Upaya Mediasi Dari Pihak BPD Desa Gumeno Dan Panitia Terkait Klarifikasi Surat Sanggahan di Tolak Penyanggah

Gresik, gresiknews1.com - Berani Transparan Membantu Mengungkap Yang Belum Terungkap


Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Pergantian Antar Waktu (PAW) yang di selenggarakan di lapangan Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Jatim , pada Rabu 16 Juni 2021 lalu Masih Menyisahkan Permasalahan yang belum tuntas. 


Setelah beberapa waktu lalu Abdullah Hasyim salah satu Calon yang merasa di Curangi , Mengirimkan Surat Pengaduan ke beberapa instansi . Terkait dugaan ketidak transparansian pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Gumeno. 


Pada Hari ini Rabu 30 Juni 2021 Pukul 13.00 WIB , penyidik Polres Gresik memanggil Abdullah Hasyim untuk di gali keterangannya Terkait Surat Pengaduan. 

" dalam hal ini, penyidik Polres Gresik menerima aduan kami, bila di dapatkan alat bukti yang kuat penyimpanganya dan ada unsur-unsur tindak pidana penyidik akan menindak lanjuti," kata Hasyim pada wartawan.

Hal ini, di benarkan oleh perwakilan warga " Salah satu kejanggalan Penetapan DPTnya terkesan sepihak , yang seharusnya melalui Musyawarah Wilayah di Usulkan ke RT / RW  tetapi di putuskan sepihak oleh Panitia dan BPD Desa  " ucap Moh.Muhklis (30/06/2021) .

Di singgung apa perkara gugatan PAW ini akan di lanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terkait penetapan SK Putusan Bupati untuk kepala desa terpilih ?



" Kalau misalnya SK penetapan dari Bupati itu jatuh pada lawan kami, bukti putusan tersebut yang akan menjadi acuan gugatan di PTUN nanti," tandas Hasyim.

Sementara itu, Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemkab Gresik Dra. Malahatul Fardah, M.M. pihaknya mengaku kalau belum menerima berkas Hasil PAW Desa Gumeno dari Camat Manyar M. Nadilah . 


" Sampai hari ini kami belum menerima dokumen pelaksanaan PAW Gumeno, termasuk hasil rekapitulasi sementara dan coklit," kata Fardah.

Terpisah , Surat Pengaduan yang masuk di DPRD beberapa hari lalu , Sudah di limpahkan ke Komisi 1 tinggal menunggu proses selanjutnya.

Mirisnya , sepulang dari Polres Gresik Abdullah Hasyim Pukul 16:00 Wib Sampai di rumah , di datangi oleh Pihak Ketua BPD Moh.Kholil, S.Pd.,M.M Berserta Sekertaris Nurmahmudiyah Menyampaikan Jawaban Surat Sanggahan . 

1. Jawaban Sanggahan Hasil Musdes Kusus Pilihan Kepala Desa Penganti Antar Waktu (PAW) No:141.1/11/437.103.20/BPD/2021

2. Keputusan BPD tentang Sanggahan Saudara Abdullah Hasyim, S.Th.I Atas Hasil Pemilihan Kades PAW 
No:141.1/11/437.103.20/BPD/2021


" Kami tidak pernah menerima redaksi tata tertib pelaksanaan PAW yang di infokan oleh BPD,  yang katanya semua Sanggahan tersebut telah di cantumkan di tata tertib . Sehingga sanggahan kami di nyatakan batal oleh BPD Desa Gumeno  " ujar , Abdullah Hasyim ketika di wawancarai wartawan. 


Abdullah Hasyim akan terus melanjutkan proses hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) sampai mendapatkan  keadilan dengan seadil-adilnya. Bersambung

Penulis : ARZ / DMS 
Pendiri Penangung Jawab Redaksi 
Arifin S. Zakaria 

2 Kandidat PAW desa Gumeno dan Masyarakat Diduga Tidak Percaya Kepada BPD Dan Panitia Pelaksanaan

Gresik , gresiknews1.com - Berani Transparan Membantu Mengungkap Yang Belum Teruangkap 

Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu ( PAW ) lagi santer di perbincangkan oleh warga Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, kasak kusuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) pada rabu 16 Juni 2021 lalu , lantaran adanya dugaan setingan dari Panitia dan BPD setempat. 


Mulai dari perekrutan panitia hingga musyawarah pembahasan tata tertib . hal ini terbukti dengan adanya stigma miring dari warga setempat yang menyoroti pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) itu.


Menurut warga setempat Moh.Muhklis mengatakan , " Bahwa mulai dari perekrutan panitia, tidak di acak dari semua warga, namun di ambilkan dari kubu pendukungnya kandidat Hasan Fathoni , " ucap Moh.Muhklis kepada awak media infojatim.com - gresik news1.com 

Dugaan ketidak transparan ini yang menjadi bahan obrolan tak sedap di desa Gumeno. Hingga kandidat Abdullah Hasyim mengirim surat sanggahan pada instansi - instansi terkait .


" Mungkin warga gumeno ini dianggap tidak ada faham terkait regulasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ( PAW )  sehingga Panitia dan BPD menjalankan amanah ini semaunya sendiri, " tandas Moh.Muhklis .

" Dan yang perlu di garis bawahi oleh pihak terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu  PAW, warga Gumeno akan mencari keadilan, sampai kapanpun," lanjutnya.

Dari surat sanggahan yang di layangkan oleh kandidat Abdullah Hasyim, pihak tergugat akan memberikan jawaban, namun, jawaban tersebut tak kunjung datang.

Pada Sabtu 27 Juni 2021 Pukul 20:00 WIB ,  pihak panitia dan BPD berkumpul di pendopo kantor desa. Dengan mengundang kedua kandidat yang bertujuan untuk memberikan jawaban sanggahan dari penggugat. Tapi bukan jawaban secara lisan yang di harapkan dari penggugat melainkan tertulis.


Kedua Kandidat PAW tidak menghadiri undangan dari BPD Desa Gumeno , Di Duga masyarakat sudah tidak percaya kepada BPD dan Panitia Pelaksanaan PAW tersebut.



Terpisah, adanya informasi dugaan ketidak transparansian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu PAW, sejumlah awak media pun hadir di pendopo kantor desa Gumeno pada Sabtu 27 Juni 2021 malam pukul 20.00 WIB . Untuk melaksanakan tugas jurnalistiknya sebagai pemantau dan monitoring. 

Tapi apa yang di dapat salah satu panitia yang di ketahui bernama Bagus menghalang - halangi sejumlah awak media yang hadir.

"Dari mana mas,"tanya Bagus.

"Kami dari media pak, ijin liputan,"jawab reporter media infojatim.com - gresik news1.com

"kami lagi rapat terbatas, jangan di liput,"ketus Bagus.

Sejumlah tim awak media pun segera menjauh dari forum, tak lama berselang Camat Manyar M. Nadilah di dampingi Staf hadir di lokasi, ia tidak melarang ketiga kuli tinta itu untuk liputan.

Dari pelarangan peliputan ini apa maksudnya ?


Ironisnya , dalam agenda rapat tersebut dari BPD Desa Gumeno tidak  menghadirkan dari Tim Pengamanan terutama dari Polsek atau dari Kamtibmas setempat. 


Usai Camat Manyar menyampaikan UU tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu PAW. Camat pun sempat menyampaikan analogi-analogi sehingga terjadi penetapan putusan.



Ketua BPD Gumeno Kholil sempat ngomong "kecewa" dengan ketidak hadiran pihak penggugat dan calon terpilih . Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antara Waktu PAW tersebut , sudah terpantau langsung dari media infojatim.com - gresik news1.com mulai pertama hingga sampai saat ini.  Bersambung





Penulis : ARZ / DMS 
Pendiri Penangung Jawab Redaksi 
Arifin S. Zakaria

Diduga Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D) Gapurosukolilo Menyalahi Peraturan Bupati Dalam Merekrut Perangkat Desa

Gresik , gresiknews1.com - Berani Transparan Membantu Mengungkap Yang Belum Terungkap 

Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D) Gapurosukllilo, Kecamatan Gresik diduga menyalahi aturan Peraturan Bupati (Perbub) dalam merekrut perangkat desa, Sabtu  (26/6/2021). Sebab, peserta yang lolos ujian tidak sebagai warga setempat. 


Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gapurosukolilo Yuda Tristianto, Kecamatan Gresik, mengatakan, " dugaan pelanggaran tersebut terlihat dari peserta yang terpilih bukan dari warga setempat. Melainkan dari Desa dan Kabupaten luar Kabupaten Gresik. Selain itu, ada  peserta yang baru tinggal beberapa bulan di desa tersebut. " 

Yuda manambahkan, pelaksanaan rekrutmen perangkat Desa Gapurosukolilo sudah terlaksana pada Selasa (15/6/2021). Ada 19 peserta yang mendaftar untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Kesra. Dan hasil leksi tersebut saat ini, berkas calon perangkat Desa yang lolos administrasi dan lolos ujian sudah diserahkan di Kecamatan Gresik. 

"Informasinya, dari peserta calon perangkat Desa itu ada yang bukan warga setempat. Sehingga, kita akan menyampaikan keluhan ini ke Kecamatan Gresik. Harapan kita, rekutmen itu dibatalkan," kata Yuda Tristianto ketika di konfirmasi awak media.

Lebih lanjut Yuda, mengatakan, dari poster yang beredar di masyarakat, persyaratan  untuk menjadi calon perangkat desa yaitu harus Warga Desa Gapurosukolilo dan bertempat tinggal di Gapurosukolilo. Ternyata ada warga luar yang ikut menjadi calon perangkat desa. 

Menurut Yuda, persyaratan itu sudah sesuai Perbub Nomor 19 Tahun 2017 tentang tata cara penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. 



"Pada Pasal 17 ayat (1) ini sudah jelas, bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa setempat yang telah memenuhi persyaratan. Dari pasal ini sudah jelas, yaitu harus dari warga desa setempat," imbuhnya. 

Terpisah, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gresik, Drs. Nurul Muchid, mengatakan, " Perbub tersebut sudah jelas dalam mengatur rekrutmen perangkat Desa. " Ucapnya. 

"Dalam pasal 17 ayat (1) itu sudah jelas. Dan ditegaskan ayat (2), yang menyatakan warga Negera Republik Indonesia, bukan untuk warga Negara Asing (WNA) dan bukan untuk warga luar desa setempat. Dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga," ucap Nurul Muchid ketika di konfirmasi awak media. 

Dugaan pelanggaran admistrasi tersebut menjadi sorotan LSM Lembaga Pemantau Birokrasi (LPB) Novan, mengatakan, dalam surat dari Dinas PMD tahun 2018 itu juga sudah jelas. 

Menurut Novan, dalam Perbub tersebut sudah jelas, bahwa yang dapat menjadi Calon Perangkat Desa adalah warga desa setempat, dibuktikan KTP atau Surat Keterangan dan KK dan tidak ada batasan waktu minimal sebagai warga desa dan/atau bertempat tinggal di desa setempat sebagaimana Pasal 17 Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2017. 


"Terkait pertanyaan seputar putra daerah, yang bukan warga Desa  setempat, maka hal tersebut tidak dapat diterima sebagai bakal calon Perangkat Desa," kata Novan. 

Sementara dari Pihak Desa Gapurosukolilo, Kecamatan Gresik, mengatakan, bahwa P3D tetap berpedoman sesuai Perbub  Nomor 19 Tahun 2017 tentang tata cara penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. 

"Panitia juga mengacu pada Perbub ini. Tapi lebih jelasnya, ketemu P3D langsung," kata tim P3D  Gapurosukolilo, Kecamatan Gresik, yang tidak mau disebut namanya saat ditemui awak media di Balai Desa Setempat. 


Pada kenyataannya kejadian tersebut tidak hanya satu wilayah, Melainkan di beberapa wilayah di kabupaten Gresik. Bersambung 

Penulis Sgk / ARZ
Pendiri Penangung Jawab Redaksi
Arifin S. Zakaria

Perwakilan Warga Desa Gumeno Dampingi Calon Kepala Desa Antar Waktu , Datangi Polres Gresik Serahkan Surat Pengaduan Peninjauan Kembali Terkait ( PAW ) Desa Gumeno

Gresik , gresiknews1.com - Berani Transparan Membantu Mengungkap Yang Belum Terungkap


Calon kepala desa antar waktu di dampingi perwakilan masyarakat Desa Gumeno Kec.Manyar Kab.Gresik Mendatangi Polres Gresik di jl.dr.wahidin Sudirohusodo Kebomas Gresik.  Pada Hari Selasa 22 Juni 2021 Pukul 11.00 Wib .


Untuk menyerahkan Surat Pengaduan Peninjauan Kembali Terkait Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) yang dilaksanakan di Desa Gumeno Kec.Manyar Kab.Gresik pada hari Rabu 16 Juni 2021 lalu , banyak menuai kejanggalan dan kecurangan. 


" Surat pengaduan peninjauan kembali terkait Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ( PAW ) dengan tembusan Camat Manyar , DPRD Gresik , PMD , Bupati Gresik , BPD Desa Gumeno, Polres Gresik " ucap Abdullah Hasyim .


" surat sanggahan kami telah di terima oleh ketua BPD desa Gumeno , dan akan menjadi pertimbangan juga dokumen terlampir terhadap laporan hasil musyawarah desa ( MUSDES ) ke dinas - dinas terkait dan kami menunggu jawaban atas Surat sanggahan tersebut , "Ucap Abdullah Hasyim Selasa (22/06/21) Ketika di wawancara oleh awak media infojatim.com - gresiknews1.com


Adapun dugaan pelanggaran tersebut dalam surat laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) antara lain :

1. Kurang transparannya panitia untuk pemberian informasi selama proses pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu ( PAW ) . Calon tidak mendapatkan informasi terkait dokumen administrasi apakah sudah memenuhi persyaratan pendaftaran atau tidak.  

2. Tidak seriusnya panitia dalam proses administratif . Sejak tanggal ditetapkannya DPT pada tanggal 30 Mei 2021, panitia tidak sesegera mungkin menempelkan atau mengumumkan untuk segera di ketahui masyarakat umum dan hanya menempelkan di papan pengumuman balai desa yang jarang terekspos. 

3. Penetapan DPT yang terkesan Searah dan menguntungkan pihak lawan , di buktikan dengan tidak di ikut sertakannya perangkat RT/RW yang merupakan pengusul DPS dalam penetapan DPT. 

4. Selama proses pelaksanaan pemungutan suara panitia dan BPD melakukan Pembiaran terhadap pelanggaran di ruang musyawarah desa berlangsung . Seperti panitia tidak melarang proses intimidasi salah satu warga untuk memaksakan pemilih menggunakan alat tulis atau spidol warna tertentu sebelum memasuki bilik suara .


" Tentu ini menjadi data pembanding, jika ada pihak - pihak yang mengklaim PAW di desa gumeno 16 Juni 2021 lalu berjalan lancar, kondusif dan tanpa pelanggaran. " Imbuhnya.


Dari perwakilan masyarakat Desa Gumeno ketika di wawancarai awak media infojatim.com - gresiknews1.com  menyampaikan " kami akan mempersiapkan surat Petisi untuk dimohonkan agar dilakukan peninjauan kembali terhadap proses ( PAW ) Desa Gumeno" ujar Moh. Mukhlis. Bersambung


Penulis : Dimas 
Pendiri Penangung Jawab Redaksi 
Arifin S. Zakaria 

Diduga Ada Kecurangan Dan Kejanggalan Terkait ( PAW ) Perwakilan Warga Desa Gumeno Lampirkan Surat Pengaduan Ke Bupati DPRD Dan Instansi Terkait

Gresik, gresiknews1.com Berani Transparan Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap 


Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Penganti Antar Waktu ( PAW ) di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Pada Hari Rabu 16 Juni 2021 Pagi , di Lapangan Desa setempat masih menyisakan persoalan. Pasalnya dalam Pelaksanaan ( PAW ) tersebut diduga banyak terjadi Kejanggalan - kejanggalan. 


Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Penganti Antar Waktu ( PAW ) , di ikuti 2 calon perserta kepala desa yaitu Hasan Fathoni dengan Abdullah Hasyim . berdasarkan perhitungan perolehan suara dari 214  jumlah hak pilih. calon kepala desa Hasan Fathoni  dengan perolehan suara sebanyak 132 , calon kepala desa Abdullah Hasyim  memperoleh 82 suara. Di duga ada kecurangan dalam sistem Pelaksanaan ( PAW ) tersebut. 


Menurut keterangan dari narasumber Moh.Muhklis sebagai perwakilan warga  mengatakan kepada awak media infojatim.com - gresiknews1.com " Dalam proses pelaksanaan PAW di desa gumeno kecamatan manyar kabupaten Gresik , banyak terjadi penyimpangan -penyimpangan terkait proses penetapannya. ada dasar yang kuat karena ada beberapa bukti dan kejanggalan yang ditemukan dalam setiap proses penetapan ditengarai tidak transparan ," ucapnya ." Ucap Moh. Muhklis . 



Calon Kepala Desa Penganti Antar Waktu ( PAW ) Abdullah Hasyim Ketika Di Konfirmasi awak media infojatim.com - gresiknews1.com mengatakan " Adanya dugaan kecurangan proses perwakilan calon pemilih dari perwakilan RT,RW di masing - masing wilayah desa yang dilaksanakan oleh panitia . Serta pelaksanaan tata tertib diduga menguntungkan salah satu pihak." pungkas Abdullah Hasyim . 

Ketika di konfirmasi infojatim.com - gresiknews1.com lewat telpon seluler Camat Manyar M.Nadila mengatakan "  dalam pemilihan tersebut berjalan aman dan lancar," paparnya

Dari ketua BPD Desa Gumeno Ketika Di Konfirmasi Awak Media infojatim.com - gresiknews1.com melalui WA WhatsApp Menyampaikan " Alhamdulillah semua berjalan lancar, tertib, aman terkendali berkat doa semua pihak. " tandasnya .

Disisi lain Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Penganti Antar Waktu ( PAW ) desa setempat . Ketika di konfirmasi awak Media infojatim.com - gresiknews1.com menyampaikan melalui WA WhatsApp " Proses PAW di pantau langsung beberapa instansi . PMD , Polda , Muspika , Wartawan dll. " ujarnya .


Namun demikian pada kenyataannya telah di temukan informasi banyak terjadi kejanggalan yang tidak sesuai .salah satunya ada oknum Pegawai ASN di instansi Pemerintahan Kabupaten Gresik yang menjadi panitia pelaksanaan ( PAW ) tersebut. 




Pada Hari Senin 21 Juni 2021 pukul 10:00 Wib. Abdullah Hasyim bersama perwakilan warga Moh.Mukhlis Membuat Surat Komplain Pengaduan kepada instansi yang terkait , untuk peninjauan kembali ( PAW ) yang dilaksanakan di Desa Gumeno Kec.Manyar Kab.Gresik yang diduga kurang transparan dan banyak kejanggalan atas proses Pemilihan Kepala Desa Penganti Antar Waktu ( PAW ) . Bersambung.


Penulis : Dms
Pendiri Penangung Jawab Redaksi 
Arifin S Zakaria

Gowes Road Bike Bersama Pangdam V Brawijaya

Gresik, gresiknews1.com - Motto Berani Transparan Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap. 


Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suhariyanto menggelar Gowes Road Bike pada hari Minggu 20 Juni 2021 pagi . Start pukul 06:00 wib di Yon Arhanudse 8 / MTB Gedangan Sidoarjo finish di Kodim 0817/ Gresik yang di ikuti 8 orang dengan penangung jawab kolonel Inf Nanang Arianto ( KajasdamV/Brw ) .


Hadir dalam  kegiatan tersebut sbb: 
1. Mayjen TNI Suhariyanto, SOS., M.M (Pangdam V/Brawijaya).
2. Brigjen TNI Arie Subekti,S.A.P (Irdam V/Brw)
3. Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo (Danrem 084/BJ).
4. Kolonel Inf Ade Adrian (Aslog Kasdam V/ Brawijaya)
5. Letkol Inf Mohamad Iswan Nusi S.H ( Dandim 0816 Sidoarjo )
6. Kabalakdam V/Brw
7. Bpk. Hong Peng (Rekanan Pangdam V/Brawijaya). 
8. Bpk. Johnny (Rekanan Pangdam V/Brawijaya).

Adapun rute yang dilalui sbb:
Rute (Start) Yon Arhanudse 8 – Jl. Letjen S. Parman– Jl. Raya Waru, belok kiri – Jl. Raya Taman, belok kanan – Jl. Raya Kalijaten – Jl. Raya Ngelom, belok 
kanan – Jl. Raya Mastrip, belok kiri – Jl. Raya Menganti, belok kanan – Jl. Citra Raya Lakarsantri CP 1 KORAMIL 0832/08 LAKARSANTRI Km ± 25,8 – Jl. Raya Made – Jl. Kendung, belok kiri – Jl. Raya Sememi – Jl. Pakal – Jl. Benowo, belok kanan – Jl. Singapur, belok kanan – Jl. Kauman baru, belok kiri – Jl. Jawar
Surabaya – Jl. Romokalisari, belok kiri – Jl. Kragan Rembang Surabaya, belok kiri – Jl. R.A Kartini Kodim 0817/Gresik (Finish) Jarak ± 47,9Km



Dengan rangkaian kegiatan sbb :

1. Pukul 08.13 WIB road bike Mayjen TNI Suhariyanto, SOS., M.M (Pangdam V/Brawijaya) beserta rombongan memasuki Wil Kab. Gresik.

2. Pukul 08.21 WIB, road bike Mayjen TNI Suhariyanto, SOS., M.M (Pangdam V/Brawijaya) beserta rombongan tiba di Finish Makodim 0817/Gresik Jl. RA. Kartini Kab. Gresik dan di sambut oleh :

a. Letkol Inf Taufik Ismail, S.Sos, Mi. Pol (Dandim 0817/Gresik)
b. Mayor Inf Sugeng Riyadi (Kasdim 0817/Gresik)
c. Jajaran Pa Staf dan Para Danramil Kodim  0817/Gresik.

3. Pukul 08.25 WIB, peserta road bike Mayjen TNI Suhariyanto, SOS., M.M (Pangdam V/Brawijaya) beserta rombongan melaksanakan peregangan dan dilanjutkan istirahat.

4. Pukul 08.58 WIB, pemberian santunan anak yatim oleh Mayjen TNI Suhariyanto, SOS., M.M (Pangdam V/Brawijaya) dan dilanjutkan makan pagi.

5. Pukul 09.30 WIB, Mayjen TNI Suhariyanto, SOS., M.M (Pangdam V/Brawijaya) beserta rombongan kembali ke Surabaya dengan pengawalan Pomdam V/Brw, selama kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar.

"Semoga dengan adanya kegiatan ini, semua jajaran instansi di wilayah Jawa Timur dapat membiasakan untuk berolahraga, khususnya bersepeda, di sela-sela rutinitas. Tujuannya agar tubuh selalu bugar dan sehat Selain itu, juga untuk menjaga imunitas tubuh agar tetap fit. " Ucap " Mayjen TNI Suhariyanto.



Dalam agenda tersebut merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan tersendiri bagi  " Musik Anjal "  di bawah Pengawasan Dinas Pariwisata Kab.gresik juga di bawah binaan Arifin S.Zakaria juga sebagai Pendiri Penanggung Jawab Redaksi infojatim.com - gresiknews1.com group untuk menyambut dan menghibur kegiatan Gowes Road Bike yang diselenggarakan oleh Mayjen TNI Suhariyanto, SOS., M.M (Pangdam V/Brawijaya) bersama rombongan dengan diiringi alunan " Musik Anjal "  dengan lemah gemulai jari jemari tangan yang menari nari di atas alat musik Angklung membuat semarak  penuh semangat,  dan penuh Harmonis dalam Gowes kali ini, " Ujar, " Mayjen TNI Suhariyanto, SOS., M.M (Pangdam V/Brawijaya) .


Agenda yang dilanjutkan dengan pemberian santunan anak Yatim oleh Mayjen TNI Suhariyanto, SOS., M.M (Pangdam V/Brawijaya) beserta rombongan sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan TNI terhadap rakyat.



Bahwa dengan keadaan pendemi kita harus jaga kesehatan dengan kita menjaga kesehatan makan kita sudah melawan pendemi. selalu menjalankan tata tertib protokol kesehatan karna kesehatan sangat dibutuhkan oleh setiap orang dengan ini saya mengajak untuk menjalankan protokol, dan selalu melakukan pencegahan - pencegahanya termasuk Olahraga. Dalam agenda tersebut terpantau langsung oleh Team redaksi infojatim.com - gresiknews1.com group di lapangan. 



Penulis Arifin S.Zakaria 
(Pendiri Penangung Jawab Redaksi)

5 Preman Meresahkan Masyarakat Diciduk Polres Gresik

Gresik, gresiknews1.com -  Motto Berani Transparan Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap.

Kepolisian Resor Gresik terus memburu preman. Premanisme yang mereka lakukan dikategorikan meresahkan masyarakat. Seperti pemalakan atau pemungutan liar (pungli).

Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto, SH, SIK, MM mengatakan, 5 preman diamankan pada hari Minggu 13 Juni dini hari di Jalan Gubernur Suryo, Kecamatan Gresik dan simpang empat Bringkang Kecamatan Menganti.


Saat dilakukan operasi, preman tersebut kedapatan sedang melakukan pemalakan terhadap pengunjung pasar dan sopir truk.


Selanjutnya para preman itu diangkut ke Mapolres Gresik untuk dilakukan interogasi Sat Reskrim dan pemeriksaan kesehatan.


"Instruksi menggelar operasi paraktik premanisme yang meresahkan masyarakat itu menyusul setelah Kapolri mendapatkan perintah langsung dari Presiden RI Joko Widodo." ungkap AKBP Arief, Senin (14/6/2021)



Penertiban premanisme merupakan bagian tugas Polri menindaklanjuti keluhan masyarakat.

Alumni Akpol 2001 tersebut juga mengimbau masyarakat apabila menjumpai aksi premanisme agar melapor pada Kepolisian terdekat atau melalui call center 110.


Juga mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Masyarakat diminta tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan.


"Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas adalah hal yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghindari penularan virus corona." pungkasnya. 


Sumber Berita ; Partner Mitra Media 
Pendiri Penanggung Jawab Redaksi 

Pihak PT New Era Rubberindo Meminta Bupati Gresik Untuk Memberikan Solusi Dan Penyelesaian Kepada Karyawan Yang Bekerja .

Gresik, gresiknews1.com - Motto Berani Transparan Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap. 

Karyawan/karyawati dari  perusahaan yang memproduksi Sepatu dan sandal PT New Era Rubberindo Gresik Kec.Kebomas Kab Gresik meski telah melewati beberapa kali unjuk rasa  untuk memperjuangkan haknya berupa gaji yang tertunda selama 5 bulan. 

Akhirnya pada hari ini telah dilaksanakan mediasi antara perwakilan karyawan/karyawati PT. New Era Rubberindo yang tergabung dalam PUK FSP KEP PT. New Era Rubberindo (Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan, mediasi yang dilaksanakan bertempat di Kantor Pemkab Gresik Jl.Dr Wahidin Sudirohusodo Kec Kebomas Kab Gresik, pada hari Jum.at ( 11/ 6 / 2021)  pukul 16.00 Wib s, d selesai 


Dalam pembahasan mediasi kali ini di mana dalam unjuk rasa sebelumnya juga membahas 4  tuntutan yang pernah di ajukan oleh para buruh dari PT New Era Rubberindo Kec Kebomas Kab Gresik, 4 Tuntutan sbb: 

1. Segera Bayarkan THR 2021 yang belum terbayar penuh
2. Bayar Upah yang belum terbayar penuh
3. Menolak restrukturisasi upah sebesar Rp. 3.000.000
4. Berikan kepastian bekerja kepada karyawan / karyawati

Selanjutnya massa aksi melaksanakan mediasi  di ruang joglo putri cempo Pemkab Gresik yang dihadiri oleh Fandi Akhmad Yani ( Bupati Gresik) , Sdr Apin Sirait ( Ketua DPC FSP KEP Gresik) , Dra Ninik Asrukin MM ( Kadisnaker Kab Gresik) ,  Ir Ida Lailatussa'diyah, MM ( Asisten II Setda Kab Gresik) , Sdr Tursilowanto Hariogi S,IP, MM ( Asisten III Setda Kab Gresik)  , dan 6 perwakilan dari massa aksi FSP KEP dipimpin Sdr Ahmad Agus S



Kemudian dari Massa berkumpul dikantor Pemkab Gresik sambil menunggu hasil mediasi.selanjutnya, dalam mediasi tersebut. Menurut  dari perwakilan massa juga mengatakan terkait 
BPJS tenaga kerja di PT. New Era Rubberindo Gresik yang kurang memberikan kepuasan kepada pekerja, terkait tentang SK bersama yang ditangguhkan dan tentang PB ( Perjanjian Bersama ) yang sudah disepakati tiap minggu diangsur 1 juta ternyata sudah di ingkari oleh perusahaan, " Ujar, " dari Sdr Ahmad Agus S ( Perwakilan dari massa aksi FSP KEP Gresik)  


Untuk penundaan upah,  Mulai bulan oktober 2020 mulai  ada penundaan upah pekerja , tetapi sudah ada kesepakatan akan di cicil 1 minggu dibayarkan dan pada bulan januari 2021 sampai sekarang kita tidak menerima upah bekerja sama sekali, sedangkan pada tahun 2020 
pihak perusahaan masih memproduksi dengan hasil yang bagus tetapi kenapa tidak dibayar hak-hak karyawan selama bekerja di tahun 2020. 

Namun  di sisi lain ada sebagian karyawan yang mendapatkan Rp. 1.500.000 setiap minggu, kembali lagi tentang kepercayaan saya harapkan perusahaan harus jujur bahwa setidaknya kalau tidak mampu bilang tidak mampu jangan janji - janji  tinggal janji kepada karyawan / pekerja yang selalu menunggu untuk kepastian. 


Sdr. Edi Harahap ( Selaku HRD PT. New Era Rubberindo )  juga mengatakan dengan adanya krisis ekonomi mengacu ke Pandemi Covid 19 dalam hal ini PT. New Era Rubberindo mengaku salah atas kekurangan Hak - hak karyawan yang masih belum terpenuhi " Ujar, " beliaunya. 

Sedangkan dalam mediasi tersebut pihak pimpinan PT New Era Rubberindo tidak dapat hadir melainkan di wakilkan kepada HRD PT New Era Rubberindo  Dengan ini saya mewakili dari pimpinan PT. New Era Rubberindo mohon maaf yang sebesar besarnya karena tidak bisa hadir disini karena beliaunya lagi kurang enak badan. 


Dengan adanya demo yang dilakukan berulang - ulang kali bahwa pihak perusahaan sudah di buil-up dan akan diperbaiki sistem persoalan yang ada di PT. New Era Rubberindo, pihak 
perusahaan akan memberikan semua tuntutan karyawan kalau perushaan sudah berjalan selama 2 tahun dan dilihat 3 bulan kedepan bagaimana kondisi perusahaan dan akan memberikan sesuai tuntutan karyawan.

*!Fandi Akhmad Yani, SE  dengan panggilan akrabnya Gus Yani (Bupati Gresik) , juga menyampaikan  dalam mediasi kali ini bahwa persoalanya teman-teman pekerja meminta haknya dengan ( PB ) perjanjian bersama yang disepakati oleh kedua pihak antara perusahaan dan karyawan dalam rincian PB ataupun SK Penangguhan. 

Dari pihak perusahaan sendiri kalau kita amati banyaknya janji janji dari perusahaan dan menjadi dampak karena era pandemi sehingga dari perusahaan sendiri kurang tegas untuk mengambil kebijakan karena banyak karyawan yang dilibatkan , " Ungkap, " Gus Yani, " 


Sampai detik ini bagaimana untuk kesepakatan yang sudah di sepakati untuk membayar kekurangan karyawan PT New Era Rubberindo di mana yang disepakati dalam unjuk rasa sebelumnya tentang upah 3 Jt yang belum terselesaikan keseluruhannya, pihak perusahaan harus menyelesaikan satu persatu tuntutan dari karyawan / karyawati PT New Era Rubberindo Gresik. 

Harapa kita semua agar  perusahaan dapat menyelesaikan satu permasalahaan dulu dan untuk selanjutnya misalnya sudah terjadi maka akan diprogres lagi per tiga bulan supaya perusahaan tidak terjadi penurunan produksi. 



Disini kami bantu untuk berikan  kekurangan hak karyawan dari anggaran subsidi dari APBD selama 3 bulan dengan catatan pihak perusahaan mampu memberikan sisa tuntutan hak karyawan/karyawati yang belum terpenuhi, " Ungkap, " Bupati Gresik dalam mediasi tersebut. 

* Menurut  apa yang disampaikan oleh Tursilowanto Hariogi, S.IP., MM (Asisten III Setda Kab. Gresik) bahwa problem perusahaan ini sudah di angka 20 juta perkaryawan dan karyawan ini aset dari perusahaan, untuk itu jangan di sia-siakan karena bagaimanapun karyawan disini sudah mengabdi puluhan tahun di PT. New Era Rubberindo dan tepati kesepakatan yang sudah disepakati perusahaan harus terbuka juga dan bertanggung jawab kepada karyawan karyawannya,  " Pungkas, " Asisten III Setda Kab Gresik pada saat mediasi. 


Kalau perusahaan  terus-terusan tidak membayar upah kekurangan karyawan hanya janji tinggal janji bagaimanapun yang kita harapkan jalan yang terbaik,  Bagaimana cara kita mencari jalan terbaik agar permasalahan ini  jangan sampai masalah perusahaan ini naik sampai ke PHI ( Persidangan Hubungan Industrial ) maka akan merugikan kita semua. 

* Ketua DPC FSP KEP Gresik ) Apin Sirait dalam mediasi dengan karyawan PT New Era Rubberindo Gresik  mengatakan  terkait penangguhan upah mulai tahun 2013 dan UMK Tahun 2021 di angka 3.8 juta itupun angka penetapan dari perusahaan, tetapi dari  pihak perusahaan tidak mampu membayar Gaji yang sudah ditetapkan Rp. 3.800.000 dan akhirnya karyawan/karyawati mogok kerja dikarenakan upah ditunda dibayar Rp. 3.000.000 secara dicicil per minggu Rp. 1.000.000


Akan tetapi urusan perut pekerja Gaji dan THR tidak dibayar, apa salahnya karyawan / pekerja, karena mereka sudah mengabdi puluhan tahun kerja di PT. New Era Rubberindo Gresik dan yang  di harapkan tetapkan kepastian dan selesaikan gaji yang belum dibayarkan selama 4 bulan, sedangkan karyawan sendiri  tidak akan mau kalau dibayar 250.000 perminggu dan  pastikan karyawan akan bekerja lagi kalau permasalahan ini agar sudah dapat terselesaikan, "Ungkap, " Apin Sirait. 

* Dari massa aksi  yang ada di depan Pemkab Gresik sambil  menunggu keputusan yang di lanjutkan dari  Dra Ninik Asrukin, MM  ( Kadisnaker Kab Gresik), sekali lagi sebelumnya dari permasalahan ini sudah kami pikirkan untuk solusi yang terbaik jangan sampai berlarut larut dikarenakan dari karyawan / karyawati masih ada kebutuhan dalam sehari  -hari, ' Tandas , " Kadisnaker Kab Gresik. 


Jika ada  investor yang berani untuk membantu perusahaan ini jika ada kesepakatan akan dibayar 3.000.000 dari permasalahan tersebut, karena dari pertemuan pertemuan yang sudah sering dilakukan namun belum ada titik terang,  bahwa dengan adanya pertemuan ini dari perusahaan sendiri meminta waktu satu Minggu kedepan dan akan menghitung kemampuan perusahaan dan satu Minggu ini,  karyawan jangan ada yang mau di ajak kerja terlebih dahulu sampai perusahaan memberikan hutang nya sesuai perjanjian. 


Dari pihak  pemerintah sendiri juga akan  memberikan ada APBD beruapa subsidi kepada karyawan selama 3 bulan dengan catatan pihak perusahaan mampu memberikan 3 tuntutan yang belum terpenuhi. Dalam agenda mediasi tersebut bersama karyawan / karyawati PT New Era Rubberindo Gresik,  dalam agenda mediasi tersebut yang terpantau langsung oleh tim redaksi infojatim.com - gresiknews1.com Arifin S.Zakaria sekaligus sebagai Pendiri Penanggung Jawab Redaksi, sampai berita ini diturunkan, Sabtu ( 12/6/2021) 





Penulis: Arifin S.Zakaria 
Pendiri Penanggung Jawab Redaksi 

Kurangnya Kepedulian Dan Perhatian Yang Tinggi, Diduga Banyak Korban Jatuh Akibat Jalan Rusak.

Nganjuk, gresiknews1.com - Motto Berani Transparan Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap. 


Diduga banyak korban jatuh akibat jalan rusak didesa sudimoroharjo  kec wilangan kab Nganjuk, Sedangkan untuk pekerjaan galian tersebut  berjalan  terus untuk anggota polisi  diam saja. 


Adanya korban korban berjatuhan didesa sudimoroharjo kec wilangan kab Nganjuk karena jalan rusak berat , dimana pekerjaan galian jalan terus. baik mobil besar besar dan bermuatan berat  mengakibatkan jalan rusak parah kalau tidak hati hati , banyak korban yang berjatuhan di duga akibat dari jalan rusak tersebut.  


Akhirnya dari awak media radarpostnasional.com Sdr Sofyan dan bersama tim redaksi infojatim.com - gresiknews1.com  Sdr Dimas AZ  turun ke lapangan meninjau secara langsung di Tkp dari jalan yang rusak,  pada hari Senin ( 07/06/2021) . 


Dari  tim  salah satu awak  media radarpostnasional.com yang bernama Sdr  Sofyan juga dari tim awak media infojatim.com Sdr Dimas AZ bersama - sama  menemui kepala desa Sudi moroharjo  T yang  kebetulan juga bertemu  dengan Bpk camat  setempat. 


Dari pihak tim awak media  disini menanyakan dua hal  sbb ; 
 1 tentang warga yang dulu sudah pernah dikumpulkan beberapa tahun yang lalu  rapat untuk membicarakan solusi  pada warga,  tetapi semua itu janji tinggal janji dari pengembang, " Ucap, " Sdr Sofyan ketika menanyakan hal tersebut. 

Selanjutnya dari awak mediapun  bertanya pada  kepala desa beliau menjawab tambangnya buka tutup  dan kami komfirmasi pada warga dan warga menjawab, tambang buka terus kok mas, " Ucap, "  dari salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya.

Dan kami pun dari tim awak media tetap berusaha untuk mencari informasi kepada Bpk Camat setempat,  ternyata jawaban  nya juga sama dengan jawaban dari kepala desa. 

2. Tentang jalan yang rusak awak mediapun kembali bertanya kepada Kepala Desa  Sudimoroharjo kec wilangan kab Nganjuk.  Kalau itu jalan kabupaten yang memperbaiki  dinas PU ,  " Ungkap, " Kades tersebut sembari dari tim awak media menirukan omongan  baik dari Kades maupun pak camat.  

Disini  masyrakat banyak yang menyesalkan hal ini terjadi dan dari pihak awak mediapun  mendatangi PU Bina Marga di Nganjuk Jatim dan kami pun diterima salah satu Kasi Bina Marga dan beliau menjawab  bahwa didesa Sudi moroharjo  kec wilangan kab Nganjuk sering ada perbaikan  dan  pemeliharaan rutin,  tetapi banyak mobil besar yang dari tambang masuk keluar  bawah beban berat dan beberapa bulan sudah rusak lagi. 

Sehingga dari tim awak media pun konfimasi ke Wabup nganjuk tentang hal ini, dan awak media pun mengirim foto foto jalan yang rusak dan korban korban yang jatuh  dan dari Wabup tersebut menyampaikan bahwa pihak tambang sebenarnya membantu perbaikan jalan tersebut dan akan croscek ijin tambang tersebut ke propinsi sambil menirukan pembicaraan Wabup tersebut dan masyrakat menunggu langkah dari Bpk Wabup tersebut dimana pihak polres Nganjuk pun seakan akan diam aja. 

Padahal kasus ini sudah pernah masuk media pihak dari masyrakat  berencana berupaya untuk turun jalan  jika tidak ada penanganan serius dan masyarakat akan melaporkan tambang galian yang ada didesa sudi Moro Harjo ke Polda Jatim.  muda mudahan suara masyrakat didegar Kapolda Jatim. 


Dan masyarakat mendesak PU Binamarga nganjuk untuk memperbaiki jalan yang ada didesa mereka supaya tidak ada  korban lagi yang berjatuhan  akibat jalan rusak tersebut, " ungkap, " Sdr Sofyan 
Berdasarkan pedoman dan undang undang Lalu Lintas jika ada korban cedera ataupun fatal maka dapat bisa di tuntut pada pihak pihak yang terkait oleh korban untuk mempertanggungjawabkan baik jalan tersebut masih dalam pengawasan pemerintah ataupun yang sudah di kerjakan oleh pemborong yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak di pasang rambu rambu  di beberapa titik kerusakan kerusakan jalan. 
Sampai berita ini diturunkan, Rabo (09/06/2021). 


Penulis: DM  AZ / SFY
Pendiri Penanggung Jawab Redaksi 

Temuan BPK Dana Covid - 19 Pemkab Jember Senilai Rp.107 M Tak Bisa Dipertanggung Jawabkan

JEMBER, gresiknews1.com – Motto Berani Transparan Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap. 


Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan keganjilan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Jember tahun anggaran 2020.

BPK menemukan dana bantuan tidak terduga (BTT) Covid-19 senilai Rp 107 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Pada 2020, Pemkab Jember menganggarkan dana BTT Covid-19 sebanyak Rp 479 miliar. Dana tersebut dikeluarkan bupati periode sebelumnya.

“Dari dana BTT Covid-19 Rp 479 miliar, sebanyak Rp 220 miliar sudah terbelanjakan,” kata Wakil ketua DPRD Jember Ahmad Halim kepada awak media  di ruangannya, Senin (7/6/2021).


Realisasi BTT sebesar Rp 220 miliar tersebut sudah keluar dari rekening kas daerah. Rinciannya, sebanyak Rp 74 miliar memiliki surat pertanggungjawaban. Sedangkan Rp 107 miliar dana yang keluar tidak ada surat pertanggungjawabannya.

“Artinya Rp 107 miliar keluar, sampai dengan deadline 31 Desember 2021 tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tambah Halim.

Lalu, sebanyak Rp 17 miliar sudah dikembalikan ke rekening kas umum daerah (RKUD) pada 2020. Sebanyak Rp 1,8 miliar disetor ke RKUD namun baru dilaporkan pada tahun 2021. Sedangkan dana yang masih ada di rekening kas bendahara sebanyak Rp 18 miliar.


Politisi Gerindra itu menegaskan, seharusnya dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu dikembalikan pada rekening kas umum daerah. Namun hal itu tidak dilakukan sampai sekarang.

“Seharusnya dikembalikan pada kas daerah, namun tidak dilakukan,” imbuh dia.
Halim tak mengetahui pasti ke mana larinya dana ratusan miliar itu. Kata dia, uang tersebut sudah keluar dari rekening kas daerah ke pengguna anggaran Covid-19, yakni BPBD Jember.

Halim menilai tidak adanya pertanggungjawaban dana tersebut berpotensi terjadi tindak pidana korupsi.

“BPK menilai ini akan sulit kalau tidak diputuskan majelis hakim,” tutur dia.

 Artinya, kata Halim, ada potensi terjadi tindak pidana korupsi dalam pengeluaran dana BTT Covid-19 tersebut.

“BPK menjelaskan tindak lanjut tersebut bisa dibawa ke Pengadilan,” tambah dia.

Halim menambahkan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, di dalamnya mengamanatkan pada DPRD dan Pemkab Jember untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut.

Untuk itu, pihak DPRD Jember akan melaporkan temuan tersebut pada aparat penegak hukum. Namun, harus mengkaji terlebih dahulu dengan pimpinan DPRD Jember dan tim ahli.

“Kami komunikasikan dengan tim ahli, membuat narasi laporan seperti apa,” ucap dia.

DPRD bisa ajukan audit investigasi ke BPK

Dosen manajemen keuangan daerah Universitas Jember Hermanto Rohman menambahkan, audit BPK untuk menilai apakah pengelolaan keuangan sudah sesuai atau tidak dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Pemkab Jember memiliki waktu selama 60 hari untuk memberikan jawaban terkait temuan tersebut.
Itupun harus diawasi oleh DPRD Jember terkait rekomendasi audit, apakah dijawab dengan benar atau tidak,” kata Hermanto.

Selain itu, Bupati Jember juga harus mengawal dan memastikan siapa yang bertanggung jawab terkait temuan BPK itu. Meskipun temuan itu merupakan kebijakan bupati sebelumnya.

Hermanto menambahkan, meskipun ada surat pertanggunjawaban, dana Rp 107 miliar itu harus tetap dikembalikan. Sebab sudah melewati tahun anggaran, yakni 31 Desember 2021.

“Pertanggungjawabannya itu tidak bisa dimasukkan dalam klausul audit,” ujar dia.

Hermanto menilai dana Rp 107 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu uangnya harus ada, baik dalam bentuk tunai maupun nontunai.

 Jika tidak ada, maka DPRD bisa meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau investigasi.

“Kalau audit lanjutan, dananya dilacak, larinya uang kemana,” tambah dia.

Sebab audit BPK itu hanya temuan awal, untuk mengetahui apakah ada unsur pidana atau tidak, harus diinvestigasi oleh BPK.

Alternatif kedua, kata dia, DPRD Jember bisa memaksimalkan Pansus Covid-19 untuk menindaklanjuti temuan tersebut, yakni dengan mencari bukti uang Rp 107 miliar itu.

Ruang investigasi diambil DPRD melalui Pansus Covid-19 sampai ada bukti cukup bila hendak dilaporkan ke APH.

“Untuk melaporkan ke APH, bisa dari BPK atau DPRD atau dari masyarakat,” tambah dia.

Dosen Universitas Jember itu menilai dampak dari pengelolaan uang yang tidak tepat itu merugikan rakyat. Seharusnya uang dibelanjakan untuk rakyat, tetapi karena diduga tidak tepat akhirnya tidak jelas.

Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto mengaku memiliki waktu 60 hari untuk memberikan jawab terkait temuan BPK tersebut.

“Silakan dijawab saja siapa yang bertanggung jawab saat itu,” terang dia.

Jika BPK menilai jawaban yang diberikan tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka temuan itu bisa ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

Namun, laporan ke penegak hukum itu tidak dibuat oleh Pemkab Jember, tetapi DPRD.

“Laporannya tentu dari teman-teman legislatif, bukan kami lempar bola, legislatif sisi pengawas,” jelas dia.


Hendy tak ingin masalah tersebut menjadi beban bagi kepemimpinannya di masa datang.

Sebelumnya, BPK memberikan opini tidak wajar pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 Pemkab Jember.

Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah dengan berdasar pada empat kriteria.

Di antaranya, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Selain temuan dana Covid-19, BPK juga menemukan adanya Rp 202 miliar atas belanja barang dan jasa yang laporannya disajikan lebih tinggi. Sedangkan belanja pegawai disajikan lebih rendah.

Kemudian, Ada Rp 66 miliar realisasi belanja tim manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tanpa rekapitulasi sehingga tidak dapat diperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat.

Selain itu, ada Rp 68 miliar realisasi pembayaran belanja pegawai yang tidak sesuai dengan SAP dan kesalahan penganggaran. Selanjutnya ditemukan Rp 31,57 miliar utang jangka pendek lainnya yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai.
Sampai berita ini diturunkan, Selasa (08/06/2021) . 


Sumber Berita ; Partner Mitra Media 
Pendiri Penanggung Jawab Redaksi 

Diduga Sopir Menggantuk Dan Kurang Waspada, Rombongan Bus Wisata Alami Kecelakaan Di Tol Sumo

Mojokerto,  gresiknews1.com - Motto Berani Transparan Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap. Foto : Bus Pariwista PO Ardiansyah nopol S 7...