti, terhadap penyidikan perkara dana hibah Kadin Jatim 2012 untuk pembelian IPO Bank Jatim sekaligus penetapan dirinya sebagai tersangka oleh termohon, Kejaksaan Tinggi Jatim. Akhirnya dikabulkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Surabaya Ferdinandus. Putusan tersebut dibacakan di ruang Cakra, PN Surabaya, Selasa (12/4).

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut secara formal, termohon telah terbukti melakukan pelanggaran KUHAP dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka.

Sedangkan secara material, perkara yang disidik oleh termohon, yaitu penggunaan dana hibah Kadin Jatim tahun 2012 untuk pembelian IPO adalah perkara yang sudah diperiksa dan diadili dengan terpidana Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring, yang telah inkrah pada 26 Desember 2015 lalu.

"Perkara aquo harus dihentikan, karena secara formal sudah tidak sah dan secara materiil adalah pengulangan peristiwa yang sudah diadili dan dipertangungjawabkan. Maka perkara aquo harus dihentikan karena apa yang disangkakan tersebut juga tidak memiliki kerugian negara, karena sudah dipertanggungjawabkan," tukas Ferdinandus dalam putusannya.

Masih dalam pertimbangannya, hakim juga menyatakan semua alat bukti yang diajukan termohon sebagai syarat pengembangan perkara adalah bukti lama yang telah diperiksa di persidangan sebelumnya, sehingga secara formal melanggar KUHAP.

Oleh karena itu, hakim berpendapat perkara ini sudah tidak dapat dibuka kembali setelah putusan praperadilan ini dibacakan. "Mengenai bukti materai yang tidak sesuai dengan tanggal kuitansi adalah persoalan administratif, karena substansinya dana yang dikembalikan telah diterima oleh penerima, dalam hal ini terpidana Diar dan Nelson." Tambahnya.

Dengan demikian, semua pihak, baik pemohon maupun termohon wajib menjalankan perintah pengadilan. Termasuk tertutupnya pintu bagi termohon untuk menerbitkan sprindik baru lagi untuk perkara yang sama, yakni penggunaan dana hibah Kadin Jatim 2012 untuk pembelian IPO Bank Jatim.

Hakim juga membatalkan dan menyatakan bahwa sprindik yang diterbitkan pemohon dan penetapan tersangka terhadap pemohon batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta kewajiban bagi termohon untuk menerbitkan surat pembatalan sprindik tersebut. arifin sz/team






Sumber: gresiknews1.com

La Nyalla Hadirkan Dua Saksi Ahli Dalam Sidang Lanjutan Praperadilan

Surabaya - Sidang lanjutan gugatan praperadilan kali ini,  Tim kuasa hukum La Nyalla Mattalitti menghadirkan dua pakar hukum pidana yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Kamis (7/4) kemarin.

Kedua ahli hukum itu yang menjadi saksi ahli tersebut adalah Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Prof Dr Edward Oemar Sharif, dan pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Dr M Arif Setiawan.

Edward mengatakan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selaku termohon dalam sidang ini tidak bisa begitu saja menetapkan tersangka kepada La Nyalla dalam kasus dana hibah Kamar Dagang Indonesia Jawa Timur tahun 2012.

"Status tersangka bisa dijatuhkan apabila yang bersangkutan sudah pernah diperiksa sebagai saksi. Ini untuk menjaga agar tidak terjadi prasangka yang tidak wajar," kata dia.

Selain itu, jaksa juga harus sudah mengantongi dua alat bukti. Alat bukti yang dimaksud bukanlah alat bukti di persidangan, melainkan yang didapatkan penyidik dalam kegiatan penyidikan di luar persidangan.

"Bukti di persidangan adalah bukti petunjuk dan itu mutlak dimiliki oleh hakim," ujarnya.

Tanggapan itu terkait pernyatan Kejati Jatim yang menetapkan La Nyalla sebagai tersangka berdasarkan bukti persidangan kasus dugaan korupsi dana hibah yang sudah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dua pengurus Kadin Jatim sudah dihukum atas kasus itu.

Setelah mendengarkan saksi ahli dari pihak pemohon, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan saksi ahli yang diajukan Kejati Jatim selaku termohon pada Jumat (8/4) hari ini.

Dalam sidang yang berlangsung di ruang Cakra, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Yudisial (KY) memantau sidang praperadilan.

Juru bicara Komisi Yudusial Indro Sugianto mengatakan memantau kasus korupsi dana hibah. Bahkan, kata Indro, mereka memantau sebelum Kejaksaan Tinggi Jatim menetapkan Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti itu sebagai tersangka.

"Kami banyak menerima surat permohonan untuk memantau kasus ini dan proses hukumnya," kata Indro di Surabaya.

Assisten Pidana Khusus Kejati Jatim I Made Suarnawan juga menghadiri sidang. Tapi, katanya, Made sekadar memantau.

"Karena kasus ini memang menyita perhatian publik," ujarnya.

Seperti diketahui, PN Surabaya mengabulkan permohonan La Nyalla untuk menggelar sidang praperadilan setelah Kejati menetapkan dirinya sebagai tersangka dugaan korupsi hibah Kadin Jatim senilai Rp 5 miliar. Penyidik mengaku memiliki bukti La Nyalla menggunakan uang itu untuk membeli saham perdana Bank Jatim pada tahun 2012.

Gugatan praperadilan kali ini dilakukan untuk menguji penetapan tersangka terhadap La Nyalla. Pria yang juga Ketum PSSI ini ditetapkan tersangka oleh Kejati Jatim dalam kasus dana hibah Kadin Jatim sebesar Rp5,3 miliar untuk membeli saham Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim 2012.

Di sisi lain, meski sudah ditetapkan sebagai buronan (DPO), namun Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengaku hingga kini belum menerima permintaan menerbitkan red notice dari pihak Kejaksaan Agung terkait buronnya Ketua PSSI, La Nyalla Mattalitti.

"Kalau misalnya diminta red notice, permintaannya itu belum sampai ke tangan saya," ujar Badrodin di Kompleks Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Badrodin mengatakan dirinya telah menanyakan kepada Jaksa Agung M Prasetyo terkait hal tersebut, apakah pihak Kejaksaan telah mengirimkan surat permintaan penerbitan atau belum.

Sebab, Badrodin menjelaskan pihaknya tidak bisa serta merta menerbitkan red notice tanpa pemintaan kejaksaan, karena hal itu kewenangan kejaksaan yang mengusut kasus tersebut.

"Itu kan kewenangan kejaksaan, bukan polisi. tapi kalau kita diminta bantuan, kita bantu," tutur Badrodin. arifin sz/team






Sumber: infojatim.com

Sidang Praperadilan Ditunda, La Nyalla Mattalitti Menghilang

Surabaya - Setelah pada hari Rabu pekan lalu sidang ditunda karena jaksa tidak datang, Sidang praperadilan Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur La Nyalla Mattalitti kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (5/4/2016).

La Nyalla menggugat praperadilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas pengenaan status tersangka dalam perkara dugaan penyelewengan dana hibah.

Agenda sidang yang dipimpin hakim tunggal Ferdinandus itu ialah pembacaan permohonan praperadilan La Nyalla yang diwakili kuasa hukum. Lebih dari sepuluh kuasa hukum membela La Nyalla, yakni Moh. Ma'ruf, Sumarso, Anthony Ratag, Fahmi H. Bachmid, Adik Dwi Putranto, Amir Burhannudin, Togar M. Nero, Aristo Pangaribuan, Mustofa Abidin, Abdul Salam, Zaenal Fandi, dan Martin Hamonangan.

Meski sempat berjalan, namun sidang gugatan tersebut kembali ditunda. Ini disebabkan setelah pihak termohon yakni Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memilih menunda untuk memberikan jawaban atas gugatan pemohon yang dibacakan oleh kuasa hukum pemohon.

Ferdinandus, memutuskan untuk menunda persidangan pada Rabu (6/4), terlebih adanya sejumlah revisi terhadap gugatan yang diajukan oleh pemohon.

"Karena renvoi dari gugatan pemohon sehingga termohon tidak siap. Oleh sebab itu persidangan hari ini saya tunda besok," tutur Fernandinus.

La Nyalla sendiri masih dalam status daftar pencarian orang karena tidak mau memenuhi panggilan pemeriksaan jaksa. "Kami tidak tahu Pak La Nyalla di mana," kata salah satu kuasa hukum, Fahmi Bachmid.

Menurut Fahmi, praperadilan tersebut untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka terhadap La Nyalla. Sebab, kata Fahmi, dalam praperadilan sebelumnya hakim Efran Basuning memutuskan segala penyidikan terkait dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur pada 2011-2014 dinyatakan tidak sah.

Putusan itu sudah dibacakan dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Kerja Sama Antar-Provinsi Kadin Jawa Timur Diar Kusuma Putra pada 7 Maret 2016 di Pengadilan Negeri Surabaya.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Maruli Hutagalung enggan berkomentar tentang ketidakhadiran La Nyalla dalam sidang praperadilan. "La Nyalla tidak hadir, ya sudah," katanya.

Maruli menuturkan Kejaksaan masih melacak keberadaan La Nyalla bekerja sama dengan Interpol dan Kepolisian. Sampai saat ini, kata dia, belum diketahui posisi La Nyalla.

Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Maruli Hutagalung berharap agar La Nyalla jantan dan menghadapi proses hukumnya di Indonesia

"Saya mengimbau La Nyalla untuk segera datang ke Indonesia, untuk menghadapi praperadilan yang akan dimulai besok," ujar Maruli.

"Jangan pengecut ngumpet di negara orang. Hadapilah, kalau memang tidak bersalah jangan takut," sambungnya.

Sebelumnya, La Nyalla -yang juga merupakan Ketua Umum PSSI ini- masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) usai memilih untuk tak menghiraukan panggilan Kejati Jatim, terkait penyidikan kasus Dana Hibah Kadin. Bahkan, dikabarkan, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur ini telah berada di luar negeri. Terakhir, ia dikabarkan berada di Singapura.

La Nyalla memilih kabur setelah ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur untuk pembelian saham perdana Bank Jatim pada 2012 senilai Rp 5,3 miliar. Keuntungan dari pembelian saham itu senilai Rp 1,1 miliar.

Sidang sendiri dijaga ketat petugas polisi, tapi jumlahnya tidak banyak. Dalam sidang kali ini, dihadiri jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. arifin sz/team






Sumber: bangsaonline.com

Pandemi Belum juga Sirna, NH Zakatkita Bagikan Beras 100 Ton untuk Masyarakat Prasejahtera

GRESIK,  gresiknews1.com  -  Motto Berani Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap.  Pandemi Covid-19 yang hingga kini belum juga sirna, kia...