Showing posts with label Nasional. Show all posts
Showing posts with label Nasional. Show all posts

Keterangan Pers Menkes, Imunisasi Anak Akan Terdata Digital Di Aplikasi PeduliLindungi

Jakarta, gresiknews1.com - Motto Berani Transparan Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap

Foto : Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat memberikan keterangan Pers melalui Channel Youtube Kementerian Kesehatan, Kamis (12/05/2022).

Sebagai bagian dari transformasi digital kesehatan bidang layanan kesehatan, Kementerian Kesehatan akan melakukan digitalisasi data imunisasi anak di Indonesia, belajar dari kesuksesan program vaksinasi COVID-19, nantinya sistem pendataan imunisasi anak tidak lagi dilakukan manual, melainkan langsung tersimpan di aplikasi PeduliLindungi.


Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, melalui keterangan pers yang ditayangkan, kamis (12/05/2022) di kanal YouTube Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Dikutip Jumat (13/05/2022).


“Terkait dengan imunisasi, kami akan melakukan digitalisasi penuh, sehingga semua anak-anak yang nanti kita lakukan imunisasi akan terekam individunya,” ucap Menkes.


Dalam Keterangannya, Budi menilai upaya digitalisasi data imunisasi ini akan memudahkan orang tua untuk mengakses data imunisasi anak setiap saat, bahkan sampai belasan tahun kedepan tanpa perlu khawatir hilang, tercecer ataupun rusak, seperti kartu atau buku KIA yang selama ini digunakan untuk mencatat data imunisasi anak.


"Setiap anak akan memiliki sertifikat elektronik yang disimpan secara digital, jadi kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, baik 15 tahun lagi atau 20 tahun lagi, data itu tetap tersimpan dengan aman di Kementerian Kesehatan," ucapnya.


Lebih lanjut, dalam Keterangannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pihaknya tengah melakukan sejumlah persiapan untuk mengimplementasikan sistem ini.


''Sekarang dalam persiapan, diharapkan sebentar lagi sudah siap dan bisa digunakan untuk mendukung peningkatan cakupan program imunisasi rutin pada anak se-indonesia,'' ujanya.(Rz)


Sumber Berita : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI.

Laman Resmi : Kementerian Kesehatan RI

Youtube Channel : Kementerian Kesehatan RI

Pimpinan dan Penanggung Jawab Redaksi infojatim.com / gresiknews1.com : Arifin S Zakaria

Editor : Rizki

Meski Ditengah Krisis Global, Presiden Jokowi Tekankan Pendidikan Anak Indonesia Tidak Boleh Diabaikan.

Jakarta, gresiknews1.com - Motto Berani Transparan Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap.

Meski ditengah situasi dunia yang tidak pasti karena pandemi,krisis global dan perang, di tengah memperingati Hari Pendidikan Nasional 2022 atau (Hardiknas) yang diperingati setiap tanggal 02-mei, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pentingnya pendidikan anak-anak tidak boleh diabaikan.

Hal itu disampaikan Presiden dalam akun twitter pribadinya @jokowi pada Senin 2 Mei 2022.


"Dunia tengah didera ketidakpastian oleh krisis, pandemi, atau perang, tapi pendidikan anak-anak kita tak boleh terabaikan,"ungkapnya.


Presiden juga menjelaskan tentang pentingnya pendidikan sebagai bekal menempuh jalan panjang pembangunan bangsa Indonesia di masa mendatang.


“Melalui pendidikan kita menempuh jalan panjang untuk membangun identitas, karakter, dan martabat bangsa Indonesia untuk menyambut masa depan yang lebih maju,” katanya.

Baca Juga Berita Terkait : Memperingati Hari Pendidikan Nasional, Sejarah Dan Makna Penting Arti Pendidikan

Sementara itu dalam laman resmi Setkab, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyampaikan bahwa pandemi telah mendorong transformasi di dunia pendidikan di tanah air.

Salah satu indikatornya, proses belajar mengajar bisa dilakukan secara daring.


“Kita dulu tidak membayangkan proses belajar mengajar dilakukan melalui daring. Tapi, karena pandemi kita telah bisa melewati dan melakukan dengan sangat baik. Dunia pendidikan kita telah melakukan reformasi luar biasa di era pandemi ini,” katanya.dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Kabinet.

Seiring makin terkendalinya penyebaran Virus Corona, Pramono Anung Seskab) berharap percepatan transformasi di sektor pendidikan bisa terus berjalan.

Foto: Pramono Anung Wibowo Sekretaris kabinet RI
(tangkapan layar Youtube Channel/SekretariaKabinetRI )


“Saya berharap, dunia pendidikan kita semakin maju, akan membuat anak didik kita semakin bisa bertarung di dunia internasional dalam dunia pendidikan,” tutup Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.


Sekadar informasi, Hardiknas adalah hari nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, bertepatan dengan tanggal kelahiran Ki Hadjar Dewantara tokoh pelopor pendidikan Indonesia. (Rz)

Baca Juga Berita Terkait : Memperingati Hari Pendidikan Nasional, Sejarah Dan Makna Penting Arti Pendidikan

Pendiri Penangung Jawab Redaksi infojatim.com / gresiknews1.com : Arifin S.Zakaria

Editor : Rizky

Presiden Jokowi Bersama Ibu Iriana Sampaikan Selamat Idul Fitri dan Bersyukur Masyarakat Bisa Mudik Lebaran Tahun Ini

Jakarta, gresiknews1.com – Motto Berani Transparan Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap.

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana mengucapkan selamat Idulfitri 1443 Hijriah, Minggu (01/05/2022), dari Istana Kepresidenan. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden


Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana melalui pesan video singkat yang telah ditayangkan di kanal youtube Sekretariat Presiden, minggu (01/05/2022) menyampaikan ucapan selamat hari raya Idulfitri 1443 Hijriah kepada seluruh masyarakat di indonesia, yang dirayakan hari senin tanggal 2 Mei 2022.


Bersamaan dengan itu, Presiden dan Ibu Iriana juga memohon maaf lahir dan batin.

“Dengan segala kerendahan hati, saya sekeluarga mengucapkan selamat Idulfitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dari istana Kepresidenan melalui pesan video yang ditayangkan di Kanal Youtube Sekretariat Presiden,” ucap Jokowi dan Ibu Iriana.

Pada kesempatan itu tak lupa, Presiden joko Widodo (Jokowi) dan ibu Iriana juga bersyukur untuk Lebaran tahun ini masyarakat sudah bisa mudik.


“Alhamdulillah, Lebaran tahun ini kita sudah dapat berkumpul dengan keluarga. Bertemu orang tua, sanak saudara, dan juga kerabat di kampung halaman,” pungkasnya.


Seperti diketahui, pemerintah mempersilakan masyarakat pulang kampung (mudik) pada momen Lebaran Idulfitri tahun ini, seiring terkendalinya penyebaran Covid-19 di Tanah Air.

Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 375 Tahun 2022 Pemerintah menetapkan cuti bersama perayaan Idul Fitri 2022, Cuti bersama hari raya Idul Fitri mulai 29 April 2022 dan 4-6 Mei 2022. Sementara hari libur nasional Idul Fitri 1443 H, ditetapkan pada 2-3 Mei 2022.


" Dengan begitu, Umat Muslim yang dua tahun terakhir harus menahan rindu, sekarang bisa berkumpul dengan keluarga,orang tua dan kerabat di kampung halaman,” ucap Jokowi dan Ibu Iriana.


Selanjutnya ditambahkan dari Arifin S.Zakaria pimpred redaksi infojatim.com / gresiknews1.com menyampaikan semoga lebaran Idul Fitri tahun ini berjalan aman,nyaman,lancar dan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan

Seperti diketahui, dalam menghadapi kesiapan mudik Lebaran tahun 2022 ini, Pemerintah dan Polri telah mengerahkan seluruh kekuatan dan strategi agar mudik lebaran idul fitri tahun ini masyarakat merasa aman,nyaman,lancar dan sehat. Polri telah menyediakan pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bahkan, di pos tersebut juga disiapkan gerai untuk masyarakat yang melengkapi vaksinasi hingga dosis III atau booster. (Rz)

Pendiri Penanggung Jawab Redaksi infojatim.com / gresiknews1.com : Arifin S.Zakaria

Editor : Rz

Kapolres Gresik Ucapkan Selamat Idul Fitri dan Terima Kasih Insan Media

Gresik, gresiknews1.com - Motto Berani Transparan Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap.


Kapolres Gresik AKBP. Mochamad Nur Aziz, S.H., S.I.K., M.SI. melalui Div Humas Polres Gresik menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat merayakan Idul Fitri 1443 H kepada seluruh awak media di Tanah Air, termasuk wartawan yang biasa bertugas liputan di Polres Gresik dan Polda Jawa Timur.


” Terimakasih atas kerjasama yang baik dan sudah terjalin selama ini antara media dan Polri,” kata Kapolres Gresik Mochamad Nur Aziz.


Selain itu, Kapolres juga mengajak insan pers untuk terus memberikan masukan konstruktif untuk mewujudkan Polri Presisi.


Dalam momen Lebaran Idul Fitri tahun ini, Kapolres mengimbau agar masyarakat tetap disiplin dalam Protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.


“Kami juga mengajak media agar  terus mengingatkan masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan selama merayakan Lebaran karena pandemi Covid-19 belum usai,” ujarnya.

Kepada seluruh masyarakat, Kapolres Gresik Mochamad Nur Aziz. berpesan agar dalam merayakan Lebaran mengutamakan keamanan dan selalu menerapkan protokol kesehatan.


Selanjutnya dari Arifin S.Zakaria pimpred redaksi infojatim.com / gresiknews1.com mengapresiasi atas perhatian dari Kapolres Gresik dengan memberi ucapan selamat lebaran dan ucapan terima kasih kepada insan media.

" Semoga untuk ke depanya dapat terus terjalin kerjasama yang baik antara Polri dan Insan Media tanpa ada Diskriminasi perbedaan antara Media Nasional Maupun Media Independen.

Karena Sesuai dengan UUD PERS NOMOR 40 TAHUN 1999.

Bab II Pasal 2 disebutkan " Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud Kedaulatan rakyat yang berasakan prinsip-prinsip demokrasi , keadilan , dan supremasi hukum,

Pasal 4 ayat 1 " Kemedekaan Pers dijamin sebagai Hak Asasi Warga Negara.

Bab III Pasal 7 Ayat 1 "Wartawan Bebas Memilih Organisasi Wartawan." Ujarnya Arifin S.Zakaria. (Rz)

Pendiri Penanggung Jawab Redaksi infojatim.com / gresiknews1.com : Arifin s Zakaria

Editor : Rz

Baihaki Akbar Sekjen LARM-GAK Dan HIPPMA Menduga Opini WTP dari BPK Tak Gratis, Tugas KPK Mendalaminya

Surabaya, gresiknews1.com – Motto Berani Transparan Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap.


Sekjen Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi (LARM-GAK) yang sekaligus juga sebagai Sekjen Himpunan Putra Putri Madura (HIPPMA) Baihaki Akbar menduga suap ke oknum pejabat BPK dari Pemda, untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tak hanya terjadi di Pemkab Bogor, Jabar.


Baihaki Akbar yang dikenal sebagai pendobrak kasus-kasus korupsi besar, bahkan menduga suap untuk mendapatkan opini WTP dari BPK juga terjadi di lembaga pemerintahan di pusat.


Karena ada banyak bonus yang diperoleh daerah atau lembaga yang mendapatkan status WTP. 

“Banyak bonus dari WTP sehingga gubernur, bupati, walikota berlomba mendapatkan (WTP) dari BPK, ada bonus dari DAK, DAU juga dari dana perimbangan. Dana bansos juga. Paling tidak, kalau WTP anggaran tidak dikurangi,maka mereka berlomba-lomba (dapat status WTP). kalau gengsi  nomor dua lah,” kata Baihaki Akbar, Minggu ( 01/05/2022).


Menjawab para awak media apakah ada dugaan suap lainnya dari daerah atau lembaga ke BPK, agar mendapat status WTP?


Baihaki Akbar menjawab, “Apakah ada yang lain? Dugaan saya masih banyak, Dugaan saya bukan hanya di daerah tapi juga di beberapa lembaga di pusat juga berjuang mendapatkan WTP.


Ditambahkannya, dan dugaannya agar dapat WTP , konon perlu lobi-lobi. Ini masih perlu didalami sih Asumsi saya, tapi perlu didalami untuk mendapatkan WTP ada ongkosnya, ada harganya.

Tapi ini masih sebatas asumsi yang belum saya dapatkan bukti yang lebih komplit, " maka tugasnya KPK untuk memperdalam semua ini,” beber Baihaki Akbar.


Karena kalau sudah memegang orang BPK, kan bisa dilacak sampai ke pegawai BPK yang lain untuk melakukan pengecekan."ujar Baihaki Akbar 


“Kalau perlu KPK mengaudit kinerja audit. artinya pada posisi tidak hanya pada bupati tapi bisa naik ke gubernur atau ke level eselon I atau eselon 0. Kalau eselon 0 itu kan menteri,” imbuh Baihaki Akbar.


Sebagaimana diberitakan sejumlah oknum pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama Bupati Bogor Ade Yasin, Selasa (26/4/2022).


Mereka ditangkap dalam kasus dugaan suap untuk memuluskan langkah Pemkab Bogor mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)


Penangkapan oknum pejabat BPK ini bukan pertama kali. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar sudah menangkap beberapa oknum pejabat BPK Jabar akhir Maret lalu. Terkait dugaan pemerasan saat audit di Pemkab Bekasi.


Untuk kasus suap terkait WTP juga bukan Pertama kali  oknum pejabat BPK yang ditangkap. Sekitar Mei 2017, oknum pejabat BPK ditangkap bersama pejabat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Kasusnya juga suap yang tujuannya agar Kemendes PDTT mendapatkan penilaian WTP dari BPK. Sama seperti kasus di Pemkab Bogor, yang menjerat Bupati Bogor. 

Sumber Berita : Partner Mitra


Pendiri Penanggung Jawab Redaksi infojatim.com / gresiknews1.com : Arifin S.Zakaria

Kapolri Pimpin Apel Gelar Pasukan, Tekankan Soal Strategi Antisipasi Kemacetan Hingga Vaksinasi Booster saat Mudik

Jakarta, gresiknews1.com - Motto Berani Transparan Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin apel gelar pasukan operasi ketupat Tahun 2022 yang merupakan pengecekan akhir untuk kesiapan menjelang pelaksanaan mudik Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tahun 2022.





"Dimana apel gelar pasukan ini melibatkan stakeholder yang ada baik dari Kemenhub, TNI, Pemerintah Daerah, Jasa Raharja, Pertamina, Basarnas, Kemenkes, BMKG. Sehingga ini dilaksanakan tidak hanya di Monas namun seluruh wilayah secara bersamaan," jelas Kapolri di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/22).


Dalam Kegiatan Apel tersebut Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, apel ini juga untuk memastikan kesiapan dari seluruh personel stakeholder terkait, kesediaan sarana dan prasarana hingga persiapan pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran tahun 2022, Kapolri kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan mudik sebelum tanggal 28, 29 dan 30 April 2022, yang diprediksi merupakan puncak arus mudik Lebaran tahun ini. 


Di tahun ini hasil survei Kemenhub, terdapat 83 juta warga akan melakukan mudik, 23 juta diantaranya menggunakan mobil dan 17 juta dengan motor. Dengan melakukan mudik lebih awal, hal itu, dikatakan Sigit, dapat mengurangi potensi terjadinya kemacetan di jalan tol ataupun jalur darat lainnya. 


"Oleh karena itu kita mengimbau agar pelaksanaan mudik bisa diatur oleh teman-teman, instansi swasta untuk memberikan kesempatan mudik lebih awal kepada karyawan-karyawannya. Dan ini sudah diatur dalam surat edaran Menaker. Sementara instansi pemerintah atau ASN juga saat ini tentunya diberikan kesempatan untuk mengatur jadwal mudik. Kita harapkan dengan memanfaatkan waktu yang ada, maka potensi kemacetan yang ada di jalan khususnya jalur tol ini bisa kita dikelola dengan baik," jelas Kapolri.



Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa, Pemerintah dalam hal ini melalui Kemenhub, Polri dan seluruh stakeholder terkait telah menyiapkan strategi pengaturan untuk mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas (lalin) saat puncak arus mudik tahun ini. 



Kapolri juga memaparkan, strategi untuk menghindari serta mencegah terjadinya kemacetan saat mudik yakni, One Way, Contraflow, dan ganjil-genap. Tak hanya itu, Sigit menyebut bahwa, Pemerintah juga telah menyiapkan dengan baik, jalur alternatif yang disediakan untuk masyarakat melaksanakan mudik. 




"Jalur-jalur alternatif yang tentunya ini bisa digunakan untuk menjadi pilihan mudik yaitu, jalur alternatif Pantura dan Pantai Selatan yang saat ini dalam keadaan baik dan siap digunakan sebagai pilihan alternatif jalur mudik. Termasuk  Pengaturan ganjil genap tentu kita akan berlakukan. Sehingga kepadatan di jalan tol bisa kita hindari," terang Kapolri.



Demi semakin mengurangi beban atau potensi kemacetan yang terjadi di jalur darat, diharapkan kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan moda transportasi umum lainnya dalam melaksanakan mudik. "Kemudian kita juga mengimbau, kemarin kita melakukan pengecekan bahwa ada alternatif moda transportasi yang bisa dipilih seperti kereta api, yang saat ini juga menyiapkan tambahan kurang lebih 20 ribu tempat duduk setiap harinya. Sehingga ini bisa menjadi pilihan disamping juga moda udara. Tentu semuanya siap untuk mendukung mudik kali ini bisa berjalan dengan baik," jelas Kapolri.



Tak hanya itu, Kapolri menyatakan, Pemerintah dan beberapa instansi terkait lainnya juga telah menyelenggarakan mudik bersama secara gratis. Tentunya, hal positif tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang hendak mudik. "Kita imbau kepada masyarakat untuk manfaatkan seluruh alternatif-alternatif, fasilitas serta moda transportasi yang dipersiapkan. Sehingga macet bisa dihindari," jelasnya.



Selain menyiapkan upaya dan strategi mudik, Kapolri  menegaskan, kepolisian bersama instansi terkait lainnya juga akan mengoptimalkan akselerasi vaksinasi dosis III atau booster bagi para pemudik. Hal itu, menurut Sigit, untuk mengoptimalkan imunitas atau tingkat kekebalan seluruh masyarakat.



Kapolri juga menekankan soal kesiapan dari pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu dalam memberikan pelayanan terbaik serta prima bagi masyarakat yang mudik. "Harapan kita pada saat kembali bertemu orang tua dan keluarga maka imunitas kita yang pulang mudik betul-betul memiliki kekebalan dan tidak menjadi carrier. Demikian juga orang tua dan keluarga kita juga mendapatkan kekebalan. Oleh karena itu program vaksinasi kita harapkan bisa diikuti secara maksimal. Sehingga pasca-Idul Fitri laju pertumbuhan covid betul-betul bisa kita kendalikan," jelasnya.



Diketahui, dalam mengamankan arus mudik dan balik Lebaran, sebanyak 144.392 personel gabungan dikerahkan. Seluruh personel tersebut akan mengisi 2.702 posko yang terdiri dari 1.710 pos pengamanan, 734  pos pelayanan, dan 258 pos terpadu.



Sumber Berita : Humas Mabes Polri 

Pendiri Penanggung Jawab Redaksi infojatim.com / gresiknews1.com : Arifin S.Zakaria

Mari Kita Dukung Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng

Surabaya, gresiknews1.com - Motto Berani Transparan Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap.


Foto : Presiden Joko Widodo saat membahas hal-hal terkait ketersediaan minyak goreng di Tanah Air.


Sekjen Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi (LARM-GAK) yang sekaligus sebagai Sekjen Himpunan Putra Putri Madura (HIPPMA) Baihaki Akbar,  dan Pimpred redaksi infojatim.com, gresiknews1.com Arifin S.Zakaria mendukung Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor minyak goreng beserta bahan bakunya, menurutnya, perusahaan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) selama ini memang sudah meraup keuntungan yang besar, Sabtu (23/4/2022).


Sekjen Larm-Gak dan Hippma mengatakan, saat ini para pengusaha CPO harus mulai ikut membantu memikirkan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri, "Kami yakin perusahaan CPO sudah terlalu banyak untungnya. Kita harus fair dong, sudah terlalu banyak tanah yang dipakai jadi kebun sawit, untung sudah berlipat-lipat, masa mikirin negara enggak mau," kata Sekjen Larm-Gak dan Hippma (Larangan ekspor minyak goreng) ini harus didukung," imbuhnya.


Foto : Baihaki Akbar Sekjen Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi (LARM-GAK) dan Himpunan Putra Putri Madura (HIPPMA) saat membagikan Bantuan Sosial berupa Minyak Goreng kepada warga.


Sekjen Larm-Gak dan Hippma mengatakan, kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor minyak goreng ini juga membuktikan bahwa negara memiliki logika bisnis untuk mencari jalan keluar ekonominya sendiri, dengan larangan itu, maka akan mewujudkan pasar yang berkeadilan.

Kedepannya, Sekjen Larm-Gak dan Hippma meminta para pengusaha untuk tunduk dan tidak mempermainkan kebijakan tersebut, "Pengusaha harus tunduk dan nggak main-main, pemerintah melakukan itu kan punya risiko intervensi pasar," tegas Sekjen Larm-Gak dan Hippma.


Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang ekspor minyak goreng pada Kamis (28/4/2022) pekan mendatang, Larangan ini diambil setelah dirinya melaksanakan rapat dengan jajaran kementerian maupun lembaga terkait.


"Dalam rapat tersebut telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng," kata Jokowi dalam keterangan video yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (22/4/2022).


Pelarangan ini akan berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan. Jokowi menyatakan kebijakan ini diambil untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri, Sehingga kebutuhan pokok rakyat terutama yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di Tanah Air bisa terpenuhi dengan maksimal.

"Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau," pungkasnya.


Ditempat yang berbeda dari Arifin S.Zakaria pimpred redaksi infojatim.com gresiknews1.com juga mengatakan sangat mendukung sekali terkait Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng maupun bahan baku minyak goreng,  karena untuk kebutuhan masyarakat kita sendiri agar dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau,  " Ungkapnya, " 




Sumber Berita: Partner Mitra 

Pendiri Penanggung Jawab Redaksi infojatim.com / gresiknews1.com : Arifin S.Zakaria

PERINGATI HARI KARTINI 2022, DAN LINDUNGI KESEHATAN ANAK, BALITA, JANIN DAN IBU DARI BAHAYA BISPHENOL A

Jakarta, gresiknews1.com - Motto Berani Transparan Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap

Perlu disampaikan bahwa Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) sebagai institusi perlindungan Anak independen di Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya tetap konsisten dalam membela hak - hak anak di Indonesia, terutama hak hidup anak untuk bisa bertumbuh dan berkembang secara sehat, (21/04/2022) 




Dalam mewujudkannya tentu tak mudah. Komnas Anak dihadapkan dengan berbagai kepentingan lain yang justru tidak sejalan dengan tujuan melindungi hak anak di Indonesia, demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak dalam sambutannya yang disampaikan dalam acara Peringatan Hari Kartini 2022 Seminar dan Diskusi Ilmiah menyelamatkan kesehatan  Anak, Bayi, janin dan ibu dari bahaya Bisphenol A (BPA) di Sekretariat Komnas Anak Kamis 21 April 2022, Salah satu contohnya perjuangan Komnas Perlindungan Anak untuk berjuang agar kemasan plastik terbebas dari BPA, tutur Arist

Lebih lanjut Arist menjelaskan, sudah tidak perlu berdebat lagi. Karena Berdasarkan penelitian baik universitas dalam negeri maupun luar negeri, juga jurnal - jurnal penelitian internasional menyimpulkan bahwa Bisphenol A atau BPA dapat mengakibatkan berbagai jenis penyakit. Di antaranya kanker, impotensi, syaraf, kelahiran bayi prematur dan autisme. Serta jenis penyakit lain yang tak kalah bahayanya. 


Keinginan agar kemasan plastik bebas BPA tentu menjadi kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pemegang regulator. Di sini Komnas Perlindungan Anak sangat mengapresiasi BPOM yang telah bersedia mendengarkan masukan masyarakat luas termasuk Komnas Perlindungan Anak dan bahkan  telah bersedia pula melakukan penelitian untuk membuktikan bahwa BPA berbahaya bagi bayi, balita dan janin pada ibu hamil.

Dan hasil penelitian dari BPOM itu membuktikan bahwa BPA bukan saja berbahaya bagi anak anak, bayi balita dan janin tetapi juga bagi semua tingkatan usia. 

Karena sikap responsif BPOM yang sangat positif, setelah melakukan penelitian kemudian segera mengubah Perka No 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan, Komnas Perlindungan Anak sangat mengapresiasi.

Karena itu, sebagai wujud dukungan terhadap BPOM, Komnas Perlindungan Anak sengaja mendatangi kantor BPOM dan disambut ramah oleh Ibu dra Rita Endang, Spt M. Kes Deputi 3 Bidang Pengawasan Pangan olahan.


Dalam pertemuan itu, Komnas PA menyatakan dukungan kepada BPOM yang telah merampungkan Rancangan Perubahan Perka No : 31  Tahun 2018. Menurut BPOM  Rancangan Perubahan Perka Nomor : 31 Tahun 2018 tersebut sudah di tangan Sekretaris Kabinet tinggal menunggu tanda tangan Presiden. 

Namun disayangkan menurut informasi yang diterima Komnas Perlindungan Anak, kenapa Presiden belum juga mengesahkan, disinyalir ada pihak  yang mengintervensi agar Perubahan Perka tersebut tidak disahkan, adapun pihak yang patut diduga pihak yang mengintervensi selain industri juga salah satu Menko.


Ini tentu sebuah preseden buruk bagi penegakan hukum. Bagaimana mungkin kesehatan anak anak tidak lebih penting dari ekonomi? 

Padahal pelabelan tersebut bukan untuk mematikan industri AMDK. Tapi agar tata kelola di bidang pangan olahan makin maju. Sehingga ekonominya maju, kesehatan anak anak juga terlindungi, kritik Arist.



Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini,  yakni dalam Rangka Peringatan Hari Kartini, Komnas Perlindungan Anak mengajak para Kartini Milenial yang mempunyai visi sama untuk melindungi kesehatan anak anak dengan cara mendukung langkah BPOM dan mendesak pemerintah agar segera mengesahkan Rancangan Perubahan Perka Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan. Diakhir acara Seminar dan Diskusi Ilmiah menyelamat anak Indonesia dari bahaya BPA diakhir acara seluruh peserta Diskusi menyampaikan Deklarasi dan Pernyataan Sikap mendukung langkah BPOM dan pemerintah untuk  mengesahkan Perka No. 31 Tahun 2018 gina melindungi kesehatan anak, bayi, janin dan ibu dari bahaya BPA,  demikian Arist menjelaskan di akhir sambutanya. 


Sementara itu Arifin S.Zakaria pimpred redaksi infojatim.com, gresiknews1.com juga mendukung untuk para Kartini Mileneal untuk mendukung langkah BPOM dan mendesak pemerintah agar segera mengesahkan Perka Nomor 31 tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan. 

Hingga berita ini diunggah,  Jum,at ( 22/04/2022)  



Sumber Berita: Komnas Perlindungan Anak 

Pendiri Penanggung Jawab Redaksi infojatim.com / gresiknews1.com : Arifin S.Zakaria

Presiden RI Joko Widodo Bagikan Bantuan Sosial, Disambut Antusias Oleh Warga Gresik.

Gresik,  gresiknews1.com -.Motto Berani Transparan Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap Kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah ditunggu tunggu oleh masyarakat Gresik,  dengan penuh semangat warga Gresik ingin bertemu langsung dengan Pimpinan Negara Republik Indonesia.


Foto : Presiden RI Joko Widodo Saat Berkunjung Di dalam Pasar Baru Gresik

Dalam kedatangan Presiden RI Joko Widodo kali ini memberikan bantuan sosial (Bansos) langsung kepada pedagang di Pasar Baru, Rabu ( 20/04/2022). 


Para pedagang diminta untuk menggunakan uang bansos sebaik-baiknya,

Bantuan yang diberikan adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng kepada para peserta Program Keluarga Harapan (PKH) serta sembako dan bantuan modal kerja sebesar Rp 1,2 juta.


Kedatangannya di Jalan Gubernur Suryo disambut histeris. Bantuan yang diberikan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dirasakan dengan penuh haru bantuan yang sudah di terima, " Ujar dari salah satu warga ". 


Foto : Presiden RI Joko Widodo saat Berkunjung Di Pasar Baru Gresik 


"Jangan dibuat beli handphone, baju, tapi ini untuk modal usaha," terang Jokowi di depan para pedagang di pasar baru Gresik. 


Di pasar Baru Gresik, Jokowi langsung meninjau dalam pasar didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, turut mendampingi Bupati Gresik (Fandi Akhamd Yani) danWakil Bupati Gresik (Aminatun Habibah).




Selanjutnya dari Kunjungan Pasar Baru Gresik,  Presiden RI Joko Widodo melanjutkan dengan kunjungan ke Dermaga kapal Nelayan Bale Purbo,  disana beliau bertemu dengan para Nelayan dan mendengarkan keluhan terkait kesulitan mereka mendapatkan solar, " Ungkapnya, " 


Foto : Presiden RI Joko Widodo saat berkunjung di dermaga Kapal Nelayan Bale Purbo
( sumber foto : twitter.com/@Jokowi / http://instagram.com/@prokopimgresik )


Mendengarkan keluhan tersebut Jokowi langsung memerintahkan Menteri BUMN Eric Thohir guna mendirikam stasiun pengisian bahan bakar umum ( SPBU) kecil khusus untuk kebutuhan para Nelayan. 


Keluhan yang lain tentang kedangkalan dermaga kapal. Jokowi langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR )  Basuki Hadimuljono untuk segera menyelesaikan masalah tersebut, " Ucap Jokowi, " 


Keluhan yang lain berkaitan dengan sertifikat tanah karena lahan yang mereka tempati merupakan tanah loloran atau tanah seperti tanah reklamasi dari sedimentasi secara alami. 


Dan keluhan terkait sertifikat tanah Jokowi pun langsung kontak dengan Menteri BPN,  beliau menjawab bisa,  nanti akan kita selesaikan,  " Lanjut Jokowi, "


Dalam agenda kunjungan  Presiden RI Jokowi Widodo di wilayah kabupaten Gresik terpantau oleh tim redaksi infojatim.com,  gresiknews1.com. ( T.H.)  



Pendiri Penanggung Jawab Redaksi infojatim.com / gresiknews1.com : Arifin S.Zakaria 

UU TPKS Merupakan Payung Hukum bagi korban Kekerasan Seksual di Indonesia.

 Jakarta, gresiknews1.com - Motto Berani Transparan Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap.

Setelah menjalani perjuangan panjang yang melelahkan dan penuh debat mengenai Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) , akhirnya 12 April 2022 DPR-RI mengesahkan Rancangan Undang-undang tindak pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-undang RI tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ( UU TPKS) di Indonesia, pada rapat paripurna DPR ke-19 masa persidangan IV tahun 2021-2022. 






Didalam UUTPKS  yang baru disahkan DPR  ini juga secara umum  mengatur  mengenai " Victim Trust " yaitu dana bantuan bagi korban  demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak)  kepada sejumlah wartawan guna  menjawab pertanyaan mengenai disahkankannya RUU KS menjadii UU di Jakarta Jumat 15/04/ 2022. 


Arist memberikan penjelasan, jika pelaku kekerasan seksual tidak mampu  membuat restitusi atau dana bantuan maka negara akan mengambil ali (take over) membayarnya atau memberikannya  berupa konpensasi kepada  korban kekerasan seksual.


Disamping itu  Arist menuturkan dalam keterangan persnya, didalam UU TPKS ada 9  tindak pidana yang wajib dilindungi yakni  Setiap Pelaku pelecehan seksual termasuk dalam kekerasan seksual.


Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak non fisik berupa isyarat, tulisan dan/atau perkataan pada kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang terkait dengan keinginan seksual, dipidana 5 tahun paling lama dan/atau denda pidana Rp..10 juta.


Lebih lanjut Arist menjelaskan bahwa UU TPKS juga  melindungi Korban Revenge Porn

Pada pasal 4 ayat (1)  UU TPKS disebutkan ada 9 tindak pidana kekerasan yakni :


1. Pelecehan Seksual non fisik.

2. Pelecehan seksual fisik.

3. Pemaksaan kontrasepsi.

4. Pemaksaan Sterilisasi.

5. Penyiksaan seksual.

6. Pemaksaan perkawinan

7. Eksploitasi seksual

8. Perbudakan seks

9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Sementara itu  untuk kekerasan berbasis elekt ronik didalam TPKS ini memberikan pengetian  bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik juga termasuk "revenge porn" yakni  penyebaran konten pornografi dengan modus balas dendam kepada korban.

 Arist Merdeka Sirait menjelaskan bahwa di dalam pasal 6 UU TPKS ini juga mengatur tentang  pemaksaan hubungan seksual yang dapat dipidana atau dikenakan tindak pidana denda.


UU TPKS ini mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain  menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bisa dipidana karena pemaksaan sterilisasi dapat dipidana paling lama 9 tahun dan/atau denda 200 juta.


Disamping itu, dijelaskan  juga bahwa setiap orang secara melawan hukum memaksa menempatkan seseorang dibawa kekuasaannya atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, maka pelaku terancam pidana paling lama 9 tahun dan/atau dengan pidana denda 200 juta.


Lebih jauh Arist menuturkan didalam pasal 11 UU TPKS dijelaskan juga bahwa selain pidana penjara dan pidana denda, pelaku TPKS  dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak atau pengampunan, pengumuman identitas pelaku, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pembayaran restitusi.


Restitusi atau pembayaran ganti kerugian  dibebankan  kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan keputusan pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap atau kerugian material atau immaterial yang diderita korban  atau ahli warisnya.


Didalam ketentuan pasal 13 TPKS juga mengatur pihak korporasi yang melakukan TPKS dapat dikenai denda sekitar Rp. 200 juta sampai Rp. 2 milyar.


Selain itu, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :

A. Pembayaran restitusi pembayaran latihan kerja

B. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari TPKS.

C. Pencabutan ijin tertentu penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan korporasi.


Sementara itu  didalam Pasal 20 , UU TPKS ini mengatur bahwa dengan keterangan saksi dan/atau korban TPKS dan satu  alat bukti yang sah, seseorang dapat ditetapkan menjadi terdakwa.


Alat bukti yang sah dalam pembuktian  TPKS yaitu  berupa keterangan saksi, keterangan ahli,  surat , petunjuk , keterangan terdakwa,dan alat bukti lainnya berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diatur didalam ketentuan petaturan perundang-undangan..


Sementara itu  pada pasal 24 disebutkan korban TPKS berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan.


Jika pelaku tak mampu membayar restitusi, maka dikenai pidana penjara pengganti paling lama satu tahun.

Ganti kerugian yang dimaksud  atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan  langsung sebagai akibat tindak pidana, Selanjutnya penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis dan/ atau ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban  sebagai akibat tindak pidana.


Dalam pasal 27 sampai  dengan pasal 29, korban atau setiap orang yang mengetahui atau menyaksikan  terjadinya TPKS bisa melaporkan kepada kepolisian, UPTD PPAD atau lembaga penyedia layanan, baik ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.


Selanjutnya UPPTD PPAD atau lembaga penyedia layanan wajib memberikan pendampingan dan layanan uang dibutuhkan korban..


Selain itu, lembaga tersebut bertugas membuat laporan kepada kepolisian.


Penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak akan bisa menggunakan tindakan restorative justice tutur Arist.


Arist berharap, setelah  UU TPKS  ini diundangkan menjadi Undang- Undang  yang implementatip dan segera bisa menjadi dasar hukum melindungi korban kekerasan. Pemerintah selaku implementor atau eksekutif segera pula menyusun 

Rencana Aksi Nasional untuk mensosialisasi UU TPKS ini ditengah-tengah kehidupan masyarakat, penegak hukum dan segera pula menyusun Peraturan peraturan pelaksanaanya berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan berupa Keputusan Presiden atau peraturan lainnya yang diperintahkan UU TPKS ini.


Dengan ditandatanganinya UU TPKS in, Komnas Perlindungan Anak sebagai institusi perlindungam anak di Indonesia, menyampaikan apreasi kepada DPR' RI maupun pemerintah secara khusus kepada  anggota masyarakat, juga kepada aktivis perempuan  dan aktivis perlindungan anak di Indonesia serta aktivis kampus  dosen dan tokoh agama dan media, termasuk kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI,  Demikian Arist mengakhirinya.




Dengan disahkan UU RI  TPKS ( Tindak Pidana Kekerasan Seksual),  pimpred redaksi infojatim.com, gresiknews1.com juga mengatakan untuk dapat mematuhi pedoman UU RI  TPKS  tersebut agar putra putri penerus bangsa tidak dibuat sewenang wenang. Senin ( 18/04/2022 ) . 



Sumber Berita : Humas Mabes Polri 

Pendiri Penangung Jawab Redaksi infojatim.com / gresiknews1.com : Arifin S.Zakaria

Sebanyak 144 Ribu Personel Gabungan Polri Siap Diterjunkan, Amankan Mudik Lebaran Tahun 2022

Jakarta, gresiknews1.com - Motto Berani Transparan Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap




Demi menjaga keselamatan bersama dalam berlalu lintas Menjelang Arus Mudik lebaran tahun 2022, Sebanyak 144 ribu personel gabungan siap diterjunkan untuk pengamanan arus mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 2022.



Aparat gabungan juga akan mengatur serta mengelola kebijakan rekayasa lalu lintas yang sudah dibuat Polri. “Kita seluruhnya telah tergelar 144.000 untuk personel, Polri kemudian dari instansi terkait,” jelas Kakorlantas Polri Irjen. Pol. Firman Santyabudi, Sabtu (16/4/22).



Irjen. Pol. Firman Santyabudi menyampaikan berbagai personel tersebut bakal disebar di sejumlah titik strategis di jalur mudik selama masa liburan Idul Fitri 1443 H.


Kakorlantas menjelaskan bahwa aparat gabungan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi yang memadai dalam menjaga keselamatan bersama dalam berlalu lintas. “Ada yang (bertugas) di rest area, ada yang titik masuk menjelang masuk jalan tol, dan lain sebagainya,” jelasnya.




Kakorlantas memastikan one way (satu jalur) dan ganjil-genap akan diterapkan, Rekayasa lalu lintas dilakukan bertujuan menjaga V-ratio kendaraan mendekati angka nol, agar perjalanan para pemudik tetap lancar.



“Kita coba intervensi dengan one way baru ketemu (V-ratio) 0,8. Itu masih lambat dan ganjil genap, menjadi 0,4 atau 0,6. Ini akan kita perbarui terus data ini, makin kecil angkanya itu semakin lancar,” jelas Kakorlantas Polri Irjen. Pol. Firman Santyabudi.









Sumber : Humas Mabes Polri
Pendiri Penanggung Jawab Redaksi infojatim.com / gresiknews1.com : Arifin S.Zakaria

Polri Gelar Operasi Cipta Kondisi 7 Hari Sebelum dan Setelah Lebaran

Jakarta, gresiknews1.com - Motto Berani Transparan Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap.




Wakapolri, Komjen. Pol. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si., mengungkapkan akan menggelar Operasi Cipta Kondisi pada tujuh hari sebelum dan sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2022.



"Kegiatan tersebut  akan kita laksanakan Mulai pada tanggal 28 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2022," jelas Wakapolri di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (14/4/2022



Wakapolri menjelaskan dalam tujuh hari sebelum Lebaran, para anggota kepolisian melakukan cipta kondisi  tujuannya untuk menjaga keamanan dan masyarakat saat akan melakukan mudik Lebaran. "Kemudian kita juga mempercepat vaksinasi dan kegiatan-kegiatan lainnya," jelasnya lebih lanjut.



Lalu tujuh hari setelah Lebaran, polisi akan melakukan pemantauan dan pengawasan arus balik Lebaran agar berjalan dengan lancar." agar tidak terjadi kemacetan-kemacetan saat Arus balik Lebaran Tahun ini," pungkas Jenderal Bintang Tiga itu.







Sumber : Humas Mabes Polri

Pendiri Penanggung Jawab Redaksi infojatim.com / gresiknews1.com : Arifin S.Zakaria

Kapolri Kawal Aksi Demo Damai Mahasiswa Ditengah Kesucian Bulan Suci Ramadhan.

Jakarta, gresiknews1.com - Motto Berani Transparan Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk mengawal dan mengamankan aksi demo mahasiswa 11 April 2022, dengan mengedepankan pendekatan humanis.Hal itu diinstruksikan Kapolri saat menggelar video conference bersama seluruh jajaran baik dari tingkat Mabes Polri Polda dan Polres jajaran.





"Polri memberikan dan menjamin setiap warga negara untuk  menyampaikan aspirasinya atau memberikan ruang demokrasi. Oleh karena itu, pendekatan humanis harus terus dilaksanakan dalam mengawal aksi demonstrasi," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Minggu (10/4/2022).


Sigit memastikan, Polri memiliki komitmen dalam rangka menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini, kata Sigit, Korps Bhayangkara berpegang teguh pada dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang (UU) soal kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga diberikan perlindungan secara universal.



Sumber Foto :  https://www.facebook.com/DivHumasPolri



Disisi lain, Sigit juga menegaskan, aparat kepolisian tetap akan menjalankan tugasnya dalam memberikan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Sebab itu, Sigit berharap, demo mahasiswa11 April ini   juga diharapkan mampu menghormati dan menjaga kesucian serta kekhusyukan umat Islam yang sedang menjalani Ibadah Puasa Ramadhan 2022.

"Sebab itu, humanis harus terus dilaksanakan. Apalagi, karena saat ini bulan Ramadhan, kesucian dan kekhusyuan bagi umat muslim yang sedang menjalani puasa tetap harus kita perhatikan," ujar Sigit.


Demi semakin menciptakan situasi kamtibmas yang tetap kondusif, aman dan damai dalam demonstrasi di bulan Ramadhan, Sigit mengimbau, baik ke kepolisian maupun peserta aksi untuk sama-sama mengantisipasi adanya penumpang gelap atau oknum yang berusaha menunggangi demonstrasi tersebut.


Juga Pemerintah melalui menteri koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam) , Mahfud MD , memberikan rambu - rambu kepada seluruh mahasiswa yang hari ini akan mengikuti unjuk rasa. 


Mahfud mengatakan pemerintah sangat terbuka atas semua aspirasi masyarakat dalam hal ini merupakan dari demokrasi, " Kata Mahfud, ". 

Kendati demikian,  Mahfud menghimbau agar aspirasi tersebut dapat disampaikan dengan cara yang baik tanpa melakukan tindakan anarkir. " Ungkapnya, " 





Sambil menunggu perkembangan hari ini Senin ( 11/4/2022)  aksi unjuk rasa damai dari mahasiswa,  dalam aksinya mereka meminta untuk batalkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden untuk ke 3 kalinya serta dibatalkannya wacana penundaan pemilu. 

Hingga berita ini diunggah, Senin ( 11/4/2022 )






Sumber Berita: Humas Mabes Polri 

Pendiri Penangung Jawab Redaksi gresiknews1.com /infojatim.com  : Arifin S.Zakaria

Surabaya, gresiknews1.com - Motto Berani Transparan Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap. 

Sekjen Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi (LARM-GAK) yang sekaligus juga sebagai Sekjen Organisasi Masyarakat Himpunan Putra Putri Madura (HIPPMA) Baihaki Akbar angkat bicara, seharusnya pemerintah tidak perlu memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng (migor) sebesar Rp300 ribu untuk tiga bulan jika mampu mengendalikan harga, Selasa (5/4/2022).






Hal itu terjadi karena pemerintah tidak mampu mengendalikan pasokan dan harga minyak goreng, pemerintah sudah kalah dengan mafia minyak goreng. "Sungguh ironis bila negara kalah dengan mafia minyak goreng, dan permasalahan seperti ini belum pernah terjadi selama Indonesia merdeka," tegas Baihaki Akbar.




Karena itu kami minta pemerintah harus segera mengungkap penyebab langkah dan mahalnya minyak goreng, pemerintah harus segera menangkap dan memproses semua pihak yang menyebabkan langkah dan mahalnya minyak goreng.Hanya dengan cara itu pemerintah dapat memulihkan wibawanya, pemerintah harus menunjukkan mampu mengendalikan semua pemain minyak goreng yang mengabaikan kepentingan nasional.




"Menurut kami pemerintah mengeluarkan BLT hanya karena tak mampu mengatasi mafia minyak goreng padahal negara sedang kesulitan keuangan dengan makin besarnya hutang negara," kata Baihaki Akbar.

Karena itu Baihaki Akbar menilai pemberian BLT tidak menyelesaikan persoalan mafia minyak goreng yang telah membuat susah emak-emak .


"Pemerintah harus membenahi sistem perdagangan minyak goreng yang terbebas dari mafia, karna hanya dengan begitu persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng dapat diatasi," pungkas Sekjen Larm-Gak dan Hippma, Baihaki Akbar.


Ditambahkan oleh Arifin S.Zakaria pimpred redaksi gresiknews1.com sangat dibenarkan apa yang diungkap oleh Baihaki Akbar dengan komentarnya yang lantang,  kalau sudah kelangkaan minyak goreng seperti ini  kemanakah emak emak atau ibu rumah tangga harus mengadu dengan krisis minyak goreng dan langkah,  rakyat menangis tidak keluar air mata,  sedangkan dalam UUD 1945' Pasal 34 " Fakir Miskin Dan Anak - anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara. " 






Tapi pada kenyataannya para fakir miskin dan anak anak ini tidak bisa leluasa dalam kehidupan untuk mencari kebutuhan sehari hari yang sebelumnya kita terdampak covid - 19.  




Harapan kami untuk pemerintah harus segera tangkap dan  tindak tegas para mafia minyak goreng  yang membuat masyarakat  menjerit, masyarakat saja untuk kebutuhan sehari - hari sudah menjerit apalagi dengan kelangkaan migor menjadi beban dipundak. " Ungkap Arifin S,Z, " 






Sumber Berita: Partner Mitra 

Pendiri Penangung Jawab Redaksi  gresiknews1.com , infojatim.com : Arifin S.Zakaria

Awasi Produksi Minyak Goreng , Polri Bersama Kemenperin Bentuk Satgas Gabungan

Jakarta ,  gresiknews1.com  - "Motto Berani Transparan Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap"


Foto : Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo,M.Si,. 
( sumber  foto : https://instagram.com/divisihumaspolri )




infojatim.com - Jakarta. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Jenderal Polisi Kapolri, menjelaskan Polri membentuk tim gabungan bersama Kementerian Perindustrian untuk mengawasi ketersediaan minyak goreng curah di Indonesia. Tim ini akan ditempat di semua level, mulai dari para produsen.

"Kami tempatkan personel dari polisi dan Kemenperin khususnya di beberapa produsen besar melekat 24 jam," kata Kapolri setelah rapat dengan Menteri Perindustrian, Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si., di Mabes Polri, Senin (4/4/2022).

Karena ada kekhawatiran dan keragu-raguan terkait dengan isu kelangkaan minyak , maka dibentuklah tim gabungan itu untuk mengawasi proses produksinya, sehingga bisa dipastikan produksi yang sudah menjadi komitmen bisa dilaksanakan dengan benar,"ujarnya.


Foto : ( sumber  foto : https://instagram.com/divisihumaspolri )
https://tribratanews.polri.go.id/


Kapolri juga meminta agar produsen tetap memastikan bahwa produksinya berjalan sesuai dengan produksinya. Saat ini, ada 72 perusahaan yang telah disetujui untuk mengikuti subsidi minyak goreng curah. kata dan, jika ini bisa berjalan sekitar 50 persen saja, maka pasar seharusnya bisa terpenuhi.


Personel dari Satgas pusat, daerah, intelijen, dan Babinkamtibmas akan diturunkan untuk turun dan mengecek pasar di level distributor baik di distributor tingkat 1, 2, 3 sampai dengan pengecer.

Sehingga, rangkaian bisnis proses dari produsen, distributor, sampai dengan pasar diharapkan seakurat mungkin bisa diatasi, Ini untuk mengakselerasi dan tidak ada isu yang sama," pungkas Jenderal Bintang Empat itu.




Sumber Berita ; Partner Mitra / https://instagram.com/divisihumaspolri / https://tribratanews.polri.go.id/

Pendiri Penangung Jawab Redaksi gresiknews1.com /  infojatim.com : Arifin S.Zakaria

PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL ( HAN) TAHUN 2020 DILAKSANAKAN DI WISATA SETIGI DAN GOSARI KEC UJUNGPANGKAH KAB GRESIK.

GRESIK, gresiknews1.com - Motto Berani Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap. 

Dalam memperingati * Hari Anak Nasional * ( HAN)   Tahun 2020 yang diadakan di Wisata SETIGI ( Selo Tirto Giri ) Ds. Sekapuk dan tempat wisata WAGOS ( Wisata Alam Gosari ) Ds. Gosari Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik yang dihadiri oleh Dra. Khofifah Indar Parawansa, M.Si ( Gubernur Jatim ), pada hari Rabo 29 Juli 2020 Pukul 09.40 s/d 12.45 Wib. 

Hadir dalam alam peringatan HAN terserbut antara lain: 
1.  Dra. Khofifah Indar Parawansa ( Gubernur Jatim )
2. Prof. Zainudin Maliki ( Komisi X DPR RI )
3.  Andik Dwi Pratama ( Kepala lembaga peduli anak Jatim )
4. Sinarto, S.Kr. MM ( Kadis kebudayaan dan pariwisata )
5. Zainal Fanani, S.STP ( Sekretaris dinas kebudayaan dan pariwisata )
6. Dr. Moh. Qosim, M.Si ( Wakil Bupati Gresik )
7. Fandi Akhmad Yani, SE ( ketua DPRD Gresik )
8. Muspika Ujungpangkah.
9. Abdul Halim ( Kades Sekapuk ) beserta perangkat desa.
10. Fathul Ulum ( Kades Gosari ).

* Gubernur Jatim. khofifah Indar Parawansa M.Si beserta rombongan tiba dilokasi dan  disambut oleh Wakil Bupati Gresik dan Muspika Ujungpangkah, kedatangan Gubernur Jatim yang disambut dengan tarian Sekar Giri dan  dilanjutkan kilas balik wisata alam SETIGI (Selo Tirto Giri) .


Lebih lanjut dikatakan oleh Dr. Moh. Qosim, M.Si (Wakil Bupati Gresik) bahwa dengan mengucapkan selamat datang kepada Gubernur Jawa Timur karena pada hari ini Gubernur Jawa Timur telah hadir dalam acara peringatan Hari Anak Nasional ( HAN ), " Ujar, "  Wakil Bupati Gresik. 

Dan Tidak lupa juga ucapan terima kasih karena Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa M.Si  telah memberi bantuan alat kesehatan dan dana untuk membangun wisata SETIGI. Semoga kedepan wisata alam SETIGI ini semakin berkembang dan maju sehingga dapat mengurangi pengangguran, " Tuturnya, " 

Wakil Bupati Gresik  juga sangat salut  dan bangga kepada  Abdul Halim sebagai ( Kepala Desa Sekapuk ),  karena bekas galian C yang kumuh kini diubah menjadi wisata alam yang luar biasa. 

* Ditengah tengah peringatan HAN yang diadakan di tempat wisata juga dilaksanakan penyerahan pengahargaan kepada perwakilan siswa berprestasi dari siswa SMA N 1 Bojonegoro, Perwakilan SMA N 13 Malang, Perwakilan SMA N 15 Banyuwangi. 

Dan dilanjutkan pemberian alat kesehatan dan dana bantuan 50 juta kepada 4 Kepala Desa yang berhasil menyulap desa menjadi tempat wisata yang begitu luar biasa yang saat ini sudah dikenal di mata dunia,  keempat  kepala desa tersebut di antaranya kepala desa Sekapuk, Kepala Desa Gosari,  Kepala Desa Randu Boto dan Kepala Desa Giri. " Ucapnya ".


* Gubenur Jatim  Dra. Khofifah Indar Parawansa, M.Si  juga menyampaikan bahwa Ucapan terima kasih kepada  Kepala Desa Abdul Halim  yang telah berhasil mengubah bekas galian menjadi tempat wisata yang luar biasa.

Dalam acara Hari Anak Nasional ini mari kita jaga, kita lindungi anak anak kita. Terutama dibidang kesehatan dan pendidikan supaya anak anak kita dapat tumbuh sehat, cerdas dan kreatif, " Ujar, " dari Gubernur Jatim pada agenda HAN terserbut. 

Dalam Masa pandemi Covid 19 ini belum selesai, mari kita patuhi protokoler dari pemerintah supaya penyebaran Covid 19 tidak  semakin meluas. Dan mari kita berdoa dan berusaha supaya masa pandemi ini segera cepat berakhir, sehingga anak anak kita dapat masuk sekolah lagi seperti semula, " Ujarnya, " 

Acara dilanjutkan dengan Video telekonference Gubernur Jatim dengan perwakilan anak sekolah dan perwakilan UPT yang ada di Jawa Timur dan foto bersama 


Sebagai acara pelepasan benih ikan oleh Gubernur Jatim dikolam wisata SETIGI kemudian melaksanakan Ishoma.

Agenda dari wisata Setigi telah selesai kemudian  Gubernur Jatim beserta rombongan menuju ke tempat wisata WAGOS Ds. Gosari,, kedatangan Gubernur Jatim tiba di Wisata Wagos Ds Gosari  Kec. Ujungpangkah disambut Kepala Desa Gosari, kemudian Gubernur Jatim keliling di area taman bunga Wagos didampingi oleh Kepala Desa Gosari, 

Selama giat Kunjungan  baik di wisata SETIGI maupun di wisata WAGOS Kec Ujungpangkah Kab Gresik berjalan tertib, lancar,  dan aman, selanjutnya. Gubernur Jawa Timur  beserta rombongan meninggalkan taman wisata WAGOS Ds. Gosari Kec. Ujungpangkah menuju Surabaya.


Bahwa dalam Acara peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang dilaksanakan di wisata SETIGI Ds. Sekapuk Kec. Ujungpakah yang dihadiri Gubernur Jatim tersebut untuk memberi semangat dan motivasi kepada anak- anak sekolah," Pungkasnya, "



Penulis : Hasan
Pendiri penanggung jawab redaksi : Arifin S Zakaria gresiknews1.com

Diduga Sopir Menggantuk Dan Kurang Waspada, Rombongan Bus Wisata Alami Kecelakaan Di Tol Sumo

Mojokerto,  gresiknews1.com - Motto Berani Transparan Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap. Foto : Bus Pariwista PO Ardiansyah nopol S 7...