Gresik,Gresiknews1 - Rencana rezim pemerintahan SBY menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2012 nanti, menggiring kita untuk mengambil dua pilihan : menerima kebijakan itu, atau menolak. dan, PDI Perjuangan mengambil keputusan tegas: menolak kenaikan harga BBM!!!
keputusan itu diambil sungguh-sungguh dengan kalkulasi yang kokoh,bahwa kenaikan harga BBM bukanlah opsi yang tepat saat ini, dan dampak konkrit dari kebijakan itu, ibarat gelombang, akan menghempas rakyat.
Data Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, dari dokumen Bank Dunia, total premium bersubsidi yang di konsumsi rumah tangga, sebanyak 64 persen adalah pemakai sepeda motor, dan mereka adalah rakyat kecil alias para marhaen. untuk kendaraan roda empat adalah 36 persen, yang sebagian besar adalah untuk mobil di kisaran harga Rp. 200 juta ke bawah. mereka itu adalah lapisan kelas tengah di negeri ini.
sementara data Susenas BPS menyajikan,sebanyak 65 persen pemakaian BBM dikonsumsi masyarakat miskin dan menengah ke bawah. sementara untuk kelompok rumah tangga lapisan keatas hanya mengkonsumsi 8 persen. ini menunjukkan bahwa subsidi BBM tidak salah sasaran. Data tersebut juga amat berbeda dengan klaim pemerintah, bahwa 77 persen penikmat BBN bersubsidi adalah para keluarga kaya sebesar 25 persen, sebagai dalih penerapan opsi kenaikkan BBM.
data yang juga mementahkan opsi kenaikan harga BBM, bahwa ternyata tingkat subsidi negara menurun dari tahun ke tahun. Subsidi BBM tertinggi di era SBY tercatat 18,8%,namun pada plot anggaran tahun 2012 telah turun menjadi 8,7% atau turun 53,6%. Justru anggaran untuk belanja birokrasi naik dari 16,3% menjadi 25%.
hingga saat ini, secara resmi pemerintahan SBY belum mengumumkan kepada rakyat Indonesia, seberapa membahayakan jika harga BBM tetap dipatok seperti harga saat ini. Argumentasi yang dikemukakan, bahwa opsi kenaikan tersebut adalah sebagai upaya penghematan APBN.
Kita tahu, kekuatan APBN RP.1500 Triliun, sedang kalkulasi hemat anggaran yang di petik sebagai hasil kenaikan harga BBM hanya kisaran puluhan triliun rupiah. Lagi pula, dari puluhan triliun itu, sebagian besar kelak dibuang lagi melalui rencana program BLSM ( Bantuan Langsung Sementara untuk Masyarakat ), pengganti BLT. Dus, yang masuk ke kas negara amat tidak signifikan untuk memperkuat neraca APBN kita.
Namun,dampak psikologis akibat kenaikan harga BBM sudah jelas-jelas terpapang di depan mata : harga barang-barang naik, biaya kesehatan dan pendidikan naik,transportasi naik,harga sandang naik,begitu juga papan, Belum lagi kelak jika di berlakukan opsi kenaikan TDL ( Tarif Dasar Listrik ), yang sudah sempat mencuat namun pemerintah memilih untuk menunda ( yang lebih bermakna sebagai upaya TAKTIK ketimbang komitmen yang jujur untuk berpihak pada penderitaan nasib rakyat ).
Saat ini rakyat sudah menampakkan kegalauan juga kepasrahan. tidak tahu harus berbuat apa-apa. terkait rencana kenaikan harga BBM. sebagian lagi dengan terang-terangan menyampaikan kepanikan dengan menaikkan lebih dahulu harga barang-barang. meski harga BBM belum resmi naik. Fakta yang tidak bisa di bantah, bahwa kenaikan harga BBM seperti virus yang ganas menjalar, menyerang, setiap denyut dan sektor ekonomi - sosial di negeri kita.
Dampak langsung lain yang menghajar rakyat dari kenaikan harga BBM adalah meningkatnya angka kemiskinan. Minimal diperkirakan akan terjadi penambahan 1,5% tingkat kemiskinan rakyat. di Jawa Timur menurut data BPS, tercatat 5,227 juta jiwa penduduk miskin. maka jika harga BBM naik, di perkirakan terjadi penambahan 78.400 jiwa miskin.
kita juga patut mencurigai bahwa ada kekuatan-kekuatan tertentu yang ingin mengail keuntungan secara sistematis dari kenaikan harga BBM, yakni melakukan politik uang melalui program BLSM/BLT. lantaran citra mereka akhir-akhir ini telah anjlok. Politik uang adalah upaya mengulang strategi pemenangan pemilu 2009, yang akan mereka pakai lagi untuk menghadapi pemilu 2014 dimana strategi itu telah mendoplang uang negara dan rakyat!
menghadapi kondisi-kondisi nasional di atas, PDI Perjuangan telah mengambil posisi tegas, Sejauh ini pimpinan -pimpinan partai kami telah bersuara lantang, termasuk ketua umum Partai, Ibu Megawati Soekarnoputri dan kami tidak akan berhenti meneriakkan: tolak kenaikan harga BBM!!! Ini garis politik PDI Perjuangan demi menyelamatkan kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai,
Dalam garis misi politik tersebut, PDI Perjuangan akan bertemu dalam satu front perjuangan yang sama dengan organ-organ sosial,ekonomi dan politik bangsa, dari berbagai elemen apapun, dimana mereka sama-sama gigih menolak opsi kenaikkan harga BBM.
Tanggal 27 Maret 2012, hari Selasa telah kami pilih sebagai saat yang tepat untuk melancarkan tekanan politik besar-besaran kepada pemerintah SBY agar MEMBATALKAN rencana kenaikan harga BBM. Di Jawa Timur, PDI Perjuangan akan mengerahkan kekuatan di seluruh kota untuk TURUN ke JALAN,bersama rakyat,menyampaikan pendapat : Menolak kenaikan harga BBM, Gerakan massa iyu akan kami dorong berkelanjutan untuk terus memperbesar tekanan politik pada rezim pemerintahan SBY.
saat ini jumlah pengurus PDI perjuangan di Jawa Timur mencapai 144.634 personel mencakup pengurus DPC,PAC (tingkat kecamatan) Ranting (kelurahan) dan anak ranting ( Tingkat RW ) yang tersebarv di 38 kabupaten/kota. seluruh daeraha di Jawa Timur telah mengonfirmasi bahwa kekuatan PDI Perjuangan akan turun secara maksimal dengan mengerahkan pengurus khusus partai,aktivis,anggota,simpatisan,kader,yang akan bergerak bersama kekuatan rakyat pada 27 Maret 2012.
untuk rencana aksi itu,pimpinan PDI Perjuangan menyerukan kepada segenap keluarga besar partai :
1. Galang terus kekuatan rakyat untuk tolak kenaikan harga BBM
2. Galang kerjasama dan sinergi dengan elemen-elemen sosial,politik dan ekonomi bangsa untuk menolak kenaikan harga BBM
3. Jaga ketertiban akasi. jauhi anarki. Setiap gerakan adalah merupakan aksi damai PDI perjuangan yang menyatakan pendapat yang dilindungi konstitusi dan undang-undang.
4. Waspadai setiap provokasi dari pihak-pihak tertentu yang hendak mengacaukan startegi gerakan massa.
5. Sampai surat pemberitahuan kepada lembaga kepolisian terdekat jika hendak melangsungkan aksi massa.
Demikian press realease ini di buat untuk disebarkan pada khalayak umum.
Data dan perhitungan dari Kwik Kian Gie bahwa pemerintah tak punya alasan apapun untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
a. Pertamina memperoleh hasil penjualan BBM premium sebanyak 63 Milyar Liter dengan harga Rp.4500, yang hasilnya Rp.283,5
b. Pertamina harus impor dari pasar Internasional Rp.149,887 Triliyun
c. Pertamina membeli dari pemerintah = 237,615 Juta barel @USD 105 X Rp.9000 = Rp.224,546 Triliyun
d. Pertamina mengeluarkan uang untuk LRT ( Lifting + Refining + Trasporting ) 63 Milyar Liter @Rp.566,=Rp.35,658 Triliyun.
e. Jumlah pengeluaran pertamina Rp.401,091 Triliyun
f. Pertamina kekurangan uang maka pemerintah yang membayar kekurangan ini yang di Indonesia pembayaran kekurangan ini di sebut " SUBSIDI" kekurangan yang dibayar pemerintah ( SUBSIDI ) = Jumlah pengeluaran Pertamina di kurangi dengan hasil penjualan Pertamina BBM kebutuhan di Indonesia
= Rp.410,091 Triliyun - Rp.283,5 Triliyun
= Rp.126,591 Triliyun
g. tapi ingat, Pemerintah juga memperoleh hasil penjualan juga kepada Pertamina (karena Pertamina juga membeli dari pemerintah ) sebesar Rp.224,546 Triliyun. Catatan Penting : hal inilah yang tidak pernah disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
h. maka kesimpulannya adalah pemerintah malah kelebihan uang,yaitu sebesar perolehan hasil penjualan ke Pertamina - kekurangan yang dibayar pemerintah ( subsidi )
= Rp.224,546 Triliyun - Rp.126,591 Triliyun
= Rp. 97,955 Triliyun
i. Artinya, APBN tidak jebol, sebaliknya dalam setahun masih untuk Rp.97,955 Triliyun
ARZ TEAM